KBR, Jakarta - Presiden Joko Widodo memberikan hak veto (hak menolak) kepada empat menteri koordinator (menko) untuk membatalkan kebijakan yang diterbitkan para menteri teknis di bawahnya.
Menurut penuturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, hak veto bisa digunakan untuk membatalkan kebijakan menteri yang bertentangan dengan visi misi presiden dan wakil presiden, atau bertabrakan dengan menteri lainnya.
Menurut Mahfud, Jokowi ingin para menteri teknis menghapus ego sektoral dan menghormati kebijakan menteri lain atau keputusan yang diambil lewat rapat koordinasi di level menko.
"Menko itu, kata Presiden, bisa memveto kebijakan atau peraturan-peraturan menteri yang dianggap bertentangan dengan kebijakan-kebijakan menteri lain, bertentangan dengan visi Presiden, dan sebagainya. Kalau dulu karena ego sektoral, para menteri di bawah menko kalau diundang hanya mengutus eselon satu, eselon dua. Sehingga ketika itu harus dilaksanakan, menterinya merasa tidak hadir. Nah sekarang presiden mengatakan menko boleh memveto," kata Mahfud di kompleks Istana Kepresidenan, Kami (24/10/2019).
Mahfud mengatakan, ego sektoral para menteri pada kabinet sebelumnya bisa mengganggu kinerja menteri lain, atau kebijakan hasil rapat menko. Mahfud menyebut menteri bandel tersebut sebagai penyempal.
Mahfud mengatakan hak veto tersebut bisa dilakukan Menko tanpa perlu melapor pada Presiden. Menurut Mahfud, Jokowi tak mempermasalahkan jika menko baru melapor padanya setelah membatalkan kebijakan menteri.
Meski demikian, rencana veto juga perlu dibicarakan dengan Jokowi jika kebijakan menteri tersebut terlalu rumit.
Baca juga:
-
Sidang Kabinet Perdana, Jokowi Perintahkan Menteri Hadiri Undangan Menko
-
Jabat Menko Perekonomian, Ini Target Airlangga Hartarto
Editor: Agus Luqman
“Pemerintah telah memerintahkan aparat keamanan melalui Satgas Operasi Tinombala, untuk melakukan pengejaran dan pengepungan terhadap para pelaku."
"Dari temuan di Lampung, kita bisa lihat bahwa JI sampai saat ini masih tetap hidup dan memiliki kekuatan secara militer."
"Terkait dengan kesembuhan yang menurun hal ini perlu dijadikan bahan evaluasi khususnya oleh pemda setempat terkait pelaksanaan 3T,"
Kekerasan itu merupakan tindakan tidak berperikemanusiaan yang biadab.
Dokter meninggal karena tertular Covid-19 dan terlalu lelah menangani pasien
Semisal konflik di Nduga, Papua, pada 2018, dan konflik di Intan Jaya, akhir 2019 lalu.
"Kalau anak-anak, kalian menjadi anak yang kuat, yang tabah, maka Indonesia akan bisa mengatasi covid. Covidnya juga takut sama anak-anak yang berani, yang sehat, yang pikirannya selalu positif."
"Dalam dua-tiga hari ini peningkatannya sangat drastis sekali yaitu Jawa Tengah dan DKI Jakarta. Agar dilihat betul-betul kenapa peningkatannya begitu sangat drastis. "
"Karena petugasnya kan tetap. Pemilihnya yang berganti-ganti. Ya supaya melindungi masyarakat dari penularan covid-19," 
WNI yang berada di Arab Saudi masih menjadi penyumbang kasus tertinggi, yakni sebanyak 270 WNI
"Pak Jokowi butuh back up politik dari partai politik. Di saat hari ini banyak oposisi jalanan, banyak oposisi dari ormas, banyak masyarakat yang tidak puas atas kinerjanya, banyak mahasiswa demo."
Kementerian Kelautan dan Perikanan menghentikan sementara kebijakan ekspor benih lobster (benur) dengan alasan untuk memperbaiki tata kelola pengelolaan benur.
"Kalau Ibu Susi bagus (jadi menteri KKP lagi). Cuma Bu Susi harus mau mendengar, mendengar sikap dan pandangan para ilmuwan maupun ahli."
"Pertama saya minta maaf kepada Presiden, saya telah mengkhianati kepercayaan beliau. Saya juga minta maaf kepada Prabowo Subianto, beliau adalah guru saya, mentor yang sudah mengajarkan banyak hal."
"Alhamdulillah, dananya sudah turun dan akan segera diturunkan (disalurkan). Dan saya yakin itu sangat bisa membantu, mahasiswa, murid dan guru,"
KPK menyita barang bukti berupa jam tangan dan tas mewah yang diduga hasil belanja dari Amerika Serikat. Selain itu KPK juga menyita kartu debit (ATM) yang diduga digunakan untuk belanja di luar neger
"Itu ada daftarnya di hasil tangkapan Bea Cukai. Kami rekomendasikan itu dicabut dulu izinnya, jangan mereka diberi izin ekspor karena dia mereka tidak jujur melaporkan berapa yang diekspor"
"Terakhir itu Komisi IV memberikan rekomendasi penghentian ekspor benih lobster yang nyata-nyata melakukan manipulasi data ekspor."
"Ketika dilaksanakan adanya jumlah orang bertemu dengan jumlah yang banyak, protokol harus diterapkan. Kalau tidak, dapat berimbas terjadinya penularan," 
