KBR, Jakarta - Presiden Joko Widodo memberikan hak veto (hak menolak) kepada empat menteri koordinator (menko) untuk membatalkan kebijakan yang diterbitkan para menteri teknis di bawahnya.
Menurut penuturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, hak veto bisa digunakan untuk membatalkan kebijakan menteri yang bertentangan dengan visi misi presiden dan wakil presiden, atau bertabrakan dengan menteri lainnya.
Menurut Mahfud, Jokowi ingin para menteri teknis menghapus ego sektoral dan menghormati kebijakan menteri lain atau keputusan yang diambil lewat rapat koordinasi di level menko.
"Menko itu, kata Presiden, bisa memveto kebijakan atau peraturan-peraturan menteri yang dianggap bertentangan dengan kebijakan-kebijakan menteri lain, bertentangan dengan visi Presiden, dan sebagainya. Kalau dulu karena ego sektoral, para menteri di bawah menko kalau diundang hanya mengutus eselon satu, eselon dua. Sehingga ketika itu harus dilaksanakan, menterinya merasa tidak hadir. Nah sekarang presiden mengatakan menko boleh memveto," kata Mahfud di kompleks Istana Kepresidenan, Kami (24/10/2019).
Mahfud mengatakan, ego sektoral para menteri pada kabinet sebelumnya bisa mengganggu kinerja menteri lain, atau kebijakan hasil rapat menko. Mahfud menyebut menteri bandel tersebut sebagai penyempal.
Mahfud mengatakan hak veto tersebut bisa dilakukan Menko tanpa perlu melapor pada Presiden. Menurut Mahfud, Jokowi tak mempermasalahkan jika menko baru melapor padanya setelah membatalkan kebijakan menteri.
Meski demikian, rencana veto juga perlu dibicarakan dengan Jokowi jika kebijakan menteri tersebut terlalu rumit.
Baca juga:
-
Sidang Kabinet Perdana, Jokowi Perintahkan Menteri Hadiri Undangan Menko
-
Jabat Menko Perekonomian, Ini Target Airlangga Hartarto
Editor: Agus Luqman
Tujuannya untuk mengimbangi kebijakan tersebut dan pada akhirnya, menuntut pencabutan aturan wajib menunjukkan sertifikat vaksinasi.
"Kementerian PPPA telah meluncurkan layanan contact center sahabat perempuan dan anak SAPA 129 yang juga menyediakan layanan rujukan akhir penanganan korban kekerasan perempuan dan anak serta TPPO."
Anak-anak tersebut memiliki hak untuk mendapat jaminan perlindungan dan pengasuhan dari negara.
ICW meminta majelis hakim yang mengadili perkara dapat mengambil langkah progresif dengan menjatuhkan hukuman maksimal.
Jejaring laboratorium yang dimiliki Kemenkes terus memantau pola sebaran varian di Indonesia.
"Bukankah dana untuk KPM PKH itu justru disalurkan lewat ATM. Diambil sendiri oleh KPM di ATM. Jadi bagaimana mungkin ada pemotongan dana?" 
“Ke depannya, vonis maksimal tersebut diharapkan berdaya cegah terhadap potensi terjadinya kasus serupa, terutama di tengah kondisi pandemi."
"Yang pasti untuk mencegah varian semua kuncinya sama, protokol kesehatan harus diketatkan, mobilitas harus dibatasi."
"Sehingga sangat disayangkan dana bansos yang sedikit itu dikorupsi dan dampaknya luar biasanya terhadap warga."
"Tapi tetap perlu diwaspadai karena lebih cepat menular, sulit didiagnosis oleh PCR."
"Saya kira mereka-mereka atau kami-kami sudah mampu untuk mengurus diri sendiri, dan tidak perlu difasilitasi oleh negara."
Secara keseluruhan UMKM tetap berperan penting pada perekonomian Indonesia.
Veronica menyebut, rasisme terhadap orang Papua itu sistemik dan institusional di tubuh aparat Indonesia.
Kepolisian akan terus mengembangkan kasus ini untuk menangkap pelaku lain.
KBR menjadi satu-satunya media dari Indonesia yang terpilih dalam program ini.
Dalam kasus tindakan represif oleh dua anggota TNI AU, Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau), Fadjar Prasetyo mencopot Komandan Lanud dan Komandan Satuan Polisi Militer.
"Testing dan tracing itu kunci menurunkan angka kematian. Kalau semua dites, tidak under-test, jumlahnya cukup merepresentasikan populasi maka banyak orang sakit yang sudah ketahuan di hulu."
"Harus ada pendidikan khusus untuk penanganan Papua, metode yang digunakan bukan kekerasan tapi metode untuk membangun kasih. Lalau dia tidak bisa membangun kasih, ya jangan kasih tugas."
"Ditarik keluar saja tidak apa apa. Tapi dibawa sampai di pinggir jalan, direntangkan, terus kepalanya diinjak. Posisi ini beda tipis sekali dengan peristiwa terjadi di Amerika."
