Tolak UU Cipta Kerja, AJI Gelar Demo Virtual

Omnibus law ini mengubah aturan perlindungan upah. Catatan penting dari penolakan ini adalah, negara justru mengurangi perannya sebagai pelindung bagi pekerja

BERITA | NASIONAL

Kamis, 08 Okt 2020 11:52 WIB

Author

Wahyu Setiawan

Tolak UU Cipta Kerja, AJI Gelar Demo Virtual

Pengunjuk rasa mengenakan gelar aksi Tolak UU Cipta Kerja Omnibus Law di depan gedung DPRD Jateng, Kota Semarang, Jawa Tengah, Rabu (7/10). ANTARA/ Aji S

KBR, Jakarta - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) menggelar demo secara virtual menolak pengesahan omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja. Demo virtual diikuti pengurus AJI pusat, perwakilan dari 38 kota, serta sejumlah jurnalis.

Ketua Umum AJI Abdul Manan mengatakan, sebenarnya AJI ingin ikut turun ke jalan menggelar aksi unjuk rasa. Namun karena pandemi Covid-19, AJI memilih menggelar secara virtual.

"Ini gerakan solidaritas kita kaum jurnalis kepada teman-teman buruh. Karena kita tahu bahwa implikasi dari pengesahan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja ini, terutama akan sangat berdampak pada aspek ketenagakerjaan, selain soal lingkungan. Dan ya kalau berdampak ke ketenagakerjaan, otomatis berdampak pada kita semua," ujar Manan dalam demo virtual yang disiarkan di kanal Youtube AJI, Kamis (8/10/2020).

Ketua Umum AJI Abdul Manan menjelaskan, setidaknya ada beberapa hal yang mendasari penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja ini. Menurutnya, omnibus law ini mengubah aturan perlindungan upah. Catatan penting dari penolakan ini adalah, negara justru mengurangi perannya sebagai pelindung bagi pekerja.

Sebab dalam UU ini, negara terkesan mendorong dan menyerahkan mekanisme upah dan cuti kepada perundingan pekerja dan pengusaha. Pahadal kata dia, kultur berserikat di pekerja media masih sangat rendah. Ia menyebut, kurang dari 30 media yang punya serikat pekerja.

"Menurut saya ini bisa menjadi jebakan batman ya yang berbahaya juga. Karena kita tahu bahwa kultur berserikat di kalangan pekerja media itu masih sangat rendah," ujarnya.

"Bahkan punya serikat pekerja pun, pekerja itu juga belum tentu equal dengan pengusaha. Jadi sebenarnya menurut saya ini yang sangat kita sesalkan dari omnibus law ini. Karena pemerintah seperti membiarkan lebih banyak mendorong pekerja untuk berunding atau mungkin berkelahi dengan pengusaha," tambahnya.

Hari ini, sejumlah kalangan juga berencana menggelar aksi unjuk rasa menolak pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja. Mulai dari buruh, hingga mahasiswa.

Editor: Ardhi Rosyadi

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 7

Kisah Perempuan Listrik asal Semarang yang Mendunia

Kabar Baru Jam 8

Menilik Gerakan Digital Warganet Sepanjang 2020

Kabar Baru Jam 10