Tiga Provinsi Belum Tetapkan UMP 2014

Kementerian Tenaga Kerja mengklaim hingga kini 26 provinsi telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2014. Sedangkan 3 provinsi lain belum menetapkan UMP tahun depan.

NASIONAL

Kamis, 21 Nov 2013 13:53 WIB

Author

Nur Azizah

Tiga Provinsi Belum Tetapkan UMP 2014

Upah Minimum Provinsi, Kementerian Tenaga Kerja, UMP

KBR68H, Jakarta - Kementerian Tenaga Kerja mengklaim hingga kini 26 provinsi telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2014. Sedangkan 3 provinsi lain belum menetapkan UMP tahun depan.Sementara empat provinsi tidak menetapkan UMP, melainkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Juru bicara Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Suhartono mengatakan, tiga provinsi itu diperkirakan bakal segera mengesahkannya pada akhir pekan ini.

"Yang belum menetapkan itu tiga provinsi. Yaitu Lampung, Bali, dan Maluku Utara. Di sana UMP belum ditetapkan. Tapi proses pembahasan di Dewan Pengupahan sudah selesai. Jadi tinggal proses penandatanganan oleh Gubernur. Sedangkan Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY dan Jawa Barat tidak menetapkan UMP, melainkan menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)," terang Suhartono kepada KBR68H, Kamis (21/11).

Suhartono menjelaskan, 13 provinsi telah menetapkan UMP berdasarkan 50 lebih komponen Kebutuhan Hidup Layak. Propinsi itu diantaranya Jambi, Bengkulu, Banten, Kepulauan Riau, Sulawesi Selatan, dan DKI Jakarta.

Prosentase kenaikan terbesar UMP 2014 terjadi di Kalimantan Utara sekitar 30 persen, Bangka Belitung lebih dari 29 persen, dan Sulawesi Tenggara 25 persen.


Editor: Agus Lukman

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 15

Kabar Baru Jam 14

Bagaimana Kedaulatan Perempuan atas Tanah bila RUU Pertanahan Disahkan?

Kabar Baru Jam 13

Penolakan RUU Pertanahan di Hari Tani