Pilkada Serentak 2020, Bawaslu Minta KPU Buat Ukuran Syarat Tidak Tercela

"Misalnya tidak boleh mabuk. Masalah lagi. Misalnya di daerah tertentu membolehkan Miras. Apakah tidak boleh? Nanti diskriminatif."

BERITA | NASIONAL

Selasa, 08 Okt 2019 08:29 WIB

Author

Heru Haetami, Sadida Hafsyah

Pilkada Serentak 2020, Bawaslu Minta KPU Buat Ukuran Syarat Tidak Tercela

Ketua dan Komisioner KPU saat peluncuran pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) serentak 2020 di Jakarta, Senin (23/9/2019). (Foto: Antara)

KBR, Jakarta- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) membuat ukuran  syarat Calon Kepala Daerah (Cakada) tidak melakukan perbuatan tercela seperti berbuat zina, mabuk, judi, hingga pengedar atau pengguna narkoba. Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja  mengatakan peraturan tersebut seharusnya dilengkapi dengan parameter yang jelas. Tujuannya agar tidak ada permasalahan dalam pembuktian masalah ke depannya.

"Kan kalau zina memang sudah tindak pidana. Di KUHP tindak pidananya, bukan tindak pidana hubungan suami istri. Nah itu harus jelas parameternya dan terukur tidak? Misalnya tidak boleh mabuk. Masalah lagi. Misalnya di daerah tertentu membolehkan Miras. Apakah tidak boleh? Nanti diskriminatif. Kemudian mabuk yang berakibat nabrak, bolehlah diatur," kata Bagja (07/10/2019)

Anggota Bawaslu Rahmat Bagja menjelaskan jika peraturan ini dibentuk tanpa parameter yang jelas, maka tidak ada kepastian hukum. Karena akan sulit untuk menegakan aturan yang akan dibuat itu.

"Harus diatur parameternya, apakah memang bisa dilakukan atau tidak. Dokumennya, misalnya surat kelakuan baik. Itu kan jelas parameternya. Kalau zina dokumennya apa? Pengakuan orang? Kalau ada keputusan di pengadilan, ada dokumen SKCK, silahkan. Bukan dokumen lain," ujarnya.

Sebelumnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) berencana merevisi Peraturan KPU menjelang pemilihan kepala daerah. Bagian yang direvisi adalah PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati hingga Wali Kota.

Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan revisi akan menambahkan aturan calon  tidak pernah melakukan perbuatan 'tercela'. Menurutnya, aturan tersebut wajar sebab seorang pemimpin mesti menjadi panutan warganya.

"Kan prinsipnya semua pihak,  kita  ini masyarakat menginginkan kepala daerah yang bisa menjadi selain soal integritas soal kinerja dan lain-lain tapi juga mereka itu sebaiknya menjadi panutan bagi warga masyarakatnya," kata Pramono Ubaid di Kantor KPU, Jakarta Senin (7/10).


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 18

Kabar Baru Jam 17

Puluhan Pabrik Tahu di Sidoarjo Gunakan Sampah Plastik Impor untuk Bahan Bakar

Cegah Radikalisme Menag Akan Ganti Ayat-ayat Al Qur'an?

Kabar Baru Jam 15