KBR, Jakarta- Presiden Joko Widodo memberikan sejumlah arahan kepada jajarannya pada rapat internal terkait perkembangan kasus obat penyebab gagal ginjal dengan sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju, pada Senin, 24 Oktober 2022. Dalam rapat tersebut, Kepala Negara di antaranya memerinta Kementerian Kesehatan untuk melakukan eksplorasi terhadap seluruh faktor risiko penyebab kasus gagal ginjal, baik dari sumber obat-obatan maupun potensi penyebab lainnya.
Ia juga meminta pemerintah menyiapkan pelayanan kesehatan termasuk obat gratis untuk pasien gangguan gagal ginjal akut.
"Ini harus kita pastikan betul. Uji klinis harus dilakukan. Laboratorium seluler pada organ ginjal yang terdampak juga betul-betul dilihat betul sehingga kita bisa memastikan apa yang menjadi penyebab dari gagal ginjal terutama pada anak. Dan juga siapkan pelayanan kesehatan untuk masalah ini, siapkan pengadaan obat-obatan yang dapat mengatasi dan menangani masalah gagal ginjal ini. Dan juga saya minta diberikan pengobatan gratis kepada pasien-pasien yang dirawat. Saya kira ini penting sekali," kata dia dalam arahan pembuka rapat, Senin (24/10/22).
Presiden meminta untuk mengutamakan keselamatan masyarakat.
"Jangan menganggap ini masalah kecil. Ini masalah besar," ujar Presiden.
Presiden sudah menginstruksikan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin untuk menghentikan sementara peredaran obat yang diduga menjadi penyebab kasus ginjal akut. Kebijakan tersebut diambil pemerintah sambil menunggu hasil investigasi yang dilakukan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
"Lakukan ini secara terbuka, transparan, tapi juga hati-hati dan objektif," ucap Presiden.
Baca juga:
- Tingkat Kematian 55 Persen, Pemerintah Belum Tetapkan KLB Penyakit Ginjal Akut
- Kasus Ginjal Akut, Ini Daftar 23 Obat Sirop yang Dinyatakan Aman oleh BPOM
Selain itu, Presiden juga meminta BPOM untuk menarik dan menghentikan peredaran obat sirup yang secara eviden terbukti mengandung bahan obat penyebab gangguan ginjal.
"Saya kira akan lebih bagus lagi kalau diumumkan, diinformasikan secara luas mengenai nama produknya," ungkap Presiden.
Editor: Rony Sitanggang
"Kraton sedang berusaha untuk mengembalikan rohnya Sekaten."
Menurut Anggota Komisi Pertanian DPR Luluk Nur Hamidah, sudah saatnya pemerintah memandang kerja petani sebagai aktivitas penuh risiko.
Kurangnya petani memiliki hak atas tanah membuat mereka hanya banyak menjadi petani gurem saja.
Dampak asap gas air mata membuat Kepala SMP Negeri 22 Galang, seorang guru dan 10 siswa dilarikan ke fasilitas kesehatan.
Presiden Jokowi miliki data lengkap partai politik dan perkara Ranperpres PKUB yang dinilai masih diskriminatif.
Baja Amin menggantikan peran Tim 8.
Sempat diguyur hujan beberapa hari terakhir.
"Memberikan pendanaan FIFA Forward yang terbesar di Asia Tenggara, sebesar tadi juga disampaikan 85,6 miliar rupiah kepada PSSI"
"Tidak hanya juara di Asia Tenggara tetapi akan segera mendunia,”
Pelaku UMKM makanan dan minuman terpaksa menaikan harga atau mengubah ukuran untuk menutupi biaya produksi. Harga rata-rata gula konsumsi di tingkat pedagang grosir sebesar Rp13.970 per kg.
Saat angka jumlah partisipasi pemilih dapat ditingkatkan, maka hal tersebut dapat menjadi angin segar bagi kemajuan demokrasi di Indonesia.
Setiap akhir tahun harga beras selalu mengalami kenaikan, apalagi di tahun ini dipengaruhi oleh fenomena kemarau panjang El Nino.
Selama ini proyek-proyek pembangunan yang dilakukan pemerintah kerap menimbulkan konflik yang juga pasti berdampak kepada perempuan dan anak.
Pengawasan ASN masih lemah.
Jokowi menyebut persemaian ini sudah hampir selesai seluruhnya.
"Menitipkan kepada saya untuk agenda misalnya persatuan NKRI, ideologi bangsa, sehingga masukan-masukan beliau menjadi modal kita untuk lebih lanjut di Pilpres yang akan datang," kata Cak Imin 
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tengah mempertimbangkan langkah gugatan perdata terhadap perusahaan atau korporasi pelanggar pencemaran udara.
"Bahkan cabai harganya juga turun, kemudian bawang putih harganya juga turun, bawang merah harganya juga turun. Yang masih belum turun, beras,” ujar Jokowi 
Ranperpres ini akan menggantikan Peraturan Bersama (PBM) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri terkait Pendirian Rumah Ibadah, atau kerap disebut SKB 2 Menteri.
"Ini menunjukkan betapa tingginya antusiasme angkatan kerja kita dalam meningkatkan kompetensinya dalam program pemagangan ke Jepang."
