KBR, Jakarta - Presiden Joko Widodo memberikan hak veto (hak menolak) kepada empat menteri koordinator (menko) untuk membatalkan kebijakan yang diterbitkan para menteri teknis di bawahnya.
Menurut penuturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, hak veto bisa digunakan untuk membatalkan kebijakan menteri yang bertentangan dengan visi misi presiden dan wakil presiden, atau bertabrakan dengan menteri lainnya.
Menurut Mahfud, Jokowi ingin para menteri teknis menghapus ego sektoral dan menghormati kebijakan menteri lain atau keputusan yang diambil lewat rapat koordinasi di level menko.
"Menko itu, kata Presiden, bisa memveto kebijakan atau peraturan-peraturan menteri yang dianggap bertentangan dengan kebijakan-kebijakan menteri lain, bertentangan dengan visi Presiden, dan sebagainya. Kalau dulu karena ego sektoral, para menteri di bawah menko kalau diundang hanya mengutus eselon satu, eselon dua. Sehingga ketika itu harus dilaksanakan, menterinya merasa tidak hadir. Nah sekarang presiden mengatakan menko boleh memveto," kata Mahfud di kompleks Istana Kepresidenan, Kami (24/10/2019).
Mahfud mengatakan, ego sektoral para menteri pada kabinet sebelumnya bisa mengganggu kinerja menteri lain, atau kebijakan hasil rapat menko. Mahfud menyebut menteri bandel tersebut sebagai penyempal.
Mahfud mengatakan hak veto tersebut bisa dilakukan Menko tanpa perlu melapor pada Presiden. Menurut Mahfud, Jokowi tak mempermasalahkan jika menko baru melapor padanya setelah membatalkan kebijakan menteri.
Meski demikian, rencana veto juga perlu dibicarakan dengan Jokowi jika kebijakan menteri tersebut terlalu rumit.
Baca juga:
-
Sidang Kabinet Perdana, Jokowi Perintahkan Menteri Hadiri Undangan Menko
-
Jabat Menko Perekonomian, Ini Target Airlangga Hartarto
Editor: Agus Luqman
Peningkatan perkara ini ke tahap penyidikan dilakukan pada April 2021.
Pandangan Buddha Terhadap LGBTIQ+ Bareng @pelangidharma.id
Pengen Merek Bisnis Anda Sukses? Ini Konsep ART ala Menteri Sandiaga Uno
Perkara Spiritualitas dan Penerimaan Hindu Terhadap LGBTIQ+
Tim seleksi tengah menyusun pakta integritas guna menjamin netralitas seluruh anggota dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.
Hal ini karena ekspor kita di bulan September ini tercatat 20,60 miliar US dolar dan impornya 16,23 miliar US dolar
koordinasi itu membahas prosedur umrah dan vaksinasi Covid-19 terkait persyaratan dari Arab Saudi.
"Sehingga kita harapkan tidak terjadi lagi hal seperti ini."
game lokal rasa Pancasila dan KK buat pasangan nikah siri
"Mereka hanya boleh memasuki Indonesia dari bandar udara provinsi Bali dan Kepulauan Riau saja."
Pelaku berinisial NP menyampaikan permintaan maaf kepada korban.
"Untuk lupa terhadap kejadian tersebut tentu saya tidak akan lupa. Saya berharap pihak kepolisian terkait untuk melakukan penindakan yang tegas."
Permenaker tersebut semestinya dicabut dan diganti melalui aturan hubungan bilateral antarnegara.
Maria bercerita tentang masa kecilnya sebagai imigran di Amerika Serikat.
Upaya itu perlu dilakukan untuk meningkatkan pengawasan dan menjaga akuntabilitas anggota Polri saat bertugas di lapangan.
Trian menambahkan, Harga Patokan Ikan harus ada penyesuaian termutakhir.
Tindakan ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan tentu saja ini potensial melanggar hak asasi manusia
Pemerintah kesulitan mengejar target pengentasan kemiskinan ekstrem dengan program perlindungan sosial di tahun ini. Sebab, waktu yang tersisa hanya kurang dari tiga bulan hingga akhir 2021.
"Artinya daya saing, competitiveness kita akan menjadi lebih baik."
