Bagikan:

KTT G20 dan Asa Inklusi Keuangan Disabilitas

Hak para difabel mendapatkan layanan dari Pelaku Usaha Jasa Keuangan sering terhambat.

NASIONAL

Rabu, 19 Okt 2022 10:09 WIB

Author

R Fadli

inklusi keuangan

Penyandang disabilitas berkursi roda kesulitan memasuki ruangan dengan pintu kaca bersistem tarik/dorong. (Foto: Tangkapan layar Youtube Christie Damayanti)

KBR, Jakarta - Kalangan penyandang disabilitas berharap kepemimpinan atau Presidensi Indonesia di Forum Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 mampu mempercepat program inklusi keuangan yang setara dan ramah difabel. 

Ketua Komisi Nasional atau Komnas Disabilitas Dante Rigmalia mengungkapkan, hak para difabel mendapatkan layanan dari Pelaku Usaha Jasa Keuangan sering terhambat. 

Dante menyebut pengelolaan layanan Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat, Perusahaan Efek, Asuransi, Gadai, Penjaminan, Dana Pensiun dan lainnya yang belum inklusi.

“Ada misalnya, penyandang disabilitas yang cerebral palsy. Tangannya tidak bisa lurus, kemudian jari-jarinya juga sulit untuk bisa cap tiga jari, menandatangani dokumen juga susah. Maka perlu ada fleksibilitas yang diupayakan, agar hak mereka untuk inklusi keuangan juga bisa terpenuhi,” tutur Ketua Komnas Disabilitas Dante Rigmalia kepada KBR (12/10/2022).

Contoh lain, menurut Dante, penyandang disabilitas intelektual yang seringkali dianggap tidak memiliki kapasitas kecakapan hukum, untuk bisa menggunakan rekening. Akibatnya, mereka pun tak bisa memanfaatkan fasilitas jasa perbankan. 

Dante mengatakan para difabel juga punya hak atas program inklusi keuangan seperti dikampanyekan Presiden Joko Widodo untuk Forum KTT G20. Tapi pada praktiknya, masih banyak layanan jasa keuangan dan perbankan yang belum ramah difabel. 

“Difabel Netra (DN) misalnya, sering kesulitan mengisi formulir pendaftaran nasabah perbankan. Atau difabel fisik pengguna kursi roda, yang terkendala menjangkau mesin ATM,” ungkapnya.

Komisioner Komnas Disabilitas Jonna Aman Damanik juga mengeluhkann hal serupa. Yakni, inklusi keuangan yang masih belum ramah difabel.

“Pengalaman saya yang netra (low vision) ini misalnya. Aplikasi layanan perbankan belum memudahkan aksesibilitas bagi penyandang difabel netra. Ketika saya mengakses aplikasi mobile banking, itu updating aplikasinya terjadii sangat cepat sekali. Bahkan dengan memunculkan tayangan pop-up notifikasi aplikasi, atau banner iklan yang otomatis dan sebagainya. Saat pop-up notifikasi itu banyak bermunculan itulah, maka saya merasa tidak nyaman. Saya harus 'jungkir balik' menyelesaikan transaksi mobile banking,” kisah Jonna kepada KBR (30/7/2022).

Komisioner Komisi Nasional Disabilitas Jonna Aman Damanik. (Foto: Dokpri)


Jonna yang juga aktif di Institute Inklusif Indonesia menuturkan, bila calon nasabah hendak mengakses layanan perbankan melalui customer service bank, maka dokumen dan instrumen legal yang digunakan melulu berbentuk cetak.

“Belum tersedia dokumen atau instrumen berbentuk huruf braille. Begitu juga, belum ada software dokumen yang bisa diunduh atau dipindahkan ke ponsel atau laptop penyandang disabilitas, sehingga dapat memudahkan difabel mengakses. Belum ada kemudahan itu,” ujarnya.

Baca juga:

Jonna berkeinginan, penerapan inklusi keuangan harus mampu memberikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. 

