Bagikan:

Upaya RI Lepas Ketergantungan Impor Kedelai

Guna menekan tingginya ketergantungan pada impor, Presiden Joko Widodo berulang kali meminta agar produksi kedelai dalam negeri terus digenjot.

NASIONAL

Kamis, 27 Okt 2022 16:10 WIB

Author

Muthia Kusuma

kedelai

Aktivitas pedagang tahu di sentra produksi tahu Cibuntu, Bandung, Jawa Barat, Senin (17/10/2022). (Foto: ANTARA/Raisan Al Farisi)

KBR, Jakarta - Harga kedelai terus naik dalam beberapa pekan terakhir. Rata-rata kenaikan sebesar Rp1.600 per kilogram menjadi Rp14.600 per kilogram. 

Kenaikan harga kedelai tertinggi terjadi di Sulawesi Tenggara, mencapai Rp19.000 per kilogram. Di beberapa tempat di Jakarta, harga bahkan sempat menyentuh Rp20 ribu perkilogram.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan, kenaikan harga itu disebabkan oleh meningkatnya permintaan global terhadap sejumlah komoditas pangan, termasuk kedelai.

Untuk mengatasi lonjakan harga kedelai, Zulkifli Hasan meminta Perum Bulog membantu program subsidi kedelai.

"Dan selanjutnya menugaskan Bulog untuk meneruskan program pemberian bantuan kedelai hingga 2 Desember 2022 mendatang juga jagung guna meringankan beban pengrajin tahu dan tempe di tengah kenaikan harga kedelai dunia yang lumayan tinggi," ucap Mendag Zulhas, dalam rapat koordinasi daring, Kamis (27/10/2022).

Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga kondisi pasokan pangan domestik. 

Menurutnya, pemerintah pusat dan daerah telah diamanatkan undang-undang untuk mengendalikan ketersediaan barang kebutuhan pokok. 

Kewenangan itu dihadapkan pada kondisi pemenuhan kebutuhan pangan yang masih bergantung pada impor.

Khusus kedelai, hampir 100 persen kebutuhan dalam negeri masih bergantung impor. Akibatnya, harga kedelai sangat bergantung pada ekonomi global yang tengah dilanda multikrisis, mulai dari ekonomi hingga pangan.

Baca juga:

Solusi

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sampai Desember 2021, Indonesia mengimpor 2,4 juta ton kedelai dari Amerika Serikat dan Brasil.

Guna menekan tingginya ketergantungan pada impor, Presiden Joko Widodo berulang kali meminta agar produksi kedelai dalam negeri terus digenjot.

September lalu, pemerintah mengklaim menyiapkan lahan produksi kedelai seluas 300-an ribu hektare dengan anggaran mencapai Rp400 miliar. Pemerintah menargetkan produksi kedelai mencapai 4 ton per hektare.

Upaya menurunkan ketergantungan terhadap impor kedelai ini didukung parlemen.

Anggota Komisi Perdagangan DPR, Amin AK memprediksi kenaikan harga kedelai bakal terus terjadi dalam waktu yang lama. Karenanya, pemerintah diminta melibatkan kementerian dan BUMN guna memanfaatkan lahan untuk meningkatkan produksi kedelai dalam negeri.

"Agar memenuhi setidaknya 50 atau 60% kebutuhan nasional tapi jangan cuma 10% produksi kita. Meningkatkan produksi lah. memang untuk kedelai ini ya kita nggak pernah bermimpi ya bisa memproduksi 100% memenuhi kebutuhan dalam negeri tapi jangan cuma 10% produk kedelai ini menjadi sangat bergantung kepada negara lain dalam 5 tahun kedepan misalnya produksi jadi kita bisa memenuhi setidaknya 50 atau 60% kebutuhan nasional kita tinggal 4 atau 50% saja," tambahnya.

