KBR68H, Jakarta - Pemerintah Indonesia menarik Duta Besar Indonesia untuk Australia, Nadjib Riphat Kesoema. Penarikan ini menyusul dugaan penyadapan yang dilakukan pemerintah Australia terhadap Presiden SBY dan sejumlah pejabat Indonesia.
Menteri Luar negeri, Marty Natalegawa mengatakan, penarikan itu sebagai protes Indonesia terhadap penyadapan. Dia mendesak Pemerintah Australia segera memberikan keterangan resmi soal penyadapan ini.
"Jangan diremehkan, jangan dikecilkan sikap kita yang sangat terganggu dengan pemberitaan ini. Karena kita dalam posisi yang betul. Kita meminta Pemerintah Australia untuk memahami. Dan kita sudah mengambil langkah-langkah langsung. Saya lapor Presiden, beliau memberikan instruksi, langsung panggil Dubes kita di Canberra suruh ke Jakarta," ujarnya di Kantor Kementerian Luar Negeri, Jakarta Pusat, Senin (18/11)
Menteri Luar Negeri, Marty Natalegawa menambahkan, jika Pemerintah Australia tidak segera merespon masalah ini, Indonesia akan mengkaji ulang kerjasama intelejen dengan Negeri Kangguru itu.
Sebelumnya kantor media asing Australia ABC dan harian The Guardian menerbitkan laporan tentang penyadapan badan intelejen Australia terhadap para pejabat Indonesia. Dalam laporan tersebut diungkapkan pihak Australia berhasil menyadap telepon seluler milik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Istri Presiden Ani Yudhoyono, Wapres Boediono dan sejumlah menteri.
Editor: Suryawijayanti
Menlu: Jangan Diremehkan, Kita Sangat Terganggu dengan Penyadapan Ini
KBR68H, Jakarta - Pemerintah Indonesia menarik Duta Besar Indonesia untuk Australia, Nadjib Riphat Kesoema. Penarikan ini menyusul dugaan penyadapan yang dilakukan pemerintah Australia terhadap Presiden SBY dan sejumlah pejabat Indonesia.
Senin, 18 Nov 2013 18:08 WIB
penyadapan, australia, menteri luar negeri
BERITA LAINNYA - NASIONAL
KPK Penuhi Panggilannya Ini Kata Komnas HAM
"ini bisa menjadi satu narasi yang baik bagi lembaga-lembaga yang lain untuk memberikan informasinya ketika dipanggil Komnas HAM"Masyarakat Sangihe Tolak Tambang Emas PT TMS
"Sampai saat ini kami berjuang untuk menolak izin usaha perusahaan ini untuk melakukan eksploitasi terhadap tanah yang kami miliki,"Alih Fungsi Lahan Ancam Hutan Sagu Papua
"Alih fungsi lahannya itu yang kita sayangkan. [Daerah di Papua kini] yang punya potensi sagu sebenarnya [tersisa] Asmat, terus Mappi, terus Mimika, yang luasan luasannya besar"Pemerintah Perpanjang PPKM Skala Mikro WFH Jadi 75 Persen
"Work from homenya 75 persen. Jadi untuk daerah-daerah berbasis PPKM mikro merah, itu kantornya 25 persen."Kasus COVID-19 DKI Jakarta Naik DPRD Minta Pemprov Sidak Perkantoran
"Karena kita tahu daerah perkantoran itu daerah kota, Sudirman, Thamrin, Kuningan, TB Simatupang itu yang utama. Kalau dilakukan inspeksi mendadak, siapa sih yang tidak takut."Komnas HAM Dorong Kepolisian Selidiki Penyebab Meninggalnya Wakil Bupati Kepulauan Sangihe
"Ini juga untuk meredam spekulasi apakah kemudian memang meninggalnya wajar atau tidak wajar," Kurangi Kasus Covid di Jakarta Jokowi Targetkan Kekebalan Komunal pada Agustus Tercapai
"Kita harapkan penyebaran Covid-19 di DKI Jakarta bisa kita hambat dan kita kurangi,"Pemerintah Arab Saudi Tidak Terima Jemaah Haji dari Luar Begini Kata Menag
"Ini sejalan dan sama persis dengan keputusan yang diambil oleh pemerintah RI,"Tim Kemenko Polhukam Revisi 4 Pasal UU ITE Bukan Harga Mati
"Ini kan baru konsep yang diusulkan oleh tim. Setelah ini, makanya ini kita buka, dengan harapan kita mendapatkan berbagai masukan untuk perbaikannya."Nasib Nakes Setelah Pemerintah Pusat Kesulitan Bayar Sewa Tempat Karantina
"Mereka menangani pasien yang membawa virus infeksius dan disarankan untuk isolasi. Jika tenaga kesehatan tidak disediakan, agak susah juga, mereka tinggal dimana?"Tinjau Vaksinasi di Pelabuhan Tanjung Emas Ini Target Jokowi
"Kita harapkan adanya percepatan vaksinasi ini bisa melindungi para penumpang, petugas, para pelayan publik, para pekerja di Pelabuhan Tanjung Emas"Platform Pinjol Sudah Gelontorkan Uang Ratusan Triliun Rupiah
Masyarakat tetap perlu mewaspadai Pinjol ilegal, karena operasinya belum terawasi oleh OJK.Kunjungi Bandara Purbalingga Jokowi Harap Tumbuhkan Ekonomi Jateng
"Sehingga kita harapkan mobilitas orang, mobilitas barang, mobilitas logistik akan menjadi lebih baik sehingga akhirnya memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah bagian selatan ini,"DPR Minta Pemerintah Realokasi Anggaran untuk Rehabilitasi Hutan dan Lahan
DPR mendorong KLHK dan BRGM realistis dalam merencanakan anggaran.Puluhan Pegawai KPK Serahkan Kelengkapan Uji Materi ke MK
“Kami memohon dan berharap Mahkamah Konstitusi dapat memutuskan permohonan ini sebelum November 2021, mengingat pasal yang kami mohonkan adalah pasal peralihan yang hanya berlaku sekali...”Kasus Covid-19 di Jakarta Meningkat 2 Ribu Laporan Positif Sehari
Lonjakan kasus terjadi merata di semua kecamatan di Jakarta, kecuali Kepulauan Seribu.OJK Digitalisasi Keuangan Memperluas Akses Nasabah
Digitalisasi di sektor keuangan akan berkontribusi lebih besar pada pertumbuhan ekonomi nasional. Publik Tolak Rencana Pengenaan PPN Sembako
"Ada begitu banyak alternatif untuk pemasukan pajak di sektor. Misalnya kenapa tidak dikejar dari sisi e-commerce? Kenapa e-commerce tidak dikenakan pajak, yang sekarang marak ini?"Heboh Sembako Bakal Kena Pajak
"Sembako harusnya dibantu pemerintah, agar masyarakat mendapatkan kebutuhan dasar di saat pandemi lagi sulit. Bukan justru dikenakan pajak. Jalau kena pajak, nanti itu akan dibebankan ke konsumen."Wakil Ketuanya Dilaporkan ke Dewas Ini Kata KPK
"Namun apakah benar peristiwanya atau apakah ada atau tidak ada pelanggaran etik, tentu kami serahkan sepenuhnya pada Dewas KPK untuk memprosesnya,"
Most Popular / Trending
Recent KBR Prime Podcast
Kabar Baru Jam 7
Kabar Baru Jam 8
Travel Advisory Amerika Jadi Refleksi?
Kabar Baru Jam 10
Kabar Baru Jam 11
