Anggota DPR Kritik Penyaluran Subsidi Gaji Buruh Gelombang I Masih Bermasalah

"Dari plafon dana sekian di gelombang kesatu ini kendalanya apa saja? Siapa yang sudah diberikan? Itu transparansinya masih normatif saja."

BERITA | NASIONAL

Jumat, 30 Okt 2020 13:16 WIB

Author

Astri Septiani, Dwi Reinjani

Anggota DPR Kritik Penyaluran Subsidi Gaji Buruh Gelombang I Masih Bermasalah

Buruh konveksi rumahan membuat masker di Tambun, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Senin (26/10/2020). (Foto: ANTARA/Fakhri Hermansyah)


KBR, Jakarta - Anggota komisi bidang Ketenagakerjaan DPR RI Kurniasih Mufidayati mengkritik proses penyaluran bantuan subsidi upah (BSU) gelombang pertama.

Kurniasih mengatakan penyaluran subsidi gaji buruh itu masih menghadapi sejumlah masalah. Di antaranya masalah pendataan hingga validasi yang bermasalah. Hal ini menyebabkan sebagian pekerja belum menerima bantuan subsidi gaji itu.

"Soal transparansi pencairan dana. Ini banyak yang bolak-balik tanya ke kita, kapan dicairkan? Sudah berapa yang terserap? Ini kok enggak transparan ke publik. Ini kan uang APBN. Harus jelas transparansi kepada masyarakat. Dari plafon dana sekian di gelombang kesatu ini kendalanya apa saja? Siapa yang sudah diberikan? Itu transparansinya masih normatif saja," kata Mufidayati kepada KBR, Kamis (29/10/2020).

Anggota DPR dari Fraksi PKS itu juga menyoroti kesemrawutan proses penyaluran subsidi gaji buruh di gelombang pertama. Ia berharap pemerintah memperbaiki pelaksanaan program itu di gelombang kedua.

Kurniasih Mufidayati tidak mempersoalkan jika pemerintah berencana mengalihkan anggaran bantuan subsidi upah yang tidak terserap senilai Rp8 triliun ke guru honorer.

"Asalkan harus pemerintah harus memastikan transparansi terkait dana tersebut," kata Kurniasih.

Baca juga:

Jangan dialihkan

Sementara itu, Ketua Umum Federasi Buruh Lintas Pabrik (FBLP), Jumisih meminta pemerintah tidak menyerah dalam melakukan verifikasi data penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU).

Jumisih mengatakan anggaran subsidi tersebut merupakan hak bagi para pegawai atau buruh untuk mendongkrak daya beli masyarakat di masa pandemi.

Jumisih juga meminta pemerintah tidak mengalokasikan dana tersebut untuk keperluan lain.

“Saya juga meminta supaya data itu diselesaikan dong. Jangan menyerah. Kami sebagai serikat buruh kalau misalnya diminta tolong untuk pendataan juga kami oke kok. Jangan punya sikap menyerah gitu untuk melakukan upaya yang dianggap baik. Serikat buruh lain juga kalau dimintai tolong untuk kerjasama terkait dengan pendataan sepertinya juga nggak ada masalah. Jadi dalam situasi sulit di tengah masa pandemi, peran negara itu dibutuhkan untuk memberikan kekuatan untuk bertahan,” ujar Jumisih, saat dihubungi KBR, Kamis (29/10/2020).

Jumisih tidak setuju dengan adanya rencana mengalihkan anggaran bantuan subsidi upah buruh yang tidak terserap ke program lain.

Ia mengatakan seharusnya program bantuan subsidi upah juga tidak hanya diperuntukan buruh formal, namun juga buruh informal dengan pos anggaran masing-masing.

“Dari awal ada kebijakan BLT yang 600 ribu perbulan itu, saya sudah mengkritik. Kritik saya adalah sebetulnya itu bantuan bukan untuk buruh formal saja, tapi untuk buruh-buruh informal juga mestinya. Mereka itu seperti pekerja rumah tangga, pekerja rumahan, ojek online, buruh konveksi dan buruh informal lain," kata Jumisih.

Baca juga:

Editor: Agus Luqman

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 7

Kisah Perempuan Listrik asal Semarang yang Mendunia

Kabar Baru Jam 8

Menilik Gerakan Digital Warganet Sepanjang 2020

Kabar Baru Jam 10