KBR, Jakarta- Presiden Joko Widodo menyindir prinsip kerja Perum Perhutani dan PT Perkebunan Nasional dalam kerja sama pengelolaan perhutanan sosial, yang merugikan petani kecil. Jokowi bahkan menyebut Perhutani bekerja seperti zaman penjajahan atau kolonial.
Hal itu Jokowi katakan saat menerima puluhan petani perhutanan sosial di Istana Negara. Jokowi lantas berjanji menyelesaikan konflik pengelolaan perhutanan sosial antara petani dengan Perhutani dan PTPN dalam dua tahun.
"Di bawah juga ada birokrasi kita, Perhutani, ada yang bisa menerima, ada yang tidak bisa menerima. Karena terganggu dengan program ini. Tidak, ini sudah zamannya kayak begini. Jangan sampai lagunya masih lagu lama. Dirutnya mungkin tidak, tapi di bawahnya diselesaikan. Jangan sampai Perhutani masa lebih kolonial dari kolonial. Saya merasakan kok," kata Jokowi di Istana Negara, Kamis (10/10/2019).
Jokowi mengatakan, sudah mendengar banyak keluhan petani soal perlakuan Perhutani dan PTPN. Jokowi menyebut, konflik antara petani dengan Perhutani dan PTPN yang ia catat mencapai 528 kasus.
Dalam pertemuan tersebut, Jokowi juga mendengar keluhan petani kayu putih dari Boyolali, Suwarji. Suwarji bersama 600 kepala keluarga di Boyolali mengelola 433 hektare lahan perhutanan sosial untuk ditanami kayu putih, dan membuat perjanjian kerja sama pengelolaan dengan Perhutani.
Dalam perjanjian tersebut, keuntungan dari panen daun kayu putih dibagi 80 persen untuk Perhutani, dan sisa 20 persen untuk petani. Suwarji meminta Jokowi membalik pembagian keuntungan tersebut menjadi 80 persen untuk petani, dan sisanya untuk Perhutani.
Jokowi meminta waktu untuk membicarakan keinginan tersebut dengan direksi Perhutani.
Hutan Adat
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) kebut penetapan 6,53 juta hektar hutan yang diajukan sebagai hutan adat.
Menteri LHK, Siti Nurbaya mengatakan, 472 ribu hektar hutan masuk dalam peta indikatif hutan adat, untuk kemudian
diproses menjadi hutan adat. Siti menargetkan penetapan semua area hutan
adat rampung dalam lima tahun.
"Supaya jangan
terganggu-ganggu lagi oleh kepentingan yang lain, supaya masyarakat merasa aman, sambil menunggu proses di pemerintah daerah dan DPRD
berlangsung, maka secara bertahap wilayah indikatif akan menjadi
hutan adat," kata
Siti di kantor staf kepresidenan, Rabu (12/6/2019).
KLHK
mencatat, area hutan yang ditetapkan sebagai hutan adat seluas 22,8 ribu
hektar lahan, sebaran lahan berada di 34 titik. Sedangkan angka 6,53 juta
hektar tersebut, menurut Siti, merupakan usulan dari Jaringan Kerja
Pemetaan Partisipatif (JKPP), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi),
dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (Aman).
Siti menambahkan, Usulan awal koalisi lingkungan hidup ada 9,3 juta
hektar hutan yang diusulkan sebagai hutan adat. Namun, setelah
dicocokkan dengan data peta kawasan hutan, angkanya mengerucut menjadi
6,53 juta hektar.
Sementara itu, Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan
Kemitraan Lingkungan KLHK, Bambang Supriyanto menambahkan syarat pengajuan wilayah sebagai hutan adat
harus memiliki dokumen hukum, berupa peraturan daerah atau surat
keputusan bupati/walikota.
Menanggapi rencana penetapan 6,53 juta hektar hutan yang diajukan sebagai hutan adat, Ketua Tim AdHoc Politik Walhi, Khalisah Khalid menegaskan langkah untuk melindungi masyarakat adat harus dibarengi dengan penundaan pemberian izin (moratorium) hutan alam primer dan lahan gambut.
"Sebagai sebuah komitmen untuk pemenuhan terhadap hak-hak masyarakat, menurut kami angka tersebut kami apresiasi sebagai langkah baik dari pemerintah untuk terus mendorong pengakuan dan perlindungan terhadap hutan adat dan hak-hak masyarakat adat," kata Khalisah kepada KBR (12/6/19).
Editor: Rony Sitanggang
Ikhtiar meningkatkan kesejahteraan lansia
Survei aplikasi kencan Seeking Arrangement menyebut jumlah sugar daddy di Indonesia itu paling banyak kedua se-Asia. Kemenparekraf membentuk satgas khusus guna menindak para turis yang berulah di Bali
Said mengatakan alasan pihaknya mengajukan uji materiil karena Permenaker Nomor 5 Tahun 2023 itu, bertentangan dengan Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) Nomor 11 Tahun 2020.
Seperti, mempersiapkan tenaga kerja penduduk lokal di daerah tujuan investasi.
Hal itu tak sesuai dengan asas profesionalitas dan netralitas dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.
Ada sembilan catatan terkait pasal-pasal bermasalah dan merugikan kalangan buruh dalam Perpu Cipta Kerja.
Afifuddin membantah adanya upaya mediasi dari PN Jakarta Pusat dalam menyelesaikan perkara itu. Menurutnya, pihak pengadilan tidak mengadakan mediasi.
Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengingatkan masyarakat menjaga persatuan, perdamaian dan tidak terprovokasi berita bohong atau diadu domba selama tahun politik.
Kenaikan harga pangan yang sudah tidak wajar yakni pada sektor bawang merah dan bawang putih yang kenaikannya mencapai 20 persen.
"Ternyata pemerintah cuma pemadam kebakaran saja. Jika harga sudah berterbangan naik baru menggelar operasi pasar."
Fobia ini menyebabkan penderitanya merasa takut secara berlebihan terhadap kematian.
Sebelum memimpin BI selama lima tahun belakangan, Perry menjabat sebagai Deputi Gubernur BI periode 2013-2018.
Majelis hakim menilai gugatan perwakilan kelompok cara tepat sebagai upaya yang efisien guna mewakili 324 anak korban gagal ginjal akut.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto beralasan, Perpu Cipta Kerja dapat menjadi salah satu solusi Indonesia dalam menghadapi krisis ekonomi global.
"Selama pemerintah tidak menguasai stok gabah, maka selamanya pemerintah akan menjadi bulan-bulanan para pemain swasta."
PYCH di Papua merupakan yang pertama di Indonesia.
Mahfud menambahkan, korupsi di Indonesia saat ini menjadi fenomena yang gila. Kata dia, praktik korupsi ada ketika kita menoleh ke segala penjuru.
Ia pun optimistis pertumbuhan ekonomi bakal bercokol di kisaran 5 hingga 5,3 persen tahun ini.
Syarat menjadi hakim MK berdasarkan undang-undang adalah harus memiliki integritas.
Top Three Hoax of The Week
