Ada Usulan DPR Tambah 3 Komisi untuk Koalisi Jokowi

KBR, Jakarta - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengusulkan penambahan 3 komisi DPR. Sehingga ada 14 komisi, sebelumnya 11 komisi.

NASIONAL

Senin, 03 Nov 2014 15:02 WIB

Author

Khusnul Khotimah

Ada Usulan DPR Tambah 3 Komisi untuk Koalisi Jokowi

komisi, DPR, Jokowi, Prabowo

KBR, Jakarta - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengusulkan penambahan 3 komisi DPR. Sehingga ada 14 komisi, sebelumnya 11 komisi.

Fahri mengatakan penambahan sangat ideal merujuk pada perubahan nomenklatur kementerian. Ia mengusulkan ada komisi khusus maritim mengingat kemaritiman merupakan visi besar Presiden Jokowi.

Selain itu juga karena ada Menteri Koordinator bidang kemaritiman. Dua komisi lainnya adalah komisi reformasi birokrasi karena kementerian terkait bertugas mengkoordinir aparatur negara dan suapay dapat berintegrasi dengan KPK soal pencegahan korupsi. Selain itu adalah komisi khusus riset dan teknologi.

“Masalahnya kita sudah menyepakati yang 11 komisi. Karena kalau mengubah misalnya, kita Tanya kepada Setjen berapa kemampuan berubah, jadi ruang rapat komisi yang ada balkonnya supaya wartawan bisa meliput dari atas, itu ada 14," kata Fahri di Gedung DPR Jakarta, Senin (3/10).

Ketiga komisi baru ini juga sekaligus menjadi solusi perpecahan DPR akibat pimpinan 11 komisi yang disabet oleh Koalisi Prabowo. Karena itu Fraksi Koalisi Jokowi bisa segera mendaftarkan nama anggota untuk ditempatkan di komisi dan badan.

Soal usulnya tersebut, politisi PKS itu akan disampaikan dalam rapat paripurna besok yang akan dihadiri seluruh anggota DPR. Koalisi Jokowi dipersilahkan untuk mengkajinya. Jika setuju, maka keputusan 11 komisi dalam paripurna sebelumnya dapat dicabut.

Editor: Pebriansyah Ariefana

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.