Kemenkeu Optimistis Defisit APBN 2023 di Bawah 3 Persen

"Kalaupun lebih kecil dari 3 persen, tetap bisa mencapai target pertumbuhan, tetap juga bisa mensejahterakan masyarakat,""

KBR, Jakarta- Analis Kebijakan Ahli Madya Badan Kebijakan Fiskal (BKF) di Kementerian Keuangan, Dewi Puspita optimistis defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 di bawah 3 persen.  Artinya, defisit APBN kembali normal, seperti sebelum pandemi Covid-19 terjadi.

"Bahwa arsitektur APBN 2023 ini membangkitkan optimisme namun tetap waspada. Coba kita lihat pertimbangannya berat di mana? Tetap di belanja. Karena memang kita menganut anggaran defisit. Tapi defisitnya sudah kurang dari 3 persen PDB. Kalaupun lebih kecil dari 3 persen, tetap bisa mencapai target pertumbuhan, tetap juga bisa mensejahterakan masyarakat," kata Dewi dalam acara 'SNKN Hari 1-Adaptasi Kebijakan Fiskal Merespons Konstelasi Geopolitik Global', Rabu (26/10/2022).

Dewi Puspita menjelaskan, kunci agar defisit APBN tercapai yaitu menjaga pendapatan negara agar tetap optimal.

"Tetapi belanjanya juga harus tetap efektif dan efisien, tepat sasaran kayak subsidi seperti itu. Nah, kemudian kita bisa memilih mana yang prioritas terlebih dahulu dilakukan. Dan juga bagaimana pembiayaan itu bisa diperoleh dengan tetap berhati-hati pada resiko ke depan," jelasnya.

Dengan pendapatan negara sebesar Rp2.463 triliun dan belanja negara senilai Rp3.061,2 triliun, Dewi Puspita mengasumsikan defisit APBN tahun 2023 sebesar 2,84 persen atau Rp598,2 triliun.

"Diperlukan pembiayaan anggaran sebesar hampir Rp600 triliun, untuk pembiayaan investasi pemerintah, utamanya di bidang infrastruktur, pendidikan, pangan dan lingkungan hidup, serta kerja sama internasional," rincinya.

Kemenkeu Upayakan Defisit APBN di Bawah 3 Persen PDB

Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu, lanjut Dewi Puspita, tengah mengupayakan defisit APBN di bawah 3 persen atas Produk Domestik Bruto (PDB) hingga 2045 mendatang.

"Kalau ada isu bahwa kebijakan kita kembali lagi defisit 3 persen PDB 2023. Nah itu salah satu upaya menjaga sustainability, bukan hanya jangka menengah sampai 2024 tapi sampai dengan jangka panjang ketika kita mau mencapai Indonesia emas Indonesia maju 2045," jelasnya.

Dalam upaya menjaga defisit APBN ini, tambah Dewi, pemerintah harus mengelola fiskal dengan menjaga konsistensi dan keselarasan jangka panjang, jangka menengah, juga jangka pendek.

Baca juga:

• Jokowi Selalu Pesankan Menkeu untuk Berhemat APBN
• Antisipasi Resesi, Pengusaha Minta Kelonggaran Bayar Pajak

Editor: Kurniati Syahdan

• APBN
• defisit APBN
• Kemenkeu
• BKF
• BKF Kemenkeu
• APBN 2023
• pandemi covid-19