covid-19

Wapres: Tidak Mudah Hapus Angka Kemiskinan Ekstrem

Pemerintah kesulitan mengejar target pengentasan kemiskinan ekstrem dengan program perlindungan sosial di tahun ini. Sebab, waktu yang tersisa hanya kurang dari tiga bulan hingga akhir 2021.

BERITA | NASIONAL

Kamis, 14 Okt 2021 12:04 WIB

Author

Heru Haetami

kemiskinan ekstrem

Dua anak melintas dekat permukiman kumuh Rancaekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu (1/9/2021). (Foto: ANTARA/Raisan Al Farisi)

KBR, Jakarta - Pemerintah menargetkan bakal membantu 2 juta keluarga yang masuk dalam kemiskinan ekstrem hingga akhir tahun ini.

Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengakui pemerintah kesulitan mengejar target pengentasan kemiskinan ekstrem dengan program perlindungan sosial di tahun ini. Sebab, kata Ma'ruf, waktu yang tersisa hanya kurang dari tiga bulan hingga 2021 berakhir.

"Untuk tahun 2021 ini kita prioritaskan sekitar 2 juta keluarga. Artinya 20 persen dari jumlah kemiskinan ekstrem---yang jumlahnya itu empat persen dari jumlah kemiskinan atau 10 juta lebih. Yang kita bagi penyelesaiannya di 2021-2024. Untuk 2021 kita targetkan untuk diselesaikan 2 juta, kita bagi ke tujuh provinsi," ujar Ma'ruf Amin dalam konferensi pers di Maluku, Rabu (13/10/2021).

Baca juga:


Wakil Presiden meminta pemerintah daerah mempercepat pemutakhiran data secara dan dilakukan secara berkala agar penerima bantuan tepat sasaran.

“Saya minta agar perbaikan data terus dilakukan, sehingga untuk pelaksanaan program-program pada tahun 2022 sampai tahun 2024, kita dapat menggunakan data rumah tangga miskin ekstrem yang lebih mutakhir dan akurat. Data lain yang tersedia di kabupaten juga dapat digunakan sebagai pelengkap dari sumber data utama yang sudah saya sampaikan sebelumnya,” kata Ma'ruf.

Dalam menekan angka kemiskinan, kata Ma'ruf, pemerintah akan melakukan upaya tambahan yaitu melalui Program Sembako dan BLT-Desa.

Program Sembako akan menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), sebagai daftar rumah tangga penerima bantuan sosial. Data ini dikelola oleh Kementerian Sosial.

Sementara untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa, daftar nama yang digunakan berasal dari data milik Kementerian Desa.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, kemiskinan di Indonesia mencapai 27 juta jiwa. Pemerintah, berencana menekan angka kemiskinan itu hingga 2024. Dari total kemiskinan, sebanyak 10 juta jiwa masuk dalam kategori kemiskinan ekstrem. Pada tahun ini, wilayah yang diprioritaskan mencakup tujuh provinsi dan 35 kabupaten.

Baca juga:


Editor: Agus Luqman

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Kabar Baru Jam 11

Kabar Baru Jam 10

Kabar Baru Jam 8

Kabar Baru Jam 7

Toilet Sehat untuk Semua, Sudahkah Terpenuhi?