KBR, Jakarta - Ombudsman mempertanyakan uji proyektil atau uji balistik asus pembunuhan mahasiswa Universitas Halu Oleo, Randi di Belanda dan Australia.
Anggota Ombudsman RI, Laode Ida mencemaskan, kemungkinan penghilangan barang bukti, hingga indikasi memperlambat penyelidikan.
Menurutnya, Indonesia bisa melakukan uji balistik sendiri, dibanding harus ke luar negeri.
"Dilakukan uji balistik, harus di luar negeri, kan di Indonesia kan sudah cukup canggih juga laboratorium forensiknya atau uji balistik seperti itu. Itu sudah cukup tersedia di Indonesia. Ini memastikan, mendinginkan di masyarakat, agar pihak korban atau masyarakat umum melewatkan situasi ini, peristiwa ini. Menghilangkan peristiwa ini dalam memori publik secara luas," katanya kepada KBR, Selasa (8/10/2019).
Baca: Selidiki Penembakan Mahasiswa, Polri Uji Balistik di Luar Negeri
Laode Ida mengungkapkan, Ombudsman akan mengawal proses penyidikan pelaku pembunuhan 2 mahasiswa di Kendari hingga tuntas.
Ia menegaskan, pelakunya harus disanksi pidana, bukan hanya sekedar pembebastugasan atau dipecat.
"Saya mendapat informasi sudah diperiksa, sudah ditahan, dan kemudian berita terakhir sudah dibebastugaskan. Saya belum tau tindak lanjutnya. Ombudsman hari ini sudah mempertanyakan itu di Polda Sulawesi Tenggara, perihal mengapa lamban menemukan penembaknya atau yang melakukan penembaknya itu, dengan begitu kejam begitu. Ini sudah masuk minggu kedua, juga belum ditemukan siapa pelakunya," ujarnya.
Laode Ida juga mendesak Kepolisian transparan terhadap penyelidikan kasus pembunuhan 2 mahasiswa di Kendari.
Tidak hanya itu, lanjut Laode Ida, harus ada kejelasan dan penjelasan ke publik terkait progres kasus ini, meski keluarga Yusuf Kardawi pasrah akan penuntasan kasus ini.
"Kasus ini tak bisa dibiarkan begitu saja. Kasus ini harus selesai dan terungkap siapa pembunuhnya," pungkas Laode Ida.
Baca juga:Pengusutan Aparat Represif, Transparansi Polri Dipertanyakan
Editor: Kurniati Syahdan
Ikhtiar meningkatkan kesejahteraan lansia
Survei aplikasi kencan Seeking Arrangement menyebut jumlah sugar daddy di Indonesia itu paling banyak kedua se-Asia. Kemenparekraf membentuk satgas khusus guna menindak para turis yang berulah di Bali
Said mengatakan alasan pihaknya mengajukan uji materiil karena Permenaker Nomor 5 Tahun 2023 itu, bertentangan dengan Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) Nomor 11 Tahun 2020.
Seperti, mempersiapkan tenaga kerja penduduk lokal di daerah tujuan investasi.
Hal itu tak sesuai dengan asas profesionalitas dan netralitas dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.
Ada sembilan catatan terkait pasal-pasal bermasalah dan merugikan kalangan buruh dalam Perpu Cipta Kerja.
Afifuddin membantah adanya upaya mediasi dari PN Jakarta Pusat dalam menyelesaikan perkara itu. Menurutnya, pihak pengadilan tidak mengadakan mediasi.
Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengingatkan masyarakat menjaga persatuan, perdamaian dan tidak terprovokasi berita bohong atau diadu domba selama tahun politik.
Kenaikan harga pangan yang sudah tidak wajar yakni pada sektor bawang merah dan bawang putih yang kenaikannya mencapai 20 persen.
"Ternyata pemerintah cuma pemadam kebakaran saja. Jika harga sudah berterbangan naik baru menggelar operasi pasar."
Fobia ini menyebabkan penderitanya merasa takut secara berlebihan terhadap kematian.
Sebelum memimpin BI selama lima tahun belakangan, Perry menjabat sebagai Deputi Gubernur BI periode 2013-2018.
Majelis hakim menilai gugatan perwakilan kelompok cara tepat sebagai upaya yang efisien guna mewakili 324 anak korban gagal ginjal akut.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto beralasan, Perpu Cipta Kerja dapat menjadi salah satu solusi Indonesia dalam menghadapi krisis ekonomi global.
"Selama pemerintah tidak menguasai stok gabah, maka selamanya pemerintah akan menjadi bulan-bulanan para pemain swasta."
PYCH di Papua merupakan yang pertama di Indonesia.
Mahfud menambahkan, korupsi di Indonesia saat ini menjadi fenomena yang gila. Kata dia, praktik korupsi ada ketika kita menoleh ke segala penjuru.
Ia pun optimistis pertumbuhan ekonomi bakal bercokol di kisaran 5 hingga 5,3 persen tahun ini.
Syarat menjadi hakim MK berdasarkan undang-undang adalah harus memiliki integritas.
Top Three Hoax of The Week
