KBR, Jakarta - Presiden Joko Widodo memberikan hak veto (hak menolak) kepada empat menteri koordinator (menko) untuk membatalkan kebijakan yang diterbitkan para menteri teknis di bawahnya.
Menurut penuturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, hak veto bisa digunakan untuk membatalkan kebijakan menteri yang bertentangan dengan visi misi presiden dan wakil presiden, atau bertabrakan dengan menteri lainnya.
Menurut Mahfud, Jokowi ingin para menteri teknis menghapus ego sektoral dan menghormati kebijakan menteri lain atau keputusan yang diambil lewat rapat koordinasi di level menko.
"Menko itu, kata Presiden, bisa memveto kebijakan atau peraturan-peraturan menteri yang dianggap bertentangan dengan kebijakan-kebijakan menteri lain, bertentangan dengan visi Presiden, dan sebagainya. Kalau dulu karena ego sektoral, para menteri di bawah menko kalau diundang hanya mengutus eselon satu, eselon dua. Sehingga ketika itu harus dilaksanakan, menterinya merasa tidak hadir. Nah sekarang presiden mengatakan menko boleh memveto," kata Mahfud di kompleks Istana Kepresidenan, Kami (24/10/2019).
Mahfud mengatakan, ego sektoral para menteri pada kabinet sebelumnya bisa mengganggu kinerja menteri lain, atau kebijakan hasil rapat menko. Mahfud menyebut menteri bandel tersebut sebagai penyempal.
Mahfud mengatakan hak veto tersebut bisa dilakukan Menko tanpa perlu melapor pada Presiden. Menurut Mahfud, Jokowi tak mempermasalahkan jika menko baru melapor padanya setelah membatalkan kebijakan menteri.
Meski demikian, rencana veto juga perlu dibicarakan dengan Jokowi jika kebijakan menteri tersebut terlalu rumit.
Baca juga:
-
Sidang Kabinet Perdana, Jokowi Perintahkan Menteri Hadiri Undangan Menko
-
Jabat Menko Perekonomian, Ini Target Airlangga Hartarto
Editor: Agus Luqman
Target pemasangan PLTS Atap untuk tahun 2022 sebesar 450 megawatt. Namun hingga Oktober baru sebesar 71,35 megawatt atau baru sekitar 15 persen dari target. Ada sejumlah kendala. 
"Memberikan persetujuan terhadap pengangkatan Yudo Margono sebagai Panglima TNI,"
"Tidak hanya perusahaan-perusahaan swasta, tetapi juga ada perusahaan-perusahaan lain terhubung secara langsung dengan elite politik yang tengah berkuasa" 
"Percaya saya. Sehingga siapa pun yang ingin membangun mobil listrik, kendaraan listrik, sepeda motor listrik pasti akan ke sini, karena lebih efisien, semua barangnya ada,"
Tapi saya memang mendapatkan beberapa laporan, beberapa yang mestinya mendapatkan, belum mendapatkan.
Ingat, kenaikan upah ini yang pertama dari tiga tahun, tidak terjadi dalam dua tahun terakhir.
"Istilah ‘love bombing’ menjadi sorotan warganet pekan ini. Sementara, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jember mengeluarkan fatwa joget pargoy haram karena dianggap mengandung gerakan erotis"
Segala dukungan dan bantuan sangat berarti bagi pemulihan korban gempa Cianjur dibahas asik di podcast What's Trending.
Pemilu 2024 dilaksanakan dalam situasi ekonomi global yang suram dan penuh ketidakpastian.
Kementerian LHK disebut melarang balai konservasi memberi izin sejumlah peneliti asing untuk melakukan penelitian konservasi alam di Indonesia.
"Saya juga senang urusan dengan suku Anak Dalam. Ini sudah lebih dari 35 tahun, betul Pak? Benar? Lebih dari 35 tahun enggak rampung-rampung. 
"Kami berharap pemerintah lebih fokus dalam membangun ekosistem green energy ini, lebih khusus adalah infrastruktur pendukungnya"
"Kita akan semakin fokus untuk mengembangkan pertanian sebagai sektor unggulan secara terpadu. Juga peternakan dan juga perikanan. Ini bagian yang saya kira harus kita kembangkan,"
Karena data menunjukan ketika ada komorbid yang tidak divaksin, itu angka kematiannya itu berlipat.
Khususnya ini terkait dengan data, kita memang belum punya big data yang valid yang bisa dipercaya.
Dalam konteks Papua, bukan sekadar pembangunan yang dibutuhkan. Tetapi ada beberapa akar masalah lain seperti rasisme, pelanggaran HAM, kekerasan hingga operasi militer.
Elektabilitas Ganjar Pranowo 33,9 persen, Anies Baswedan 32,2 persen, dan Prabowo Subianto 23,9 persen. Sementara 10 persen sisanya menjawab tidak tahu.
Komoditas penyumbang inflasi tertinggi secara year on year ini ada komoditas seperti bensin, bahan bakar rumah tangga, tarif angkutan udara, rokok, beras, telur ayam ras, tarif angkutan dalam kota. 
"Melanjutkan pembangunan infrastruktur prioritas, khususnya infrastruktur pendukung transformasi ekonomi," 
