covid-19

Pemerintah Akan Uji Coba Kenormalan Baru di Blitar

Pemerintah akan mengawasi ketat uji coba PPKM level satu ini.

BERITA | NASIONAL

Senin, 04 Okt 2021 17:47 WIB

Pemerintah Akan Uji Coba Kenormalan Baru di Blitar

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan. Saat menghadiri rapat bersama DPR. Foto: Antara

KBR, Jakarta- Pemerintah akan melakukan uji coba penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level satu di Kota Blitar. Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan penerapan PPKM level satu itu akan mendekati kehidupan masyarakat yang normal.

"Implementasi uji coba PPKM Level 1 diberlakukan karena telah memenuhi syarat indikator WHO dan target cakupan vaksinasi dosis 1 sebesar 70 persen dan dosis 1 lansia sebesar 60 persen. Penerapan PPKM Level 1 akan mendekati aktivitas kehidupan masyarakat yang normal. Untuk menyeimbangkan tersebut, tindakan surveilans, testing, tracing, dan peningkatan disiplin protokol kesehatan," kata Luhut dalam konferensi pers, Senin (4/10/2021).

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan menambahkan, pemerintah telah membentuk gugus tugas atau task force di Blitar untuk memantau penerapan PPKM level satu. Gugus tugas itu terdiri dari sejumlah pakar dan ahli yang akan tinggal di Blitar untuk memonitor aktivitas di sana.

Luhut memastikan, pemerintah akan melakukan pengawasan ketat terkait uji coba PPKM level satu ini. Kata dia, pemerintah juga akan merespons jika terjadi hal-hal darurat.

"Kalau ini nanti berhasil, kita akan kembangkan ke kota-kota yang dapat masuk ke level satu," kata dia.


Baca juga: PPKM Diperpanjang, Pemerintah Genjot Capaian Vaksinasi Covid-19

Tanggapan Epidemiolog

Pelonggaran di setiap level PPKM, mendapat tanggapan dari epidemiolog Universitas Indonesia, Tri Yunis Miko Wahyono. Ia meminta pemerintah terus mempertahankan PPKM berlevel untuk mengendalikan pandemi. 

Tri Yunis Miko juga mewanti-wanti agar pelonggaran pembatasan aktivitas yang diberikan pemerintah tak menimbulkan banyak kasus baru.

"Sudah saya sarankan satgas agar tetap menggunakan PPKM berlevel konsisten sampai kita endemi. Kita akan menuju endemi. Tapi, menuju endemi itu tergantung ngukur kasusnya. Jika tidak dihitung dengan standar, maka akan salah. Jadi menurut saya pemerintah semua kabupaten kota provinsi melakukan pengukuran standar semua indikator baik transmisi maupun kapasitas respons kabupaten. Tesnya harus satu per seribu per hari per minggu," ujar Tri Yunis.

Tri Yunis juga mengingatkan, Harus ada pembatasan maksimal di setiap level PPKM yang diberlakukan, serta percepatan target vaksinasi massal dan memperbanyak testing di tempat publik.

"Kalau level 1 pelonggaran maksimal, level 2 kalau dibuka 50 persen, level 3 ya 25-50 persen. Menurut saya harus hati-hati dalam melakukan pelonggaran pembatasan sosial. Kaya sekolah harus lakukan survei PTM, mall kan yang divaksin yang boleh masuk, event misal bioskop dan yang sudah vaksin yang boleh nonton. Prokes jadi keharusan. Kita enggak bisa ditutup terus. Tapi dibuka harus hati-hati," tambahnya.


Editor: Dwi Reinjani

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 11

Kabar Baru Jam 10

Kabar Baru Jam 8

Kabar Baru Jam 7

Ramai Cukai Rokok Mau Naik, Apa Kata Pakar dan DPR?