KBR, Jakarta- Presiden Joko Widodo meminta agar nilai keekonomian batu bara bisa bertambah, dengan adanya pengolahan turunan yang diproduksi di dalam negeri. Jokowi mengatakan bahwa Indonesia mesti bergeser dari negara pengekspor batu bara menjadi negara industri yang mampu mengolah barang jadi maupun setengah jadi.
Hal ini disampaikannya saat membuka gelaran rapat terbatas (ratas) bertemakan percepatan peningkatan nilai tambah batu bara di Istana Negara secara virtual Jumat (23/10) pagi.
Jokowi mengatakan, Indonesia harus bergerak untuk mengembangkan industri turunan batu bara. Kata dia, hal itu bisa dimulai dari peningkatan mutu, pembuatan briket, kokas, pencairan batu bara, maupun gasifikasi, hingga campuran batu bara air. Jokowi meminta agar peta jalan optimalisasi pemanfaatan batu bara dipercepat.
"Saya yakin dengan mengembangkan industri turunan ini kita akan mampu meningkatkan nilai tambah dari komoditas berkali-kali lipat, mengurangi impor bahan baku yang dibutuhkan beberapa industri dalam negeri seperti industri baja, industri petrokimia, yang tak kalah pentingnya tentu kita bisa membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya," tuturnya.
Jokowi mendorong agar pemanfaatan batu bara dipercepat dengan penerapan dengan teknologi yang ramah lingkungan.
"Ramah lingkungan, penuh strategi, tentukan target produk hilir yang kita kembangkan, sehingga jelas arah mana yang kita tuju," pungkasnya.Editor: Rony Sitanggang
“Saya meminta kepada pengelola lokasi pariwisata di zona kuning dan hijau untuk berkoordinasi dengan Satgas di daerah untuk memastikan penerapan protokol kesehatan oleh pengunjung."
Kalangan buruh menyatakan jika biaya vaksin tidak ditanggung sepenuhnya oleh perusahaan, atau perusahaan hanya menanggung sebagian, maka buruh bakal menolak vaksin gotong royong.
"Untuk daerah-daerah dengan kecepatan angin di bawah 50 Mph, itu sebaiknya ada kipas angin. Sirkulasi udara penting untuk mengurangi potensi penularan."
"Ini yang menurut saya nampak sekali dalam surat itu ada kesewenang-wenangan ya ada tindakan-tindakan berlebihan melebihi kewenangannya itu,"
"Harus dipastikan ketersediaan vaksin untuk program prioritas, bahwa program sasaran prioritas tidak ada masalah. Karena itu yang harusnya diutamakan"
"Dari 88 tempat itu tidak ada yang melaporkan melihat hilal, oleh karena itu berdasarkan posisi hilal minus dan secara rukyat hilal tidak terlihat maka penetapan 1 syawal di istikmalkan,"
Dengan tidak perginya kita ke masjid atau lapangan karena pandemi, salat kita di rumah, sama sekali tidak mengurangi ganjaran yang dijanjikan Allah.
Ini untuk menghindari potensi penularan lintas wilayah dan semua dianjurkan berada di lokasi yang sama.
Jika pos penyekatan tak beroperasi 24 jam, Polri akan memberi sanksi terhadap petugas di lapangan yang berjaga.
"Takbir boleh dilakukan di masjid atau musala selama tidak ada jemaah terindikasi positif Covid-19 dengan pembatasan jumlah orang dan menerapkan protokol kesehatan yang berdisiplin tinggi."
"Yang tadinya kan kita sempat waktu covidnya turun kita konversi menjadi untuk tempat tidur noncovid kan. Nah sekarang untuk yang noncovid itu kita sudah mesti menyiapkan,"
Wakil Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Oman Fathurrahman menjelaskan, penentuan tanggal 1 Syawal didasarkan pada perhitungan hisab hakiki dengan kriteria wujudul hilal.
"Kegiatan tersebut merupakan kerjasama antara Bareskrim Polri dengan KPK," kata Ali Fikri.
“Karena kita sudah pernah mencapai angka kasus di atas 10 ribu, di akhir tahun 2020 kemudian awal tahun 2021. Pada kondisi itu kan libur panjang..."
"Kita berjumlah 75 orang dan sudah senior. Saya sudah 16 tahun di KPK, Pak Novel sudah 18 tahun, banyak juga yang pengabdian di atas 10 tahun. Ini orang-orang yang pemahamannya tidak diragukan."
"rencana memberhentikan 75 pegawai KPK hanya karena hasil tes wawasan kebangsaan itu, jelas merupakan pelemahan KPK" 
"Padahal makin merata spending konsumsi kita, terutama di lebaran. Maka efek ungkitnya akan makin gede," 
Diperiksa sebagai saksi untuk tersangka penyidik KPK asal kepolisian, Stepanus Robin Pattuju.
Padahal, belanja daerah diharapkan dapat mendorong pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19.
Perlu ada tahapan partisipasi masyarakat, dengan cara memberi kesempatan publik mengakses naskah RUU KUHP.
