Bagikan:

Ancaman Inflasi dan Upaya Daerah Kendalikan Harga Pangan

Salah satu komoditas penyumbang inflasi terbesar adalah beras. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Margo Yuwono meminta kenaikan harga beras mendapat perhatian serius di daerah.

NASIONAL

Selasa, 25 Okt 2022 14:40 WIB

inflasi

Calon pembeli mengecek kualitas beras di Pasar Induk Cipinang, Jakarta, Selasa (4/10/2022). (Foto: ANTARA/Risyal Hidayat)

KBR, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan bahwa pengendalian harga dan ketersediaan pangan di pasar dapat berkontribusi pada pengendalian inflasi. 

Karena itu, awal pekan ini, Tito meminta Satuan Tugas (Satgas) Pangan di daerah aktif memantau perkembangan harga dan ketersediaan komoditas pangan di pasar.

"Ketika sudah sangat sulit, lelah kira-kira begitu. Tinggal hubungi saja kepala Badan Pangan. Perintahkan kepala dinas yang berhubungan dengan masalah pangan untuk menghubungi bapak Kepala Badan Pangan Nasional, pak Arif Prasetyo. Beliau juga akan mengadakan zoom meeting itu sendiri. Kepala Dinas di daerah, tolong diberikan izin saja. Kemudian nanti kalau ada komoditas yang kurang, nanti bapak Kepala Badan Pangan Nasional, dari laporan atau informasi Kepala Dinas bagian pangan daerah masing-masing, beliau akan melakukan intervensi di sana," jelas Tito dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Daerah (24/10/2022).

Salah satu komoditas penyumbang inflasi terbesar adalah beras. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Margo Yuwono meminta kenaikan harga beras mendapat perhatian serius di daerah.

"Beras itu bobotnya besar dan frekuensinya cukup tinggi sebagai penyumbang inflasi, maka perlu mendapat perhatian serius. Beras ini memang produksinya hanya di beberapa provinsi sentra produksi saja, seperti Jabar, Jatim, Jateng dan Sulsel sehingga beberapa daerah masih bergantung pada distribusi," kata Margo dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, Senin (24/10/2022).

Berbagai daerah segera merespon masukan itu. Salah satunya pemerintah Kabupaten Tolitoli, Sulawesi Tengah. Asisten II Pemda Kabupaten Tolitoli di Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Nur Munawar mengklaim daerahnya telah mengambil sejumlah langkah untuk mengendalikan inflasi.

“Penyumbang inflasi di Tolitoli adalah di sektor tanaman pangan, cabai dan bawang. Ini kita sampaikan ke Dinas terkait, dalam hal ini Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura melakukan beberapa hal. Terkait ketersediaan tanaman pangan, keterjangkauan harga, kemudian distribusi, dan yang keempat akses dengan daerah lainnya. Kita bermitra dengan daerah lain untuk menyuplai kekurangan pangan kita di Tolitoli,” kata Munawar dilansir RRI Tolitoli (19/10/22).

Baca juga:

Produksi Pangan Mandiri

Langkah penanganan inflasi juga ditempuh pemerintah Kota Bengkulu. Asisten II Setda Kota Bengkulu Saipul Apandi mengatakan salah satu upaya daerah adalah mendorong masyarakat memproduksi komoditas pangan secara mandiri, demi menjaga stabilitas inflasi.

“Kita di provinsi Bengkulu di angka 5,59 (inflasi). Kategori baik ya, alhamdulillah. Namun juga kota Bengkulu sendiri ada beberapa antisipasi yang bisa kita lakukan antara lain yaitu bersinergi dengan Bank Indonesia untuk memberikan kegiatan bertatap muka, kedua masyarakat mencoba perkebunan masyarakat untuk memanfaatkan pekarangan yang ada. Kita juga sudah melakukan penanaman cabai di pekarangan. Program kita harapkan dapat menekan inflasi di kota Bengkulu,” jelasnya dilansir HDTV Kita Bengkulu (24/10/22).

Semangat serupa dijalankan di Sulawesi Selatan. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Imran Jausi menyebut Pemda menjalankan program pangan tertentu dari hulu hingga hilir.

“Di sisi hulu terdapat program mandiri benih yang merupakan program pembagian benih unggul pada 100 ribu hektar sawah di Sulawesi Selatan. Program ini alhamdulillah secara nyata telah meningkatkan produktivitas petani di Sulawesi Selatan. Pemberian bantuan alat-alat mesin pertanian dan sarana produksi melalui Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Sulawesi Selatan juga dalam rangka mendukung kegiatan ini. Saat ini juga tengah dilakukan penguatan teknologi informasi dan komputer dalam rangka penyusunan neraca pangan di kabupaten kota secara real time,” jelas Imran dalam Peluncuran Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Sulawesi Selatan (24/10/22).

Imran menambahkan untuk sisi hilir, pemerintah daerah secara reguler menggelar pasar pangan murah di enam zona utama di Sulawesi Selatan.

“Sebagaimana diketahui bersama, Sulawesi Selatan merupakan lumbung pagi nasional sehingga harapannya pasokan beras di Sulawesi Selatan dapat memenuhi kebutuhan nasional kita. Dalam rangka meningkatkan pasokan ini, mengoptimalkan jalur distribusi ritel serta mendukung program GNPP. Maka pada 20 Oktober 2022, kami telah melakukan kerja sama antara Bulog dengan mitra pangan sehingga penyerapan gabah di Sulawesi Selatan bisa terlaksana dengan baik,” ucapnya.

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Amir Uskara menilai pemerintah daerah perlu aktif mengendalikan inflasi di daerah dan nasional, melalui komoditas pangan.

“Kita di Indonesia dan tentu di Sulawesi Selatan, harus terus bersinergi supaya kondisi penyediaan pangan bisa kita jaga. Produksi bisa kita jaga. Kemudian bagaimana rantai distribusi tadi kita sudah saksikan, rantai distribusi diperpendek. Sehingga menjaga supaya harga di masyarakat tidak terlalu tinggi. Ini semua adalah cara yang saya kira enggak ada di negara lain,” kata Amir pada acara yang sama.

Baca juga:

Editor: Agus Luqman

Kirim pesan ke kami

Whatsapp
Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Kabar Baru Jam 7

Kabar Baru Jam 8

IPK Anjlok, Indonesia Makin Korup?

Kabar Baru Jam 10

Kabar Baru Jam 11

Most Popular / Trending