Pidato Presiden Soal Ekonomi, Pakar: Jokowi Abai Hukum dan Korupsi

"Justru itu yang menjadi janggal kan, kalau itu tidak diperhatikan, membangun sebanyak-banyaknya tidak ada manfaatnya kalau kemudian dikuasai oleh beberapa orang karena korupsi."

BERITA | NASIONAL

Senin, 21 Okt 2019 09:33 WIB

Author

Lea Citra, Dian Kurniati

Pidato Presiden Soal Ekonomi, Pakar: Jokowi Abai Hukum dan Korupsi

Presiden Joko Widodo didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo usai pelantikan di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10). (Foto: Antara/Sigid)

KBR, Jakarta-  Presiden  Joko Widodo dinilai  mengabaikan persoalan penting di Indonesia. Alasannya, pidato pelantikan pada Minggu (20/10/2019),   Presiden Jokowi tak menyebutkan persoalan hukum dan korupsi.

Pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar mengatakan, Jokowi terlalu fokus pada persoalan ekonomi ketimbang persoalan hukum dan korupsi.

"Sedikitpun diksi tentang pemberantasan korupsi  tidak muncul.   Ini kan seolah-olah  semua persoalan yang terjadi adalah persoalan ekonomi. Padahal kan belum tentu juga. Korupsi kan ada di prosesnya, iya kan. Untuk mencapai sesuatu itu kan korupsi  itu ada ditengah-tengah, diprosesnya itu," kata Pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar kepada KBR, Minggu (20/10/2019).

Abdul melanjutkan, "Justru itu yang menjadi janggal, kalau itu tidak diperhatikan, membangun sebanyak-banyaknya tidak  ada manfaatnya kalau kemudian dikuasai oleh beberapa orang karena korupsi. Pembangunan ekonomi yang mestinya diperuntukkan untuk masyarakat, terutama masyarakat yang  di kelas bawah sebenarnya. Tapi justru menggumpal di atas nantinya."

Pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar menilai, Jokowi hanya mementingkan sektor ekonomi, sehingga mengabaikan sektor lainnya. Menurutnya Jokowi akan menyuburkan praktik korupsi dan membenarkan tindakan pelemahan pemberantasan korupsi.

Abdul Fickar menganggap, pembangunan ekomoni takkan berhasil tanpa penegakan hukum dan korupsi yang maksimal. Ia mengatakan, pelanggaran hukum dan tindak korupsi adalah penyebab kemiskinan di Indonesia.

"Berlebihan pada sektor ekonomi ini, pasti sektor yang lain akan   menjadi  terlupakan dan dianggap tidak menjadi penting. Ujungnya adalah menyuburkan korupsi tadi. Ada semacam sifat permisif dari pemerintah. Silakan lah jalan yang penting nanti hasilnya," ujarnya.

Kata dia,  pemerintahan Jokowi periode kedua akan menyuburkan korupsi, jika Jokowi tak menegaskan pentingnya aspek hukum dan pemberantasan korupsi. Ia mengharapkan, masyarakat, LSM dan orang-orang terdekat Jokowi terus mengingatkan presiden akan pentingnya penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.

"Proses itu tidak pernah menghianati hasil. Hasil yang baik itu lahir dari proses yang baik juga," pungkasnya.

 

Target Jokowi

Presiden Joko Widodo menyebutkan sejumlah target pencapaian di periode kedua pemerintahannya, bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Dalam pidato kenegaraannya usai dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia untuk kedua kalinya, Jokowi menargetkan kemiskinan Indonesia mendekati nol persen pada 2045, dan masuk 5 besar ekonomi dunia.

Menurutnya, Indonesia bisa menjadi negara maju pada 2045, dengan pendapatan Rp320 juta per kapita per tahun, atau Rp27 juta per kapita per bulan.

Jokowi yakin, di 2045, Indonesia bisa keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah.

"Kita harus menuju ke sana. Kita sudah hitung, kita sudah kalkulasi. Target tersebut sangat masuk akal dan sangat memungkinkan untuk kita capai. Namun, semua itu tidak datang otomatis, tidak datang dengan mudah. Harus disertai kerja keras, dan kita harus kerja cepat, harus disertai kerja-kerja bangsa kita yang produktif," kata Jokowi di gedung MPR, Minggu (20/10/2019).

Jokowi juga menargetkan Produk Domestik Bruto Indonesia di 2045 tumbuh tujuh kali lipat menjadi US$7 triliun, dari US$1 triliun saat ini.

"Dalam dunia yang penuh risiko, yang sangat dinamis, dan yang kompetitif, kita harus terus mengembangkan cara-cara baru, nilai-nilai baru. Jangan sampai kita terjebak dalam rutinitas yang monoton," katanya.

Jokowi juga mengajak masyarakat untuk memanfaatkan puncak bonus demografi, karena penduduk usia produktif Indonesia jauh lebih tinggi dibandingkan usia tidak produktif. Sehingga, lanjutnya, pemerintah harus bisa membangun sumber daya manusia yang unggul dan menyiapkan kesempatan kerja yang besar.

"Ini adalah tantangan besar dan sekaligus juga sebuah kesempatan besar," kata dia.

Target Jokowi di periode kedua pemerintahan yaitu menghapus jabatan eselon tiga dan empat pada struktur keorganisasian di kementerian/lembaga, dalam periode kedua pemerintahannya.

Menurutnya, jabatan di kementerian/lembaga selama ini terlalu banyak, tak efisien, dan menyebabkan birokrasi yang berbelit-belit.

"Saya akan minta untuk disederhanakan menjadi dua level saja, diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian, yang menghargai kompetensi," tegas Jokowi.

Ditambahkannya, menteri dan pejabatnya untuk serius menjamin tercapainya tujuan program pembangunan.

"Bagi yang tidak serius, saya tidak akan memberi ampun. Saya pastikan akan saya copot," tambah Jokowi.

Terakhir, Presiden Jokowi juga menargetkan untuk melakukan transformasi ekonomi, bertransformasi dari ketergantungan sumber daya alam, menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern.

"Yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa, demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," pungkasnya.


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 18

Kabar Baru Jam 17

Puluhan Pabrik Tahu di Sidoarjo Gunakan Sampah Plastik Impor untuk Bahan Bakar

Cegah Radikalisme Menag Akan Ganti Ayat-ayat Al Qur'an?

Kabar Baru Jam 15