KBR, Jakarta - Tim penasihat hukum Richard Eliezer atau Bharada E memutuskan tidak mengajukan eksepsi atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum di sidang perdana kasus pembunuhan Brigadir Yoshua Hutabarat.
"Pendapat kami terkait dengan dakwaan yang sudah disampaikan oleh Tim Jaksa Penuntut Umum, ada beberapa catatan dari kami penasihat hukum. Tapi kami melihat di sini dakwaannya sudah cermat, sudah tepat. Ya nanti mungkin kami pikir bahwa kami akan sampaikan nanti di pembuktian. Jadi kami putuskan untuk tidak mengajukan eksepsi," katanya saat sidang perdana pembacaan dakwaan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (18/10/2022).
Penasihat Hukum Bharada Richard Eliazer juga meminta pengadilan menghadirkan saksi Ferdy Sambo, Putri Candrawathi, Ricky Rizal dan Kuat Maruf di persidangan berikutnya.
"Sesuai dengan asas peradilan agar cepat, kami mohon kepada Yang Mulia, maupun melalui Jaksa Penuntut Umum menghadirkan saksi bernama Ferdy Sambo, Putri Candrawathi, Ricky Rizal dan Kuat Maruf. Sesuai dengan asas peradilan cepat, kami mohon untuk waktunya 3 hari ke depan," katanya.
Permintaan tim kuasa hukum Bharada E itu disetujui oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
"Baik, kita akan periksa saksi," kata Majelis Hakim.
Baca juga:
- Sidang Perdana, JPU Sebut Richard Eliezer Bersedia Tembak Brigadir Yosua
- Sidang Perdana, Sambo Perintahkan: Cepat Woi Kau Tembak
Dalam persidangan itu, Jaksa mendakwa Bharada Richad Eliazer melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Hutabarat.
Senin (17/10/2022), Pengadilan Negeri Jakarta Selatan juga telah menggelar sidang terhadap menyidang terdakwa Ferdy Sambo, Bripka Ricky Rizal, Kuat Maruf dan Putri Candrawathi. Mereka didakwa melanggar pasal pembunuhan berencana.
Editor: Rony Sitanggang
Tapi masalah terbesar dari Permendikbud ini sampai hari ini adalah sosialisasi karena masih banyak yang belum tahu.
Sulitnya, gandum merupakan komoditas yang tak bisa ditanam di Indonesia.
Langsung bekerja dan memastikan kedaulatan pangan, jika terpilih menjadi Presiden nanti.
Penelitian LBH Masyarakat menunjukkan bahwa lebih 200 peraturan ketertiban umum di tingkat daerah bersifat multitafsir.
Mulai dari Rp400.000 hingga Rp2 juta.
Kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi masih terjadi, meski pada November 2021 Kemendikbudristek sudah mengeluarkan peraturan menteri untuk mencegahnya.
“Strateginya tetap sama ya, yakni sebelum lahir dan setelah lahir."
Puluhan anak menjadi korban prostitusi anak atau perdagangan orang melalui media sosial. Kasus ini terungkap setelah Polda menangkap seorang mucikari.
Jokowi meminta agar seluruh moda transportasi bisa lebih mudah diakses dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat.
Menurut politikus senior PDIP Panda Nababan, menjadi politikus juga bukan proses yang bisa dipaksakan.
Diakui juga, distribusi pasokan masih menjadi kendala untuk memenuhi kebutuhan pasar.
Saat ini lebih dari 60 persen pelaku UMKM menggunakan media sosial untuk berjualan.
Waspada Eating Disorder
"Kami akan berencana untuk sowan dengan beliau bersama teman-teman PSI dan semua pengurus ya kita minta wejangan,"
"Ujaran kepada siapa kebencian itu dilakukan? Kan dia hanya meminta agar warga tidak menerima bantuan," 
"Siap berkolaborasi asal ini ya saling win-win, tidak ada win-lose atau lose-win,"
"Mau milih Pak Prabowo silakan, mau milih Pak Anies silakan, mau milih Pak Ganjar silakan. Perbedaan pilihan itu wajar enggak perlu diributkan."
Buku-buku favorit Melani Budianta
Pelarangan itu kurang tepat.
Kehadiran Undang-Undang Aparatur Sipil Negara nantinya juga akan mengatur penguatan budaya kerja, citra institusi, dan penataan tenaga non-ASN atau honorer.