Amin AK menambahkan, dalam jangka pendek, pemerintah harus merespons kenaikan harga dengan membebaskan pajak impor sehingga proses impor untuk memenuhi stok dalam negeri bisa dipercepat. Anggota DPR dari PKS itu meminta pemerintah menjadikan presidensi G20 sebagai momentum untuk mengantongi kesepakatan perdagangan, salah satunya soal impor kedelai.

Dalam kesempatan berbeda, Ketua Koperasi Produsen Tahu Tempe Indonesia (Kopti) DKI Jakarta, Sutaryo mengatakan, harga kedelai saat ini dinilai memberatkan masyarakat, terutama keluarga berpenghasilan rendah. Walaupun sudah ada subsidi dari pemerintah sebesar seribu rupiah perkilogram.

"Dengan subsidi yang tadinya bisa mengurangi Rp12.000 ke Rp11.000, itu dengan adanya harga yang terlalu tinggi. Jadi nilai subsidinya nggak terasa begitu, karena naiknya terlalu cepat dan tinggi melonjak. Kecuali begini, oh Rp14.000 tetapi subsidinya Rp3.000 itu mungkin (terbantu, red), tapi kalau subsidinya di angka Rp2.000 lalu kedelai gerak di Rp15.000 ya sama aja kan," ujar Sutaryo saat dihubungi KBR, Rabu (26/10/2022).

Ketua Kopti DKI Jakarta, Sutaryo berharap awal tahun depan pemerintah mengambil kebijakan subsidi yang berpihak kepada produsen tahu tempe. Jika subsidi yang diberikan tidak sebanding dengan harga kedelai, maka kondisi produsen tahu tempe akan semakin terhimpit.

Sutaryo juga meminta pemerintah segera menstabilkan harga kedelai dengan menunjuk Bulog sebagai importir. Upaya itu dinilai dapat menekan gejolak harga kedelai yang sulit dikendalikan karena bergantung pada harga dunia dan importir swasta.

Baca juga:

Di sisi lain, Direktur Eksekutif lembaga kajian ekonomi INDEF, Tauhid Ahmad mendorong agar produksi dalam negeri ditingkatkan. Mulai dengan penetapan lahan khusus kedelai hingga mempersiapkan sarana untuk menanam kedelai.

Tauhid menyarankan pemerintah mengembangkan bibit lokal dengan produktivitas tinggi supaya bisa menambah pemenuhan kebutuhan kedelai dalam negeri. Sedangkan dalam jangka pendek, ia meminta pemerintah mencari negara pengimpor baru yang menjual kedelainya lebih murah.

"Harga kedelai naik 30 persen terus Amerika inflasinya tinggi yang otomatis kan harganya tinggi. Karena itu kita bisa mengalihkan ke negara-negara ya mungkin tidak hanya di Amerika atau Kanada tapi juga dari negara-negara australia atau dari mana yang lebih dekat dan tidak terganggu dengan situasi ini. Jadi pemerintah harusnya punya cadangan lebih besar yang disediakan oleh suasana jadi realisasi impor nya ditambah begitu sehingga cadangan di tingkat pelaku bisnisnya bisa lebih baik," kata Tauhid kepada KBR (26/10/2022).

Direktur Eksekutif lembaga kajian ekonomi INDEF, Tauhid Ahmad mendorong pemerintah memotong jalur distribusi supaya lebih singkat untuk memotong biaya distribusi. Selain itu, pemerintah juga perlu menambahkan anggaran untuk subsidi biaya logistik pengangkutan kedelai. Subsidi ini juga diharapkan dapat menekan inflasi daerah yang dipicu kenaikan harga pangan dan transportasi.

Editor: Agus Luqman

Kirim pesan ke kami

Whatsapp
Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Kabar Baru Jam 7

Kabar Baru Jam 8

Episode 5: Gen Z: Si Agen Perubahan Penentu Masa Depan

Kabar Baru Jam 10

Kabar Baru Jam 11