KBR, Jakarta - Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menilai sektor pendidikan nasional punya banyak masalah serius.
"Pertama adalah kompetensi guru. Kompetensi guru skala nasional masih menyimpan segudang masalah," kata Sekjen FSGI Heru Purnomo dalam rilisnya yang diterima KBR, Rabu (30/10/2019).
"Mengapa kompetensi guru masih rendah? Salah satu penyebabnya adalah minimnya pelatihan guru oleh pemerintah. Di Jakarta sekalipun," lanjut Heru.
"Secanggih apapun perangkat aplikasi dan kurikulum yang Mas Nadiem desain nanti, jika guru belum dibenahi kompetensinya maka akan sia-sia belaka," katanya lagi.
Baca Juga:
Mayoritas SMA dan SMK Belum Punya Laboratorium IPA
Mendikbud Nadiem Harus Kejar Pemerataan Pendidikan Nasional
Setumpuk PR untuk Nadiem
Di samping soal kompetensi guru, FSGI meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makariem bisa menyelesaikan masalah-masalah terkait:
- Banyaknya daerah yang belum mengalokasikan anggaran pendidikan 20 persen;
- Maraknya kekerasan di sekolah, baik yang melibatkan guru ataupun murid;
- Banyaknya lulusan SMK yang menganggur, butuh perbaikan kurikulum;
- Kebijakan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) yang membingungkan guru, sulit diimplementasikan;
- Distribusi guru yang tidak merata, terutama untuk daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar);
- Belum adanya grand design pengelolaan guru yang holistik, dari rekrutmen, pelatihan, sampai distribusi;
- Minimnya kesejahteraan jutaan guru honorer, masih banyak yang bergaji di bawah Rp500 ribu per bulan tapi mendapat beban kerja sama dengan guru tetap.
Selain hal-hal di atas, FSGI juga meminta Nadiem memperbaiki kinerja Lembaga Pendidik Tenaga Kependidikan (LPTK).
"Fungsi LPTK sebagai lembaga yang menyiapkan, melatih, dan mengelola calon guru menjadi problematika tersendiri, yang juga jadi PR-nya Mas Nadiem," kata Heru.
"Harus ada perubahan radikal membenahi LPTK. Menata ulang kembali keberadaan LPTK yang tidak bermutu yang tersebar di pelosok tanah air, yang tiap semester meluluskan wisudawan calon guru tapi tak pernah ada perkuliahan," katanya lagi.
"Bila perlu Kemdikbud dapat membangun komunikasi intensif dengan kami, organisasi profesi guru dan atau tokoh-tokoh pendidikan, guna menengok kembali blue print dan grand design pendidikan Indonesia," tambah Heru.
Editor: Agus Luqman
Bagaimana perlindungan pada anak yang terancam UU ITE seperti pada SFA? Lainnya, perkara orisinalitas dalam dunia fesyen.
"Untuk mengusung Bapak Ganjar Pranowo memenangkan sebagai presiden Republik Indonesia 2024," 
"Dia akan menyebut juga dibiayai oleh siapa dalam praktiknya selama ini. Artinya itu hal yang sangat mudah untuk dilakukan,"
"Saya sangat menghargai sekali komitmen Dato Seri Anwar Ibrahim untuk memperkuat perlindungan pekerja migran Indonesia,"
Megawati menyatakan bila menang Pemilu, maka program pembangunan akan dipercepat
"Jadi isinya yang harus dilakukan evaluasi, revisi dari aturan SKB 2 Menteri yang kemarin. Maka untuk menjamin kebebasan beragama kita tentu negara wajib hadir."
Ananta meminta program data tunggal Kemenkop UKM dapat segera diselesaikan dalam akhir periode pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Tingkat keparahan dari kekeringan yang akan terjadi kurang lebih hampir sama dengan bencana kekeringan yang terjadi pada 2019.
Kita akan melakukan tindakan yang tegas, termasuk bila ada oknum anggota Polri yang terlibat.
Tahap pertana ini ada 60 unit sepeda motor listrik.
"Ya dituduh bahwa saya punya saham, dituduh bahwa saya punya bermain tambang di Papua, saya tidak pernah lakukan."
Aturan tersebut ditentang para pegiat lingkungan, termasuk bekas Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.
"Modalitas pak Ganjar Pranowo itu sangat kuat. Itulah yang disampaikan bapak Presiden Jokowi."
Strategi cerdas sandwich generation agar bisa sejahtera
"Jadi kalau 30 hari itu digunakan dengan lebih cepat oleh Mahkamah Agung, maka sebelum penyusunan daftar calon sementara bisa dilakukan koreksi oleh partai politik."
Batas akhir pelaporan LHKPN 31 Maret 2023.
Nilai ekonomi dari produk ilegal itu diperkirakan mencapai Rp10 miliar.
Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan evaluasi akan dilakukan terhadap kinerja satgas.
"Kunjungan saya ke Malaysia akan saya gunakan untuk menyelesaikan beberapa perundingan penting yang sudah berjalan bertahun-tahun dan tidak selesai."
"Keputusan bakal capres dan cawapres akan diputuskan Pak Prabowo selaku Ketua Umum Partai Gerindra dan Cak Imin selaku Ketua Umum PKB. Dari PKB hanya mengajukan satu nama yaitu Muhaimin Iskandar."
