Pemerintah Tak Akan Sembarangan Beri Izin Kegiatan Skala Besar

"Pemerintah Tak Akan Sembarangan Beri Izin Kegiatan Skala Besar"

KBR, Jakarta - Kementerian Kesehatan menyatakan tidak akan sembarangan memberi izin pada kegiatan skala besar.

Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung di Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengatakan dengan semakin melonggarnya level pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), pemerintah terus memberikan ruang untuk berbagai upaya masyarakat termasuk kreativitas untuk menyelenggarakan acara atau event berskala besar.

Namun, Nadia menyebut, proses pemberian izin untuk penyelenggaraan kegiatan berskala besar harus melalui beberapa tahapan, dan akan dikawal sejak awal persiapan.

Penyelenggara harus punya komitmen menjalankan protokol kesehatan dengan ketat, serta mitigasi jika terjadi penularan saat acara berlangsung.

"Persiapannya itu sudah dari awal akan dikawal, untuk memastikan kesiapan dari penyelenggara ini. Kalau nanti sudah jelas misalnya, sudah ada plan-nya untuk advokasi, untuk masyarakat memahami adanya event tersebut. Dan tentu event tersebut harus protokol kesehatan, dan kemudian membuat rencana mitigasi. Kalau nanti terjadi kejadian luar biasa, juga harus disiapkan dari awal. Kalau kemudian tahapan-tahapan ini dinilai kurang memadai pasti tidak diberikan izin," kata Nadia kepada KBR, Selasa (5/10/2021).

Nadia mengatakan, pemerintah cukup percaya diri untuk melaksanakan event-event besar dengan membaiknya situasi pandemi saat ini.

Meski begitu, Nadia menegaskan, pelaksanaan event tetap dilakukan secara bertahap dengan protokol kesehatan ketat. Sehingga acara dapat berjalan lancar tanpa meninggalkan klaster baru penularan Covid-19.

"Begitu juga untuk teman-teman pelaksana, bahwa persiapan itu menjadi komitmen bersama, harus ada perencanaan ataupun mitigasi plan kalau nanti misalnya ada pengunjung yang positif ataupun yang positif. Artinya di post-event itu harus memastikan pascakegiatan tersebut tidak menimbulkan klaster. Jadi bagaimana pada saat event penyelenggara itu betul-betul memastikan prosesnya harus dijalankan, aturan keluar masuk berbeda, itu yang harus dipastikan dalam hal ini," imbuhnya.

Baca juga:

• FOMO Sapiens: Izin Untuk Acara Skala Besar 
• Kemenkes Klaim Tingkatkan 3T, Tapi Banyak Warga Enggan Dites 

Tidak bisa disamakan

Epidemiolog dari Universitas Griffith Australia Dicky Budiman mengatakan, pelonggaran kegiatan skala besar harus didasari indikator epidemiologis yang valid dan sesuai dengan eskalasi pandemi di suatu daerah.

Apalagi kapasitas tes dan pelacakan juga belum kuat di semua daerah.

"Membolehkan diadakannya acara besar seperti konferensi, pameran, konser, olahraga, pesta, hingga resepsi pernikahan yang diberikan pemerintah karena merasa sudah kondisinya membaik kasus Covid-19 turun, ini secara umum tidak bisa diterapkan disama ratakan di semua daerah. Tidak bisa begitu," kata Dicky kepada KBR, Minggu (3/10/2021).

Dicky Budiman mengatakan penurunan kasus tidak bisa dijadikan dasar jika tes dan pelacakan belum maksimal. Dia menilai pelanggaran dilakukan saat ini bukan karena kasusnya aman, melainkan karena kebutuhan pemulihan ekonomi.

Jika memang akan membuka kegiatan berskala besar, dia menyarankan agar pemerintah membuat percontohan atau pilot project terlebih dahulu.

"Jadi caranya bagaimana agar mengurangi risiko, karena risikonya tetap ada. Jadi dengan cara melakukan pilot project. Seperti pembukaan sekolah, jika ditemukan klaster, perbaiki," ujarnya.

Dicky menjelaskan, kegiatan seperti konser musik harus didahului dengan proyek percontohan dengan melibatkan para promotor. Dia menyarankan, dilakukan tes Covid-19 3-4 jam sebelum acara dimulai, untuk meminimalkan penularan virus. Selain itu, setelah acara selesai juga harus dilakukan tes acak untuk memastikan tidak ada klaster.

Baca juga:

• Pemerintah Akan Uji Coba Kenormalan Baru di Blitar 
• Saran Epidemiolog untuk Daerah Percontohan Kenormalan Baru 

Editor: Agus Luqman

• kegiatan skala besar
• Kemenkes
• PPKM
• kenormalan baru
• new normal