Bagikan:

Menghadapi Intimidasi Ancaman Resesi Global

"Kondisi negara-negara di dunia ini betul-betul berada di posisi sangat tidak mudah. Inflasi naik artinya harga-harga naik, tetapi pertumbuhan ekonominya semuanya anjlok turun semuanya," - Jokowi

NASIONAL

Rabu, 12 Okt 2022 16:17 WIB

Author

Heru Haetami

resesi

Buruh berdemonstrasi di Jakarta, Rabu (12/10/2022). Mereka menuntut kenaikan upah 2023 dan menolak PHK di tengah resesi global. (Foto: ANTARA/Hafidz Mubarak)

KBR, Jakarta - Pemerintah berulang kali mengingatkan ekonomi global terancam gelap pada 2023 dan gejolak resesi dunia bisa berdampak pada ekonomi Indonesia.

"Inilah kondisi yang apa adanya harus saya sampaikan. Artinya pandemi yang melanda semua negara itu mengakibatkan ekonomi global ini ambruk. Ditambah perang Rusia dan Ukraina sehingga krisis pangan, krisis energi dan krisis keuangan sekarang ini mengintip semua negara," kata Presiden Joko Widodo saat membuka Kongres ke-12 Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) di Jakarta, Selasa (11/10/2022).

Jokowi mengajak seluruh elemen bangsa agar tetap optimistis dan waspada atas situasi global yang penuh ketidakpastian akibat konflik geopolitik Rusia-Ukraina.

"Kondisi negara-negara di dunia ini betul-betul berada di posisi sangat tidak mudah. Inflasi naik artinya harga-harga naik, tetapi pertumbuhan ekonominya semuanya anjlok turun semuanya. Tapi alhamdulillah negara kita di kuartal kedua kemarin masih bisa tumbuh 5,44 persen. Ini pertumbuhan ekonomi yang termasuk yang terbaik di dunia," kata Jokowi.

Berulangkali Presiden Joko Widodo menyampaikan ancaman bahaya akibat krisis global. Begitu juga para menteri.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan setelah pandemi Covid-19 mereda, sektor perekonomian masih bergejolak lantaran adanya pengaruh kondisi global.

"Saya ingin mengajak seluruh profesi keuangan untuk ikut bisa bersama-sama menjaga sektor keuangan dengan bersikap waspada dan profesional. Perkembangan dunia yang akan sangat bergejolak atau volatile, tentu perlu kita waspadai. Namun tidak berarti kita gentar. Kita tetap optimis namun waspada," kata Sri Mulyani dalam Pembukaan Profesi Keuangan Expo 2022 secara virtual pada Senin(10/10/2022).

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengklaim negara telah berupaya maksimal untuk meredam gejolak, dengan terus menggunakan instrumen fiskal agar mampu melindungi masyarakat dan perekonomian nasional.

Baca juga:


Tebar ketakutan

Namun pernyataan-pernyataan para pejabat menuai kritik dari masyarakat. Perwakilan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Kahar S Cahyono menilai pemerintah hanya menebar ketakutan dari dampak resesi global yang akan terjadi.

“Kabar buruk itu kita dengar dari pejabat di negeri ini, justru para menteri yang mengatakannya. Ada Menteri Keuangan Sri Mulyani kemudian juga diperkuat oleh pernyataan Presiden Jokowi dan juga menteri koordinator bidang maritim dan investasi Luhut binsar Panjaitan. Para menteri mengatakan bahwa di tahun 2023 kondisi perekonomian di Indonesia bisa jadi akan gelap dampak dari resesi global," kata Kahar dalam keterangannya, Senin (10/10/2022).

Kahar menganggap pernyataan para pejabat itu bisa menimbulkan kegaduhan di masyarakat.

"Tentu saja pernyataan dari para menteri yang mengatakan bahwa kondisi ekonomi di Indonesia akan menjadi gelap ini adalah sebuah pernyataan yang akan membuat semacam kegaduhan begitu atau bahkan membuat semacam tanda tanya tentang bagaimana nasib Indonesia di tahun yang akan datang,” kata Kahar.

Kahar mewanti-wanti pemerintah agar kondisi resesi global tidak dijadikan alasan menempatkan para pekerja dalam bayang-bayang pemberhentian hubungan kerja (PHK).

Ia mengatakan para buruh menolak keras kebijakan PHK besar-besaran di tengah ancaman resesi global.

"Saya kira soal pengangguran ini adalah soal yang sangat dihindari, soal yang ditakuti, bahkan tidak ada orang yang punya cita-cita menjadi pengangguran. Karena dengan pengangguran itu artinya akan ada banyak hal dengan pengangguran, tidak ada pendapatan, dengan pengangguran maka akan ada beban sosial yang tinggi dan dengan pengangguran akan banyak kerentanan yang terjadi di negeri ini. Oleh karena itu pernyataan dari seorang menteri utama menteri-menteri di bidang perekonomian seperti Sri Mulyani menjadi sesuatu yang perlu kita cermati," katanya.

Baca juga:


Perkuat kebijakan redam dampak resesi

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE), Mohammad Faisal, mendorong pemerintah memperkuat sinergi kebijakan antar kementerian untuk meredam dampak resesi di tingkat global.

"Oleh karena itu bauran kebijakan fiskal, moneter, dan juga sektor riil. Di mana peran dari Kementerian Perdagangan adalah di bauran kebijakannya. Kaitannya dengan sektor riil ya. Termasuk di antaranya distribusi, memastikan distribusinya lancar. Itu yang harus sinergi untuk meredam dari dampak ekonomi global," ujar Faisal saat dihubungi KBR (28/9/2022).

Mohammad Faisal menyebut kebijakan yang dimaksud terutama yang berkaitan dengan daya beli masyarakat.

Ia menilai, kelompok masyarakat menengah ke bawah yang akan paling merasakan tekanan ekonomi saat resesi dunia terjadi.

Faisal menyebut, pemerintah perlu serius dalam upaya menjaga daya beli masyarakat yang saat ini sudah tertekan.

Baca juga:


Editor: Agus Luqman

Kirim pesan ke kami

Whatsapp
Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Kabar Baru Jam 7

Tergoda Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa

Kabar Baru Jam 8

Kabar Baru Jam 10

Kabar Baru Jam 11

Most Popular / Trending