“Difabel netra tidak disediakan guiding block atau akses jalan bertanda khusus menuju kantor perbankan. Difabel fisik berkursi roda juga sulit masuk dan mengakses ATM. Di kantor perbankannya pun, layanan parkir, kursi, toilet dan ases lainnya masih belum seluruhnya ramah disabilitas,” sesalnya.

Jonna berpesan agar pemenuhan infrastruktur untuk penyandang disabilitas tidak dianggap sebagai beban biaya, melainkan investasi. 

"Ini investasi memperbanyak nasabah baru dari penyandang disabilitas," kata Jonna. 

Sejumlah data menyebut jumlah disabilitas di Indonesia sebanyak 10 persen dari total populasi nasional atau sekitar 27 juta jiwa. Belum lagi, kalau dihitung juga dari keluarga dan teman kerabatnya.

Kesulitan masuk dan mengakses mesin ATM juga disampaikan Ketua Pelopor Peduli Disabilitas Situbondo (PPDIS) Jawa Timur, Luluk Ariyantiny

Sebagai difabel fisik yaitu polio kaki kiri, Luluk selalu kesulitan bila mengakses layanan ATM.

“Saya pengguna e-banking dan selalu termudahkan. Tapi saat butuh uang cash lalu pergi ke ATM, saya harus terpaksa pilih ATM tertentu. Karena banyak galeri ATM punya undakan tangga yang tinggi, pintu kacanya juga seringkali berat untuk dibuka,” tuturnya kepada KBR (30/7/2022).

Ketua Pelopor Peduli Disabilitas Situbondo, Jatim, Luluk Ariyantiny. (Foto: Dokpri)


Luluk juga menyampaikan pengalaman pribadinya saat menemani penyandang disabilitas mengajukan kredit perbankan.

“Selalu ada ketidakpercayaan dari lembaga perbankan kepada difabel yang tengah mengajukan kredit. Difabel dianggap tak mampu bayar dan kurang bertanggung jawab melunasi cicilan. Dari parameter angka 1 sampai 10, difabel yang mendapatkan persetujuan kredit, paling hanya sampai angka 4. Jumlah nominal kreditnya pun biasanya tidak terlalu banyak,” ungkapnya.

Di sisi lain, kalangan difabel tidak mau pasif, cuma mengeluh dan hanya menanti asa penerapan kebijakan prodisabilitas saja. 

Literasi digital untuk difabel

Baru-baru ini, sejumlah difabel netra nampak serius mengikuti program literasi atau cakap digital. Mereka tidak saja berasal dari Jabodetabek. Ada juga yang berasal dari Medan, Padang, Pekanbaru, Lampung, Nusa Tenggara Timur, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Pelatihan cakap digital ini mengusung tema “Coding Camp for The Blind”, diselenggarakan LSM nirlaba peduli Orang dengan Lupus atau Odapus yakni Syamsi Dhuha Foundation (SDF) secara daring, Sabtu (8/10/2022).

Pelatihan bertujuan memfasilitasi para difabel netra belajar berkomunikasi dengan komputer menggunakan bahasa yang sesuai, agar komputer dapat melakukan semua perintah yang diinstruksikan. 

Hasil akhirnya diharapkan, para DN mampu membuat toko online, company profile dan e-learning. Bahkan usai mengikuti kelas pelatihan intermediate, para DN juga diajarkan materi pembuatan database sederhana. Misalnya, pengaturan stok toko atau absensi sekolah. Penyampaian materi dalam pelatihan ini dilengkapi instruksi verbal yang dapat diakses para DN.

Literasi digital untuk para DN ini dalam rangka memperingati Hari Penglihatan Sedunia (World Sight Day) 2022, yang jatuh pada setiap Kamis pekan kedua Oktober. 

Ketua SDF Dian Syarief berharap, dengan literasi atau cakap digital dapat memberdayakan para DN untuk kemudian mereka mampu hidup mandiri. Misalnya dengan menjadi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang memanfaatkan teknologi informasi dalam mengelola toko online.

