KBR, Jakarta - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyebut sekitar 88 persen keluarga tinggal di rumah layak huni. Kepala BKKBN Hasto Wardoyo mengatakan, data tersebut diperoleh dengan melakukan beberapa kunjungan kepada keluarga untuk memastikan indeks pembangunan keluarga (iBangga) terimplementasi dengan baik.
Dalam iBangga, terdapat tiga dimensi indeks pembangunan keluarga. Salah satunya adalah dimensi kemandirian seperti pemenuhan kebutuhan dasar, kepemilikan sumber penghasilan, makanan yang beragam, rumah yang layak, kepemilikan tabungan, akses media daring.
"Jadi saya kira BKKBN menyusun indeks keluarga bukan berdasarkan survei tetapi berdasarkan angka. Dalam hal ini melakukan kunjungan seperti sensus, karena memang kita mengunjungi beberapa rumah yang tidak layak huni, kita cek satu per satu, atapnya seperti apa, dindingnya seperti apa, kemudian juga sumber airnya seperti apa," kata Hasto saat Sosialisasi Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Day 1, Selasa (18/10/2022).
Baca juga:
- Jokowi: Kenaikan Harga Pangan Menambah Jumlah Warga Miskin
- 51 Ribu Unit Rumah Tidak Layak Huni di Kaltim
Hasto mengatakan, iBangga merupakan gambaran untuk mendukung pembangunan keluarga berkualitas di Indonesia.
Menurutnya, keluarga akan memengaruhi kualitas setiap individu. Sehingga sentuhan yang melalui keluarga akan berdampak besar untuk meningkatkan kualitas SDM yang unggul untuk menuju Indonesia emas.
Editor: Wahyu S.
Catatan: Pada pukul 17.01 WIB, redaksi menghapus kalimat "Kepala BKKBN Hasto Wardoyo mengatakan, jumlah itu setara dengan 58 miliar keluarga". Mohon maaf atas kekeliruan yang terjadi. Terima kasih.
Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengingatkan masyarakat menjaga persatuan, perdamaian dan tidak terprovokasi berita bohong atau diadu domba selama tahun politik.
Kenaikan harga pangan yang sudah tidak wajar yakni pada sektor bawang merah dan bawang putih yang kenaikannya mencapai 20 persen.
"Ternyata pemerintah cuma pemadam kebakaran saja. Jika harga sudah berterbangan naik baru menggelar operasi pasar."
Fobia ini menyebabkan penderitanya merasa takut secara berlebihan terhadap kematian.
Sebelum memimpin BI selama lima tahun belakangan, Perry menjabat sebagai Deputi Gubernur BI periode 2013-2018.
Majelis hakim menilai gugatan perwakilan kelompok cara tepat sebagai upaya yang efisien guna mewakili 324 anak korban gagal ginjal akut.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto beralasan, Perpu Cipta Kerja dapat menjadi salah satu solusi Indonesia dalam menghadapi krisis ekonomi global.
"Selama pemerintah tidak menguasai stok gabah, maka selamanya pemerintah akan menjadi bulan-bulanan para pemain swasta."
PYCH di Papua merupakan yang pertama di Indonesia.
Mahfud menambahkan, korupsi di Indonesia saat ini menjadi fenomena yang gila. Kata dia, praktik korupsi ada ketika kita menoleh ke segala penjuru.
Ia pun optimistis pertumbuhan ekonomi bakal bercokol di kisaran 5 hingga 5,3 persen tahun ini.
Syarat menjadi hakim MK berdasarkan undang-undang adalah harus memiliki integritas.
Top Three Hoax of The Week
"Apakah RUU Usul Inisiatif Badan Legislasi DPR RI tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) dapat disetujui?"
“Dengan segala hormat kami fraksi Partai Keadilan Sejahtera menolak Perpu Nomor 2 Tahun 2022 dan menyatakan walk out"
“Kami akan menanyakan kepada setiap fraksi apakah Rancangan Undang-Undang tentang (Perpu) Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja dapat disetujui?
Cara Memberi Tahu Anak soal Keuangan Orang Tua
"Memerintahkan kepada Terlapor untuk melakukan verifikasi administrasi perbaikan terhadap dokumen persyaratan perbaikan yang disampaikan oleh Prima," 
Salah satu anggota koalisi dari Perhimpunan Jiwa Sehat (PJS) melihat hal itu pada Pasal 4 Ayat (3) dalam RUU Kesehatan.
Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGE) bakal fokus menggarap potensi energi terbarukan atau renewable energy untuk pengembangan bisnis panas bumi.
