Mendagri Beri 10 Solusi Kendalikan Inflasi

""Yang pertama adalah pentingnya pemerintah daerah menjadikan pengendalian inflasi sebagai isu prioritas di daerah," "

KBR, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut ada sepuluh solusi pengendalian inflasi di Indonesia.

"Yang pertama adalah pentingnya pemerintah daerah menjadikan pengendalian inflasi sebagai isu prioritas di daerah," katanya saat Rapat Koordinasi Pengendalian Daerah dikutip dari Youtube Kemendagri, Senin (24/10/2022).

Kemudian, lanjut Tito, dorongan agar Satuan Tugas Pangan aktif memantau perkembangan harga dan ketersediaan komoditas pangan di pasar.

"Ini dapat dilakukan ketika pemimpin daerah kesulitan mengendalikan inflasi dengan berbagai langkah politik yang telah diterapkan," katanya.

Cara berikutnya, kata bekas Kapolri itu, yaitu pentingnya pemerintah daerah memperhatikan komunikasi publik, agar masyarakat tidak panik.

"Pemda juga harus mengaktifkan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) untuk memperkuat sinergi dan konsistensinya menjaga inflasi daerah," jelas Tito Karnavian.

Ia melanjutkan, solusi berikutnya yaitu pemerintah daerah memastikan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) tepat sasaran ke masyarakat yang tidak mampu, dengan melakukan pengawasan dan penegakan hukumnya. Termasuk, ungkap Mendagri Tito, melakukan penghematan energi.

"Gerakan penghematan energi juga perlu. Agar impor BBM kita berkurang dari luar negeri. Itu seperti misalnya lampu-lampu, listrik, AC, yang sudah tidak diperlukan, lampu jalan yang siang hari dimatikan. Kantor-kantor yang sudah ditinggalkan, AC-nya dimatikan, dan lain-lain," ungkapnya.

Sementara langkah ketujuh, imbuh Tito, yaitu melakukan gerakan tanam pangan cepat panen.

"Menggunakan cabai, tomat, dan lain-lain, untuk ketahanan pangan daerah masing-masing. Di antaranya adalah menggunakan lahan tidur untuk daerah-daerah yang memiliki lahan. Yang tidak memiliki lahan di kota-kota, buat inovasi. Misalnya dengan menggunakan pollybag, hidroponik, aeroponik, di gang-gang, di tempat-tempat yang bisa jadi pemukiman masyarakat. Di samping membantu masyarakat ketahanan pangan, juga bisa untuk keindahan daerah," jelasnya.

Baca: Mendagri: Tolong Pemda Prioritaskan Pengendalian Inflasi Daerah!

Langkah ke delapan adalah Pemda melaksanakan kerja sama, berkoordinasi antar daerah untuk mengetahui hambatan moda transportasi barang atau jasa.

Langkah ke sembilan yaitu Pemda harus mengintensifkan jaring pengaman sosial.

"Yaitu anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT), anggaran Bantuan Sosial reguler, anggaran desa, realokasi Dana Alokasi Umum (DAU) yakni Dana Transfer Umum 2 persen dari Kementerian Keuangan, juga Bansos dari pusat, baik Bantuan Langsung Tunai (BLT), prakerja, dan lain-lain yang dikoordinir oleh Kementerian Sosial," ungkapnya.

Baca juga: Bandingkan dengan Argentina, Jokowi Klaim Inflasi RI Terkendali

Langkah kesepuluh, kata Tito, dengan meminta setiap daerah bekerja sama dengan perwakilan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Indonesia (BI) mengumumkan tingkat inflasi kabupaten atau kota.

"Karena pusat hanya mampu meng-cover 90 daerah. Jadi tolong daerah-daerah bisa meng-cover kabupaten/ kota. Sehingga ada iklim kompetitif antara kabupaten/ kota dalam provinsi," imbuh Tito Karnavian.

Editor: Kurniati Syahdan

• Inflasi
• kendalikan inflasi
• inflasi di daerah
• komoditas pangan
• TPID
• mendagri