Bagikan:

Pertanggungjawaban untuk Anak-anak Korban Tragedi Kanjuruhan

Pemerintah perlu memberikan rehabilitasi psikis kepada anak-anak yang saat ini tengah dirawat di rumah sakit, serta kepada anak yang orang tuanya menjadi korban meninggal

NASIONAL

Selasa, 04 Okt 2022 15:38 WIB

Author

Muthia Kusuma

Tragedi Kanjuruhan

Warga berdoa di sekitar Patung Singa Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur, Selasa (4/10/2022). (Foto: ANTARA/Zabur Karuru)

KBR, Jakarta - Awal bulan ini dunia sepak bola berduka atas meninggalnya 125 orang di Stadion Kanjuruhan, Malang. 

Hilangnya seratusan nyawa itu menyisakan duka mendalam, terutama bagi keluarga korban. Tragedi ini juga menjadi catatan sejarah paling kelam dalam dunia sepak bola tanah air di Indonesia.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta pemerintah bertanggung jawab terhadap anak-anak yang menjadi yatim-piatu akibat tragedi Kanjuruhan.

Komisioner KPAI Retno Listyarti mengatakan pemerintah perlu memberikan rehabilitasi psikis kepada anak-anak yang saat ini tengah dirawat di rumah sakit, serta kepada anak yang orang tuanya menjadi korban meninggal pada peristiwa tersebut.

"Anak yang kehilangan orang tua secara mendadak pasti terpukul secara psikis. Nah ini bagaimana ada pendampingan dengan pemerintah daerah. Yaitu nanti rapat koordinasi tentu kita akan membahas itu ya karena KPAI kan fokusnya ke anak gitu ya, usianya harus yang 18 tahun ke bawah. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan pemenuhan misalnya kesehatan fisiknya bagi yang kemudian menjadi korban langsung, tapi bagi yang jadi korban langsung pun itu untuk pemulihan secara psikis untuk anak-anak yang kehilangan orang tuanya juga," ucap Retno seperti diberitakan Antara, Senin (4/10/2022).

KPAI juga mendorong pemerintah menetapkan 1 Oktober sebagai Hari Berkabung Nasional dan seruan mengheningkan cipta serentak selama 3 menit.

Harapan KPAI agar pemerintah memenuhi hak korban dan memberikan keadilan bagi korban itu juga banyak didorong oleh masyarakat.

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mendesak Presiden Joko Widodo mewakili pemerintah meminta maaf kepada korban serta memastikan ada ganti rugi dan rehabilitasi kepada korban secara menyeluruh.

Baca juga:

Bantuan pada keluarga korban

Atas tragedi itu, pemerintah berjanji akan menyalurkan santunan dan bantuan kepada seluruh korban Tragedi Kanjuruhan. 

Menko Polhukam Mahfud MD memastikan penyaluran santunan kepada keluarga korban jiwa ini tidak akan dipersulit dengan urusan administratif.

"Untuk ini Pak Presiden juga sebagai tanda bela sungkawa, meskipun tentu hilangnya nyawa setiap orang itu tidak bisa dinilai dengan uang berapapun harganya, tapi presiden berkenan untuk juga memberi santunan kepada setiap korban jiwa untuk sebesar 50 juta rupiah," ucap Mahfud dalam konferensi pers daring, Senin, (3/10/2022).

Pemerintah memastikan keluarga korban jiwa akan menerima santunan itu paling lama Rabu pekan ini.

Selain korban jiwa, pemerintah juga menjamin biaya perawatan dan pengobatan para korban luka-luka. Mahfud MD juga menjamin pemberian hak pemulihan trauma kepada korban, termasuk korban anak.

Di pihak lain, guna mengintervensi layanan pemulihan kepada anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terus mengupayakan pendataan yang valid terkait jumlah anak yang menjadi korban tragedi itu.

Selain dari pemerintah pusat, santunan juga diserahkan oleh pemerintah daerah. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan, santunan yang diserahkan sebesar Rp25 juta bagi korban jiwa dan Rp5 juta bagi korban luka berat.

"Ahli waris korban yang meninggal masing-masing dari Pemprov Rp10 juta, kalau warga Kota Malang maka dari Pemkot Malang juga Rp10 juta. Jika warga Pemkab Malang dari Pemkab Malang juga Rp10 juta, dan dari Bank Jatim Rp5 juta kami sudah mencicil sejauh yang kami bisa menjangkau hari ini dan yang untuk luka berat kami memberikan tambahan untuk keluarga sebesar Rp5 Juta," ujar Khofifah di Stadion Kanjuruhan, Malang, Minggu (2/10/2022).

Baca juga:

Khofifah memastikan pemerintah provinsi, kabupaten dan Kota Malang bakal memberikan layanan kepada seluruh korban, meliputi korban jiwa dan luka-luka. 

Ia menjamin biaya layanan kesehatan milik Pemprov Jawa Timur ditanggung pemerintah alias gratis.

Mengenai isu adanya permainan data korban, Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali menegaskan data 125 korban jiwa itu sudah akurat. 

Menurutnya, jika ada korban jiwa yang langsung dibawa pulang oleh keluarga tanpa sempat mendapat pelayanan rumah sakit, maka bakal ada laporan dari keluarga korban.

"Tidak mungkin, kalau ada yang tidak masuk di dalam data itu pasti keluarganya akan teriak. kamu ke rumah sakit ya Pak Dokter yaitu mempertaruhkan kredibilitasnya mereka namun sekarang ini zaman transparan kira kita pegang saja dulu data yang ada dari apa pemerintah yakni 125 dari hasil tes rekonsiliasi,” ucap Zainudin di RSUD Saiful Anwar, Selasa, (4/10/2022).

Editor: Agus Luqman 

Kirim pesan ke kami

Whatsapp
Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Menyongsong Terbitnya Rupiah Digital

Episode 4: Relasi Kuasa: Akar Kekerasan & Pengaturannya Dalam UU TPKS

Kabar Baru Jam 7

Bagaimana Stok dan Stabilitas Harga Pangan Jelang Nataru?

Kabar Baru Jam 8

Most Popular / Trending