KBR, Jakarta- Presiden Joko Widodo meminta agar nilai keekonomian batu bara bisa bertambah, dengan adanya pengolahan turunan yang diproduksi di dalam negeri. Jokowi mengatakan bahwa Indonesia mesti bergeser dari negara pengekspor batu bara menjadi negara industri yang mampu mengolah barang jadi maupun setengah jadi.
Hal ini disampaikannya saat membuka gelaran rapat terbatas (ratas) bertemakan percepatan peningkatan nilai tambah batu bara di Istana Negara secara virtual Jumat (23/10) pagi.
Jokowi mengatakan, Indonesia harus bergerak untuk mengembangkan industri turunan batu bara. Kata dia, hal itu bisa dimulai dari peningkatan mutu, pembuatan briket, kokas, pencairan batu bara, maupun gasifikasi, hingga campuran batu bara air. Jokowi meminta agar peta jalan optimalisasi pemanfaatan batu bara dipercepat.
"Saya yakin dengan mengembangkan industri turunan ini kita akan mampu meningkatkan nilai tambah dari komoditas berkali-kali lipat, mengurangi impor bahan baku yang dibutuhkan beberapa industri dalam negeri seperti industri baja, industri petrokimia, yang tak kalah pentingnya tentu kita bisa membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya," tuturnya.
Jokowi mendorong agar pemanfaatan batu bara dipercepat dengan penerapan dengan teknologi yang ramah lingkungan.
"Ramah lingkungan, penuh strategi, tentukan target produk hilir yang kita kembangkan, sehingga jelas arah mana yang kita tuju," pungkasnya.Editor: Rony Sitanggang
Peran santri sangat dibutuhkan dalam upaya percepatan pemulihan ekonomi nasional pascapandemi COVID-19.
Pertemuan itu digelar dalam rangka penguatan pengawasan eksternal dalam aspek HAM.
Vaksinasi sangat tergantung, satu, stok atau logistik, kedua adalah layanan kesehatan, ketiga adalah masyarakat.
Fatia menilai, Presiden Jokowi tak punya komitmen dalam memperbaiki situasi HAM saat ini.
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengingatkan pemerintah Indonesia agar tidak mengendurkan kapasitas tes Covid-19 dan pelacakan kasus.
Berdasarkan data terakhir, timbulan sampah di Jateng pada 2020 mencapai 6 juta ton.
Hakim MK menilai kesaksian Fraksi Partai Demokrat dibutuhkan, karena fraksi itu memilih keluar atau walkout saat sidang paripurna DPR mengesahkan RUU Cipta Kerja, pada 5 Oktober 2020.
Jumlah rumah tidak layak huni di Provinsi Kalimantan Timur mencapai 51.722 unit. 
"Langsung kita mitigasi, sekolahnya (Klaster Covid PTM SD di Solo) langsung kita tutup sementara. Sekolah yang lain tidak perlu takut dilanjut PTM saja."
"Presiden menekankan kepada kami semua agar betul-betul berhati-hati menyiapkan seluruh langkah mitigasi apabila terjadi gelombang ketiga"
"Segera dilakukan tracing, ya mudah-mudahan cepat. Tracing dan testing. Supaya kita bisa lakukan treatment (klaster covid PTM SD)"
Kepala negara menginstruksikan agar kegiatan seperti pernikahan dan pariwisata patuh penerapan prokes.
Saat ini pemerintah masih bernegosiasi dengan beberapa negara.
Sebetulnya kami sudah komunikasi dan ada beberapa event yang tetap dapat dilakukan
tim itu juga ditugaskan untuk menginvestigasi penyebab sanksi WADA untuk Lembaga Anti Doping Indonesia (LADI).
Nanti mekanismenya mandiri ataukah menjadi bagian program pemerintah
"Pansel ini menurut saya, ini agak berbahaya."
Asosiasi Penyelenggara Umrah menilai vaksin COVID-19 masih jadi masalah karena pemerintahan Arab Saudi belum menerima vaksin Sinovac dan Sinopharm yang mayoritas digunakan di Indonesia.
Kementerian Agama mengkaji skenario pemberangkatan jemaah umrah lewat satu pintu dari Jakarta.
