Tolak RUU Ciptaker, KSBSI Siap Ajukan Uji Materi

"Sekarang kita memang sepertinya harus 100 persen melakukan gugatan itu."

NASIONAL

Rabu, 14 Okt 2020 08:50 WIB

Author

Muthia Kusuma

Tolak  RUU Ciptaker,  KSBSI Siap Ajukan Uji Materi

Tolak Omnibus Ciptaker, buruh melakukan aksi teatrikal di kawasan MM 2100, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jabar, Selasa (6/10). (Antara/Fakhri Hermansyah)

KBR, Jakarta-   Presiden Konfederasi Serikat Buruh Se-Indonesia (KSBSI), Elly Rosita Silaban mengatakan,  sudah menyiapkan draf judicial review Undang-Undang Cipta Kerja, untuk dilayangkan ke Mahkamah Konstitusi. Bahkan ia mengatakan tinggal menunggu adanya penomoran undang-undang, sebelum melayangkan judicial review itu.

Kata Elly tidak semua serikat buruh sepakat dengan adanya perpu lantaran ada pula yang tetap ingin membatalkan dengan JR dan lainnya.

“Bahwa serikat buruh pada akhirnya memang dengan strategi yang berbeda. Ada yang menolak keluar dari tim, dan ada yang tinggal di tim. Sebenarnya untuk memperjuangkan substansi tapi ternyata tidak berhasil. Nah sekarang kita memang sepertinya harus 100 persen melakukan gugatan itu. Tapi sepertinya juga nanti akan berkembang karena saya lihat, sudah beberapa komponen serikat buruh yang mengatakan Buat apa dibawa ke MK? Karena itu sudah cacat, jadi undang- undang yang cacat tidak boleh dibawa ke MK, tidak ada gunanya karena kalau kita bawa ke MK itu kita mengakui bahwa undang undang itu valid,” ujar Elly, saat dihubungi KBR, Selasa (13/10/2020).

Elly mengatakan KSBSI masih mengkaji apa saja yang akan diujikan, lantaran menurutnya undang-undang tersebut memang sudah cacat formil sejak awal, salah satunya terkait pengesahan dilakukan sebelum undang-undang selesai dengan sempurna.

Berbeda dengan KSBSI, Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), menolak ikut mengajukan judicial review. Menurut Ketua KASBI, Nining Elitos, mereka tidak mengajukan JR lantaran undang-undang tersebut sudah cacat sejak awal pembuatan. Sehingga mereka memilih untuk terus melakukan aksi turun ke jalan.

Nining juga mengatakan akan terus melakukan aksi turun kejalan di minggu ini dari berbagai daerah. Bahkan ia mengatakan aksi akan berlanjut hingga hari peringatan satu tahun pelantikan presiden (Selasa, 20 Oktober) dengan aksi besar.


“Nanti bertepatan dengan pelantikan Presiden, satu tahun pelantikan Presiden, akan melakukan aksi di berbagai macam kota dan di daerah serentak. Ya kami akan tetap melakukan aksi yang sama seperti kemarin gitu ya. Batalkan omnibus law.” Ujarnya.

Editor: Rony Sitanggang

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Most Popular / Trending

Valentino Rossi Akan Kembali Ke Arena Balap Pada MotoGP Eropa

Kisruh Rencana Pengadaan Mobil Dinas Pimpinan KPK

Kabar Baru Jam 7

Nakesku Sayang, Nakesku Malang

Eps3. Ketika Burgermu Memanaskan Bumi