Upaya melatih dan memberdayakan penyandang disabilitas sungguh teramat penting. Karena, mengutip data The International Agency for the Prevention of Blindness (IAPB), ada 43 juta totally blind (TB) dan 295 juta low vision (Lovi) di dunia. Sebagian besar mereka ada di negara berkembang. Khusus di Indonesia, angkanya 3,7 juta TB dan 10,8 juta Lovi.

Sedangkan untuk jumlah penyandang disabilitas di Indonesia, data dari Badan Pusat Statistik (BPS) 2020 mencatat ada 22,5 juta jiwa atau sekitar lima persen dari total populasi.

Data BPS itu juga menguraikan, dari total 7.600.000 difabel yang bekerja, hanya 0,87 persen atau 66.120 difabel yang bekerja di sektor pemerintah dan swasta. Artinya, mayoritas atau 7.533.880 difabel justru bekerja mandiri.

Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) kerap menyerukan keterlibatan penyandang disabilitas untuk turut andil mewujudkan Transformasi Digital Indonesia.

“Era transformasi digital diharapkan dapat mendorong pertumbuhan nasional untuk menyongsong Visi Besar Indonesia Maju 2045. Pemerintah Indonesia meyakini transformasi digital bukan hanya mengenai pembangunan infrastruktur fisik, melainkan juga menyoal bagaimana teknologi dapat menjadi katalis peningkatan kapasitas masyarakat secara inklusif dan humanis,” tutur Menkominfo Johny G Plate seperti dikutip Jawa Pos (1/12/2020).

Peta jalan digital

Menkominfo menjelaskan, kementeriannya kini tengah memfinalisasi Peta Jalan Indonesia Digital 2020-2024. Salah satu inisiatifnya adalah meningkatkan aksesibilitas teknologi informasi dan komunikasi (TIK) bagi penyandang disabilitas. Sekaligus mengidentifikasi peluang penggunaan TIK guna meningkatkan kualitas hidup para difabel.

Kemenkominfo melalui Divisi Program Siberkreasi juga gencar melakukan sosialisasi empat pilar literasi atau cakap digital. Yaitu Etika Digital, Budaya Digital, Keamanan Digital, dan Keterampilan Digital. 

Kepala Divisi Program Siberkreasi Kemenkominfo Abdurrahman Hamas Nahdly menegaskan, literasi digital untuk kalangan difabel terus diupayakan melalui tiga hal.

Pertama, kebijakan dan pedoman standar yang memang aksesibel bagi disabilitas. Misalnya, penyediaan website yang ramah bagi Difabel Netra dengan tampilan audio. Lalu, ramah bagi Difabel Rungu dengan menampilkan visual yang lebih baik. Kedua, peningkatan kapasitas teknologi informasi bagi disabilitas. Ketiga, perlu adanya inovasi teknologi dan akses yang optimal bagi teman-teman disabilitas," ujar Abdurrahman saat diskusi daring Obral-obrol liTerasi Digital (OOTD) bertajuk “Ruang Digital Yang Inklusif”, (27/8/2022).

Kemenkominfo juga memiliki konsep ideal terkait pemberdayaan difabel melalui penguasaan teknologi informasi dan transformasi digital.

Konsep itu adalah Nobody Left Behind, yang menurut Ditjen Aplikasi Informatika Kemkominfo, sebagai ajakan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk bertransformasi digital, termasuk para difabel. 

Kerja Siberkreasi yang meningkatkan cakap digital, dan Program 1000 Startup Digital merupakan wujud nyata konsep tersebut.

Beberapa startup digital dinilai telah mampu menjawab permasalahan difabel. Sebut misalnya thisableforum, platform inklusi ini dimanfaatkan penyandang disabilitas dan non-disabilitas untuk saling berbagi informasi-komunikasi terkait topik pendidikan, kesehatan, lapangan pekerjaan, relasi dan banyak lagi.

Ada juga tenoon.id, yang menyebut platformnya sebagai wadah inklusif bagi semua orang untuk berkolaborasi secara kreatif tanpa batas. Salah satu misinya, ingin melestarikan kain tenun Indonesia dan mengedukasi masyarakat melalui inovasi produk berbasis kain tenun.

