Upaya Genjot Ekonomi Syariah, Digitalisasi hingga Merger Bank

"Di sektor perdagangan, pemerintah menargetkan Indonesia menjadi negara pengekspor produk halal terbesar di dunia"

KBR, Jakarta - Pemerintah menggenjot pengembangan ekonomi syariah. Salah satunya melalui digitalisasi untuk mendorong inklusi ekonomi dan keuangan syariah.

Bank Indonesia telah meluncurkan Quick Response Code Indonesian Standar (QRIS) dan memfasilitasi interlink antara bank dan perusahaan teknologi finansial syariah melalui standarisasi API (Aplication Programming Interface). Dua inisiatif itu merupakan bagian dari Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025.

Hal ini disampaikan Anggota Dewan Gubernur BI Sugeng saat pembukaan forum Internasional SESRIC "The Islamic Economic Digitalization and Inclusion: Policy Development and Implementation in the OIC Countries" yang digelar secara virtual pada Kamis (29/10/2020), sebagaimana dikutip dari rilis Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Onny Widjanarko.

Dalam forum itu, Sugeng juga mendorong penguatan kerja sama rantai nilai halal dan sistem pembayaran lintas negara di antara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).

Kemudian, dalam hal kolaborasi terutama dalam bentuk cyber security sharing platform dalam menghadapi risiko digitalisasi. Selain itu juga penguatan literasi melalui kerja sama riset, asesmen dan edukasi.

Onny menuturkan pandemi Covid-19 membuat digitalisasi makin relevan untuk digarap. Tak terkecuali untuk pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.

"Dengan digitalisasi, ekonomi dan keuangan syariah diharapkan dapat menjadi arus baru yang mendorong pertumbuhan ekonomi," kata Onny.

Langkah BI ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo yang ingin mempercepat pengembangan ekonomi dan keuangan syariah nasional. Jokowi mengatakan Indonesia punya potensi besar menjadi pusat rujukan ekonomi syariah global.

"Indonesia dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia harus menangkap peluang ini, sekali lagi, harus menangkap peluang ini," kata Jokowi saat pembukaan Festival Ekonomi Syariah Indonesia ke-7 secara virtual di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (28/10/2020).

Jokowi memaparkan beberapa kebijakan yang diambil sebagai komitmen pemerintah mengembangkan ekonomi syariah. Salah satunya dengan menggabungkan (merger) tiga bank syariah milik negara yakni BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah. Jokowi mengibaratkan merger itu sebagai upaya membangunkan raksasa yang sedang tidur, yakni industri keuangan syariah.

"Dengan membangun satu bank syariah terbesar di Indonesia. Sederhananya, semua aset bank syariah milik negara akan dilebur menjadi satu untuk melahirkan bank syariah raksasa," ujar Jokowi.

Total tiga aset bank syariah BUMN sampai semester I 2020 mencapai Rp214 triliun.

Di samping upaya merger, pemerintah juga mengembangkan bank wakaf mikro bekerja sama dengan pesantren dan organisasi keagamaan.

"Kita berharap ke depan, industri keuangan syariah dapat menjadi instrumen keuangan alternatif untuk memajukan ekonomi rakyat," ujar Jokowi.

Di sektor perdagangan, Indonesia hingga kini masih menjadi konsumen produk halal impor. Wakil Presiden Maruf Amin mengatakan, Indonesia membelanjakan lebih dari US$200 miliar untuk impor produk halal pada 2018. Nilai ini mencapai 10 persen pangsa pasar produk halal dunia dan yang terbesar di antara negara-negara berpenduduk mayoritas muslim.

Maruf mengibaratkan Indonesia hanya menjadi tukang stempel produk halal impor.

"Sebab semua sertifikat halal dunia, lebih dari 50 lembaga sertifikat halal dunia mendapatkan pengakuan atau endorsement dari Indonesia. Jadi Indonesia memang tukang stempel, tukang mengesahkan produk-produk halal dari berbagai negara di dunia," kata Maruf dalam webinar yang digelar Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, Sabtu (24/10/2020).

Maruf ingin Indonesia beralih menjadi pengekspor produk halal terbesar di dunia. Upaya itu dirintis dengan membangun kawasan industri halal yang terintegrasi. Ada dua kawasan yang sudah ditetapkan yakni di Serang, Banten dan Sidoarjo, Jawa Timur.

Staf Ahli Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Elen Setiadi membenarkan kecilnya ekspor produk halal Indonesia. Di negara anggota OKI, ekspor Indonesia menempati urutan ketiga yakni mencapai 10,7 persen. Sedangkan di pasar global, jumlahnya lebih kecil yakni 3,8 persen.

"Kita membutuhkan paling tidak dua hal. Pertama, pengembangan kawasan khusus yang mampu menghasilkan produk halal dan yang berorientasi ekspor. Kedua, jaminan produk halal baik untuk konsumen dalam negeri maupun konsumen luar negeri," kata Elen pada acara Indonesia International Halal Dialogue, Kamis (29/10/20).

Editor: Ninik Yuniati

• Ekonomi Syariah
• keuangan syariah
• industri syariah
• produk halal
• Bank Indonesia
• presiden jokowi
• wakil presiden maruf amin