Tersangka Korupsi, KPK Tahan Budiman Saleh Dirut PT PAL Indonesia

"Total kerugian negara diperkirakan mencapai Rp315 Milyar"

NASIONAL

Jumat, 23 Okt 2020 06:30 WIB

Author

Muthia Kusuma

Tersangka Korupsi, KPK Tahan Budiman Saleh Dirut PT PAL Indonesia

Dirut PT PAL Indonesia Budiman Saleh menuju mobil tahanan usai menjalani pemeriksaan di KPK, Kamis (22/10). (Antara/Puspa Perwitasari)

KBR, Jakarta-   Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Direktur Utama PT PAL Indonesia Budiman Saleh sebagai tersangka dan menahannya dalam kasus dugaan penjualan dan pemasaran di PT Dirgantara Indonesia. Deputi Penindakan KPK Karyoto mengungkap, dalam perkara ini KPK telah memeriksa saksi sebanyak 108 orang dan telah melakukan penyitaan uang serta properti dengan nilai sekitar Rp 40 Miliar.

"Kini yang bersangkutan menjabat sebagai Direktur Utama PT PAL. Tersangka BUS diduga melanggar Pasal 2 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana," ucap Deputi Penindakan KPK Karyoto, saat konferensi pers daring, Kamis, (22/10/2020).

Deputi Penindakan KPK Karyoto mengatakan kontrak mitra penjualan tersebut adalah fiktif, dan hanya sebagai dasar pengeluaran dana dari PT DI. Dirut PT PAL Budiman Saleh menjadi tersangka terkait dugaan korupsi saat menjabat sebagai Direktur di PT Dirgantara Indonesia. Dia diduga terlibat karena menerima kuasa dari tersangka bekas Dirut PT DI, Budi Santoso untuk menandatangani perjanjian kemitraan dengan mitra penjualan. Total kerugian dalam kasus ini mencapai lebih Rp300 miliar.

Karyoto melanjutkan, "Penandatanganan kontrak mitra penjualan tersebut sebanyak 52 kontrak selama periode 2008-2016. Kontrak mitra penjualan  tersebut adalah fiktif, dan hanya sebagai dasar pengeluaran dana dari PT
DI (Persero) dalam rangka pengumpulan dana untuk diberikan kepada customer/end user."

Deputi Penindakan KPK Karyoto menambahkan, kasus ini bermula saat Direksi PT DI (Persero) periode 2007-2010 melaksanakan Rapat Dewan Direksi (BOD/Board of Director) pada akhir tahun 2007 guna menyetujui penggunaan mitra penjualan (keagenan) beserta besaran nilai imbalan mitra dalam rangka memberikan dana kepada customer/pembeli PT DI (Persero) atau end user untuk memperoleh proyek.

Selain itu Karyoto mengungkap pada pertemuan itu juga membahas pelaksanaan teknis kegiatan mitra penjualan dilakukan oleh direktorat terkait tanpa persetujuan BOD dengan dasar pemberian kuasa BOD kepada direktorat terkait.

"Persetujuan atau kesepakatan untuk menggunakan mitra penjualan sebagai cara untuk memperoleh dana khusus guna diberikan kepada customer/end user dilanjutkan oleh Direksi periode 2010-2017," imbuhnya.

KPK menduga, tersangka Budiman menerima kuasa dari Budi Santoso sebagai Direktur Utama PT DI untuk menandatangani perjanjian kemitraan dengan mitra penjualan. Selain itu juga tersangka diduga memerintahkan Kadiv Penjualan agar memproses lebih lanjut tagihan dari mitra penjualan meskipun mengetahui bahwa mitra penjualan tidak melakukan pekerjaan pemasaran.

"Dari hasil penyidikan sejauh ini, tersangka Budiman diduga menerima aliran dana hasil pencairan pembayaran pekerjaan mitra penjualan fiktif tersebut sebesar Rp686 juta. Dari dugaan perbuatan melawan hukum tersebut di atas mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara pada PT DI (Persero) senilai Rp. 202.196.497.761,42 dan USD 8.650.945,27 . Total kerugian negara diperkirakan mencapai Rp315 Milyar (dengan asumsi kurs 1 USD adalah Rp14.600)," ungkapnya.

Editor: Rony Sitanggang 

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Most Popular / Trending

Dorong Penggunaan Medis, PBB Hapus Ganja dari Daftar Narkotika Paling Berbahaya

Liburan di Rumah Aja! #coronamasihada

Eps9. Bijak Energi

Menanti Nasib Ekspor Benur

Kabar Baru Jam 7