Ekonomi Indonesia 2022 Hadapi Ancaman Gejolak Inflasi

Ekonomi Indonesia 2022 Hadapi Ancaman Gejolak Inflasi

BERITA | NASIONAL

Jumat, 29 Okt 2021 11:36 WIB

ekonomi 2022

Aktivitas bongkar muat peti kemas di IPC Terminal Peti Kemas Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Selasa (26/10/2021). (Foto: ANTARA/Aditya Pradana)

KBR, Jakarta - Pemerintah menargetkan perekonomian Indonesia 2022 bisa mulai pulih pascadiguncang pandemi COVID-19. Namun, sejumlah faktor dianggap masih menjadi batu sandungan pemulihan ekonomi nasional di tahun depan.

Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk memulihkan kembali perekonomian nasional yang nyaris kolaps akibat pandemi COVID-19. Langkah utama tentu mengendalikan pandemi, hingga saat ini mencapai grafik terendah sejak Mei tahun lalu.

Selain itu berbagai kebijakan fiskal dan moneter juga diambil, termasuk mereformasi aturan perpajakan.

Bank Indonesia sebagai bank sentral juga terus menahan suku bunga acuan 3,5 persen selama delapan bulan berturut-turut untuk memperbaiki daya beli masyarakat yang terpukul akibat pandemi.

Presiden Joko Widodo menargetkan pada tahun depan pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa tumbuh di kisaran 5 hingga 5,5 persen. Angka yang dianggap optimistis sekaligus pesimistis oleh sejumlah pihak.

"Pertumbuhan ekonomi 2022 diperkirakan pada kisaran 5,0 persen sampai 5,5 persen. Kita akan berusaha maksimal mencapai target pertumbuhan di batas atas, yaitu 5,5 persen. Namun, harus tetap waspada, karena perkembangan Covid-19 masih sangat dinamis," kata Jokowi dalam pidato kenegaraan, Senin (16/8/2021).

Baca juga:


Ancaman inflasi

Namun sejumlah faktor bisa menjadi batu sandungan capaian target pertumbuhan ekonomi itu. Apalagi, kondisi pandemi masih menyebabkan ketidakpastian pertumbuhan ekonomi global.

Di sisi lain, geliat ekonomi yang makin meningkat baik nasional maupun global memicu kekhawatiran inflasi yang tidak stabil.

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti mengatakan momentum peningkatan konsumsi rumah tangga sejak pertengahan tahun ini harus dijaga jangan sampai menyebabkan harga-harga tidak terkendali.

"Ini demand yang kembali meningkat, pent-up demand tinggi. Tapi kalau tidak diimbangi distribusi barang yang smooth tentu akan menyebabkan terjadinya tekanan harga juga. Dalam hal ini kalau kita bicara di bank sentral yang kita concern adalah inflasi. Kalau sudah inflasi, nanti naiknya ke nilai tukar. Ini yang tentu menjadi perhatian dan perlu kita waspadai," kata Destry saat diskusi daring yang digelar Kementerian Perhubungan, Jumat (8/10/2021).

Baca juga:


Aktivitas ekonomi global memang mulai meningkat. Ini terlihat dari indeks kinerja manufaktur global maupun Indonesia yang ekspansif. 

Pertumbuhan manufaktur Indonesia pada September lalu mencapai 52,2, naik drastis dari angka 43,7 pada Agustus 2021. Angka ini termasuk tertinggi di Asia Tenggara.

Namun, ini menimbulkan kekhawatiran baru, terutama terkait kenaikan harga-harga pangan dunia. Badan Pangan Dunia FAO memperingatkan harga pangan dunia sudah naik dua bulan berturut-turut hingga September lalu karena tingginya permintaan.

Ini juga menjadi kekhawatiran Menteri Keuangan Sri Mulyani, terhadap kestabilan inflasi di Indonesia.

"Indeks harga pangan yang harus kita waspadai karena kita khawatir nanti akan bisa menjadi pemicu inflasi. Jadi indeks harga pangan ini merupakan hal yang perlu untuk kita waspadai," kata Sri Mulyani dalam APBN KITA Edisi Oktober 2021, Senin (25/10).

Baca juga:

Ketika harga-harga barang naik tidak terkendali atau hiperinflasi, akan berdampak pada turunnya nilai uang dan daya beli masyarakat.

Karena itu, pengamat ekonomi INDEF Tauhid Ahmad mengkritik rencana pemerintah menaikkan pajak pertambahan nilai atau PPN dari 10 persen menjadi 11 persen pada tahun depan, agar daya beli masyarakat tidak makin terganggu.

"Kalau dalam situasi pemulihan terjadi peningkatan beban, masyarakat mestinya jangan dulu diberlakukan misalnya PPN. Itu dalam situasi pemulihan justru butuh insentif fiskal. Ini malah dibebani kenaikan pajak. Pasti semua terdampak. Bukan hanya ke pengusaha yang tidak terjadi kenaikan, tapi secara ekonomi semua terdampak. Pajak di satu sisi kan memiliki multipkayer ke sisi lain," kata Tauhid kepada KBR, Senin(25/10/2021).

Pengamat ekonomi dari INDEF Tauhid Ahmad juga menyarankan agar program-program pemulihan ekonomi terus dilanjutkan hingga dua tahun mendatang, dengan focus pada program yang dibutuhkan masyarakat.

Editor: Agus Luqman

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Kabar Baru Jam 11

Kabar Baru Jam 10

Kabar Baru Jam 8

Kabar Baru Jam 7

Bersiap Pelat Nomor Kendaraan Ganti Warna dan Dipasangi Chip