covid-19

HUT TNI, Presiden Jokowi Ingatkan Perang Melawan Covid

"Sampai dengan hari ini kita masih berada dalam bayang-bayang, bila diibaratkan sebagai perang melawan virus COVID-19. "

BERITA | NASIONAL

Selasa, 05 Okt 2021 10:04 WIB

Upacara HUT TNI, Presiden Jokowi  ingatkan perang melawan covid, Selasa (051021). (KBR/Setpres)

Upacara HUT TNI, Presiden Jokowi ingatkan perang melawan covid, Selasa (051021). (KBR/Setpres)

KBR, Jakarta-  Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin upacara peringatan hari ulang tahun (HUT) ke-76 TNI di Istana. Upacara digelar secara terbatas dengan menerapkan protokol kesehatan ketat. 

Acara digelar di halaman Istana Negara, seperti disiarkan di akun YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (5/10/2021).

"Pertama-tama atas nama rakyat, bangsa, dan negara, saya menyampaikan selamat hari ulang tahun ke-76 Tentara Nasional Indonesia (TNI). Rakyat, bangsa, dan negara juga menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada jajaran TNI," ujar Jokowi di Istana, Selasa (5/10/2021).

Kepala negara dalam pidatonya mengatakan, TNI selalu menjadi penjaga utama kedaulatan bangsa dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945 serta melindungi bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

"TNI melindungi dari segala gangguan dan ancaman," tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama, Jokowi menyinggung peran sentral TNI di dalam membantu menangani pandemi COVID-19. TNI, kata Presiden, menunjukkan profesionalisme dalam setiap penugasan kemampuan perorangan kemampuan satuan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk alutsista telah digunakan dan dikerahkan dalam menunaikan setiap tugas yang diberikan.

"Sampai dengan hari ini kita masih berada dalam bayang-bayang, bila diibaratkan sebagai perang melawan virus COVID-19. Saat ini seperti dalam perang yang berlarut-larut, perang yang sangat menguras tenaga menguras pikiran mental dan semangat juang," ujarnya.

Hadir dalam acara tersebut Wapres Ma'ruf Amin, Menko Polhukam Mahfud Md, Menhan Prabowo Subianto, Panglima TNI Hadi Tjahjanto, Kapolri Listyo Sigit Prabowo, KSAD Andika Perkasa, KSAL Yudo Margono, hingga KSAU Fadjar Prasetyo.

Dwi Fungsi

Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras), menyoroti wacana pengisian pejabat sementara (Pjs) gubernur dari unsur TNI/Polri. Sejumlah provinsi akan diisi Pjs lantaran masa jabatan kepala daerah habis sebelum 2024. Wakil Koordinator Kontras Arif Nur Fikri mengatakan penunjukkan TNI/Polri sebagai pejabat gubernur berpotensi menghidupkan kembali dwifungsi ABRI.

"Kalau kita tahu beberapa alasan dulu kenapa sih dwifungsi ABRI itu dihapus. Karena kan salah satu alasannya, dulu ABRI terlalu banyak, terlalu fokus mengurusi ranah-ranah sipil ketimbang mengurusi tupoksinya. Saya sih berharap ada proses pembelajaran yang dilakukan oleh negara dalam mempertimbangkan hal ini," kata Arif kepada KBR melalui sambungan telepon, Senin (27/9/2021).

Wakil Koordinator Kontras Arif Nur Fikri menambahkan, penunjukkan pejabat gubernur dari TNI/Polri berpotensi melanggar aturan. Dia menjelaskan, Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) menuliskan bahwa pejabat pengganti gubernur berasal dari pejabat pimpinan tinggi madya.

Baca juga: Mewaspadai Wacana Jokowi Tiga Periode

Selain melanggar UU ASN, penunjukkan itu juga melanggar Undang-Undang TNI dan Polri. Sebab anggota hanya boleh menduduki jabatan sipil jika mengundurkan diri atau pensiun. Jika dipaksakan, Arif curiga ada konflik kepentingan di balik penunjukkan tersebut.

Sebanyak 24 provinsi akan dipimpin pejabat yang ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo. Kandidat-kandidat itu akan diajukan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Puluhan daerah itu akan diisi pejabat sementara hingga pemilu 2024.

Editor: Rony Sitanggang

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 11

Kabar Baru Jam 10

Kabar Baru Jam 8

Kabar Baru Jam 7

Ramai Cukai Rokok Mau Naik, Apa Kata Pakar dan DPR?