KBR, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyayangkan pengusutan kasus Formula E diseret ke kepentingan politik. Juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan, lembaga antirasuah telah melakukan gelar perkara penyelidikan dugaan korupsi Formula E di Jakarta. Dia membantah penanganan kasus ini didasari atas kepentingan politik.
“KPK sangat menyayangkan, proses penanganan perkara Formula E yang telah taat asas dan prosedur hukum ini justru kemudian diseret-seret dalam kepentingan politik oleh pihak-pihak tertentu,” kata Ali Fikri dalam keterangan tertulis, Senin, (3/10/2022).
Ali menyayangkan adanya opini yang menyebut pimpinan KPK memaksakan penanganan perkara Formula E ini. Dia mengklaim, penyelidikan berjalan konstruktif dan terbuka. Dia juga menjamin penyelidikan kasus tidak diatur oleh pihak tertentu.
Baca juga: Formula E, KPK Periksa Anies Baswedan
"Padahal gelar perkara dilakukan secara terbuka dan memberikan kesempatan semua pihak untuk menyampaikan pendapatnya," imbuhnya.
Sebelumnya dalam laporan Koran Tempo, Ketua KPK Firli Bahuri ditengarai memaksakan kasus Formula E naik ke penyidikan. Padahal dalam gelar perkara, kasus ini dinilai belum cukup bukti untuk naik ke penyidikan.
KPK telah memeriksa sejumlah pihak dalam kasus ini, salah satunya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Anies kini resmi diusung Partai Nasdem menjadi bakal calon presiden di Pemilu 2024 mendatang.
Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, pemeriksaan terhadap Anies bukan didasari kepentingan politik. Menurutnya, Anies dipanggil KPK karena diduga mengetahui terkait ajang mobil balap yang tengah diselidiki. Menurutnya, pemeriksaan itu sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
"Karena pengalamannya, karena pengetahuannya, atau karena yang dilihatnya atau dialami oleh dia. Sekarang saya balik bertanya, apakah ada orang lain atau sosok lain, yang rekan-rekan anggap yang pantas dipanggil, kira-kira siapa lagi?" ucap Firli kepada wartawan, Rabu, (7/9/2022).
Editor: Wahyu S.
Pemicunya yaitu informasi terkait adanya relokasi atau penggusuran terhadap masyarakat setempat.
43 persen masyarakat masih meminta informasi tata cara pengajuan KUR.
Nama Whoosh adalah singkatan dari Waktu Hemat Operasi Optimal Sistem Hebat.
Pengabdian Nining Elitos bagi perjuangan buruh
"Intimidasi bisa terkait kepada yang namanya peserta pemilu, kepada penyelenggara Pemilu, apalagi kepada pemilih"
"Kami bersepakat hingga pertengahan Oktober, bapak presiden, pengoperasian kereta api cepat Jakarta Bandung masih tidak dikenakan biaya atau gratis," 
"Masih terdapat 160 kabupaten kota yang penyerapan anggaran masih 0 persen"
Kawin tangkap merendahkan martabat perempuan
“Yang kita tuntut tentu pejabat tertinggi di Kepolisian Daerah Jawa Timur yang menjabat saat terjadi peristiwa yaitu Nico Afinta,"
Menyoal cekcok food vlogger dan perkara pelecehan yang dialami musisi perempuan.
Tapi masalah terbesar dari Permendikbud ini sampai hari ini adalah sosialisasi karena masih banyak yang belum tahu.
Sulitnya, gandum merupakan komoditas yang tak bisa ditanam di Indonesia.
Langsung bekerja dan memastikan kedaulatan pangan, jika terpilih menjadi Presiden nanti.
Penelitian LBH Masyarakat menunjukkan bahwa lebih 200 peraturan ketertiban umum di tingkat daerah bersifat multitafsir.
Mulai dari Rp400.000 hingga Rp2 juta.
Kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi masih terjadi, meski pada November 2021 Kemendikbudristek sudah mengeluarkan peraturan menteri untuk mencegahnya.
“Strateginya tetap sama ya, yakni sebelum lahir dan setelah lahir."
Puluhan anak menjadi korban prostitusi anak atau perdagangan orang melalui media sosial. Kasus ini terungkap setelah Polda menangkap seorang mucikari.
Jokowi meminta agar seluruh moda transportasi bisa lebih mudah diakses dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat.
