Polri: Pelanggar Protokol Kesehatan Covid-19 Bisa Dipidana

"Pelanggar aturan terancam hukuman kurungan badan satu tahun dan/atau denda Rp100 juta."

KBR, Jakarta- Mabes Polri menegaskan pelanggar kebijakan protokol kesehatan Covid-19 bisa dikenakan sanksi pidana dan uang denda. Hal itu termaktub dalam dua undang-undang, yaitu beleid soal wabah penyakit menular dan kekarantinaan kesehatan.

Juru bicara Mabes Polri, Rusdi Hartono menyatakan, pengawasan ketat dilakukan untuk mencegah penularan Covid-19. Termasuk kepada masyarakat yang tiba dari luar negeri.

"Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1984 yaitu tentang Wabah Penyakit Menular. Apabila warga yang tidak tertib terhadap penanganan wabah penyakit menular ini, maka bisa dikenakan sanksi pada pasal 14, di mana dapat hukuman penjara setahun dan denda setinggi-tingginya satu juta," kata Rusdi dalam program Dialog Produktif Kabar Kamis bertajuk Karantina Wajib untuk Semua, demi Indonesia Bebas Pandemi yang disiarkan secara langsung di kanal YouTube FMB9ID_IKP, Kamis, (28/10/2021).

Baca juga:

• Denda Pelanggaran Prokes di DKI Capai Rp7 Miliar
  

• Melanggar PPKM Mikro, Tiga Kafe di Lhokseumawe Disegel

Jubir Mabes Polri, Rusdi Hartono menambahkan, berdasarkan Undang-Undang tentang Kekarantinaan Kesehatan, pelanggar aturan terancam hukuman kurungan badan satu tahun dan/atau denda Rp100 juta.

Rusdi mengingatkan agar setiap wilayah memastikan penerapan protokol kesehatan oleh seluruh kalangan masyarakat sesuai aturan.

Selain itu, ia mengimbau kepada petugas memerhatikan kenyamanan di lokasi karantina. Tujuannya agar masyarakat tak melanggar aturan prokes. Semisal kabur sebelum masa karantina berakhir.

Editor: Sindu

• Pelanggaran Protokol Kesehatan
• COvid-19
• Sanksi Langgar Prokes Covid-19
• Polri