KBR, Jakarta - Presiden Joko Widodo memberikan hak veto (hak menolak) kepada empat menteri koordinator (menko) untuk membatalkan kebijakan yang diterbitkan para menteri teknis di bawahnya.
Menurut penuturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, hak veto bisa digunakan untuk membatalkan kebijakan menteri yang bertentangan dengan visi misi presiden dan wakil presiden, atau bertabrakan dengan menteri lainnya.
Menurut Mahfud, Jokowi ingin para menteri teknis menghapus ego sektoral dan menghormati kebijakan menteri lain atau keputusan yang diambil lewat rapat koordinasi di level menko.
"Menko itu, kata Presiden, bisa memveto kebijakan atau peraturan-peraturan menteri yang dianggap bertentangan dengan kebijakan-kebijakan menteri lain, bertentangan dengan visi Presiden, dan sebagainya. Kalau dulu karena ego sektoral, para menteri di bawah menko kalau diundang hanya mengutus eselon satu, eselon dua. Sehingga ketika itu harus dilaksanakan, menterinya merasa tidak hadir. Nah sekarang presiden mengatakan menko boleh memveto," kata Mahfud di kompleks Istana Kepresidenan, Kami (24/10/2019).
Mahfud mengatakan, ego sektoral para menteri pada kabinet sebelumnya bisa mengganggu kinerja menteri lain, atau kebijakan hasil rapat menko. Mahfud menyebut menteri bandel tersebut sebagai penyempal.
Mahfud mengatakan hak veto tersebut bisa dilakukan Menko tanpa perlu melapor pada Presiden. Menurut Mahfud, Jokowi tak mempermasalahkan jika menko baru melapor padanya setelah membatalkan kebijakan menteri.
Meski demikian, rencana veto juga perlu dibicarakan dengan Jokowi jika kebijakan menteri tersebut terlalu rumit.
Baca juga:
-
Sidang Kabinet Perdana, Jokowi Perintahkan Menteri Hadiri Undangan Menko
-
Jabat Menko Perekonomian, Ini Target Airlangga Hartarto
Editor: Agus Luqman
"Kalau memang mau diteruskan atau dihentikan, ya Jaksa Agung untuk memproses lanjutan dari berkas penyelidikan Komnas HAM yang pro-justisia ini."
"Karena kita ingin membangun sebuah kepercayaan, sehingga dari kepercayaan yang dibangun akan memudahkan kita nanti melakukan kerja-kerja bersama,” ujar Jokowi. 
Jokowi tidak mau karena ada masalah konektivitas antar-wilayah membuat para peserta terlambat hadir untuk bertanding. 
"Semua ekspektasi masyarakat terhadap saya tidak akan tercapai dalam lima tahun. Tidak mungkin, mohon maaf," kata Mendikbud Nadiem.
"Menghilangkan tambang-tambang tanpa izin, dan merehabilitasi, mereklamasi bekas-bekas tambang itu yang banyak di sekitar ibu kota, memang kewajiban kita itu,” kata Jokowi.
"Kami tidak sedang mengancam kebebasan pers dengan sikap dan perlakuan media terhadap peristiwa yang kami alami, walaupun kami merasa dirugikan, sangat dirugikan, sangat dipojokkan." 
"Pemohon juga menyebutkan pengangkatan 12 Wakil Menteri merupakan tindakan subjektif Presiden yang tidak memiliki alasan urgensi yang jelas," papar humas MK.
"Bilamana ada potensi-potensi pelanggaran HAM di dalamnya, kita sekuat mungkin, sekuat tenaga harus menghadang agar rancangan ini tidak jadi, apa lagi disahkan."
"Yang masuk (Prolegnas) jangka menengah ya dianggap penting semua itu," kata Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI.
"Tadi yang kami terima informasinya belum ada konfirmasi dan berapa minggu kedepan atau berapa hari kedepan akan dipanggil ulang,"
"Betul enggak itu surat izin? Kalau kami mengikuti proses ini sejak pembuatan undang-undang korupsi, sudah pasti bukan surat izin penggeledahan," kata kuasa hukum DPP PDIP.
"Misalnya si A dimasukkan sebagai penerima subsidi karena dia dekat dengan ketua RTnya atau dekat dengan ketua RW nya. Sementara si B yang notabene lebih berhak, tidak mendapatkan"
TNP2K menyarankan pemerintah menggunakan teknologi biometrik wajah untuk memastikan penggunaan elpiji 3 kilogram tepat sasaran. Teknologi ini sudah diujicoba dan siap digunakan.
“Makna dari 13 tahun ini bagi saya menunjukan bahwa Indonesia sebagai negara hukum, justru semakin melanggengkan impunitas."
Mengapa kunjungan wisatawan mancanegara begitu banyak ke Abu Dhabi? Jawabannya, No Fear.
Kementerian Perindustrian menyebut Industri Pengolahan menyumbang 75 persen dari total ekspor Indonesia. Tapi, upah pekerjanya di bawah rata-rata nasional.
Plt Ketua DKPP Muhammad juga meminta Presiden Joko Widodo menjalankan putusan sidang, paling lambat tujuh hari setelah diputuskan. 
"Ombudsman juga sudah turun untuk menghampiri, karena ini (Wyata Guna) masih dalam sengketa, ya jangan dulu lakukan tindakan-tindakan. Sudah diminta oleh Ombudsman seperti itu," kata Ketua FPPT.
“Khususnya di penyederhanaan peraturan di daerah, sistem perpajakan, dan urusan tenaga kerja,” kata PM Lee kepada Mendagri Tito.
Penderita TB reguler harus menjalani pengobatan selama enam bulan tanpa putus. Jika terhenti maka akan mengulangi dari awal, dan menjadi kebal. 