Di platform e-commerce, sejumlah relawan mengelola akun SDF Corner yang menjual aneka produk karya kreatif para DN, termasuk sejumlah merchandise terkait TB, Lovi, juga Lupus.

Terkait aplikasi, SDF juga mengelola Lupie Diary, platform berbasis android yang berupaya membiasakan para Odapus mengumpulkan riwayat catatan medisnya secara mandiri. Medical record ini membantu Odapus disiplin melakukan terapi, juga memudahkan para dokter yang merawat untuk menganalisa dan memberikan terapi pengobatan lebih baik.

Sejumlah penyandang disabilitas memantau jalur pemandu bagi disabilitas netra. (Foto: Tangkapan layar Youtube Christie Damayanti)


Konsep Nobody Left Behind ala Kemenkominfo melibatkan penyandang disabilitas untuk cakap melakukan transformasi digital, setidaknya juga tepat bila dikaitkan dengan hasil survei Global Findex 2017

Sebanyak 69 persen orang dewasa di seluruh dunia telah memiliki rekening di lembaga keuangan, meningkat dari 62 persen pada 2014. Akan tetapi, masih ada 30 persen dari populasi global atau 1,7 miliar penduduk dunia yang masih kekurangan akses ke produk dan layanan keuangan. Mereka ini mayoritas adalah wanita, pemuda, dan UMKM. Termasuk kalangan penyandang disabilitas. Pandemi Covid-19 bahkan turut meningkatkan angka kekurangan akses tersebut.

Potensi digital Indonesia

Sulitnya aksesibilitas terhadap lembaga dan layanan produk keuangan sangat tidak menggembirakan. Karena, Presiden Joko Widodo saat acara ASEAN-US Special Summit with Business Leaders (13/5/2022) sudah mengingatkan, potensi ekonomi digital Indonesia pada 2025 diperkirakan mencapai 146 miliar dolar AS atau setara Rp1,2 kuadriliun. 

Kontribusi ekonomi digital Indonesia diproyeksikan naik delapan kali pada 2030, yaitu sebesar Rp4.531 triliun. Selain itu, seluruh sektor digital juga mengalami pertumbuhan dua digit pada 2021.

Untuk itu, pemerintah menargetkan 30 juta UMKM masuk ekosistem digital pada 2024. Hingga kini, baru 19 juta UMKM yang telah masuk ekosistem digital.

Sebagai pegemban amanat Presidensi G20, Indonesia melalui Bank Indonesia juga merumuskan kerangka kerja guna mendorong inklusi ekonomi dan keuangan. 

Rumusan ini diprioritaskan bagi UMKM, perempuan, dan pemuda, dengan memanfaatkan manfaat digitalisasi dan mempertimbangkan keseimbangan antara inovasi dan risiko. Kerangka kerja itu akan dibangun berdasarkan hasil dari Rencana Aksi Inklusi Keuangan G20 (FIAP) 2022.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyebutkan, transformasi digital menjadi salah satu solusi guna meningkatkan akses keuangan yang menjangkau kaum perempuan, pemuda, dan UMKM tadi.

Digitalisasi menjadi game changer pertumbuhan yang inklusif guna mendorong pemulihan ekonomi pasca-pandemi COVID-19 segera terwujud. Untuk itu, tiga langkah mutlak dilakukan. Yaitu mengatasi tantangan keterbatasan kemampuan ekonomi, literasi keuangan, dan akses infrastruktur digital.

Memudahkan akses layanan keuangan dan perbankan bagi penyandang disabilitas, bakal menjadi bagian penting yang diharapkan dari penerapan program inklusi keuangan itu.

Editor: Agus Luqman

Kirim pesan ke kami

Whatsapp
Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Kabar Baru Jam 7

Kabar Baru Jam 8

IPK Anjlok, Indonesia Makin Korup?

Kabar Baru Jam 10

Kabar Baru Jam 11

Most Popular / Trending