KBR, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi mengingatkan agar anggota DPR menjaga integritas dengan menolak gratifikasi.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang terkait unggahan foto kacamata merk terkemuka oleh Anggota DPR, Raden Terry Tantri Wulansari atau populer dipanggil Mulan Jameela pada akun laman berbagi fotonya.
Dalam keterangan tertulisnya, Saut menyarankan agar pemberian seperti itu sebaiknya dilaporkan dulu kepada lembaga antikorupsi (KPK).
"Nanti KPK akan lakukan klarifikasi dalam konteks apa pemberian tersebut. Apakah dalam kaitan bussines to bussines atau apa. Direktorat Gratifikasi KPK yang akan mengklarifikasi lebih dulu. Yang perlu dipahami ialah bahwa gratifikasi atau pemberian yang sifatnya gratis atau free ini berpotensi menjadi pidana," kata Saut dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Jumat, (18/10/2019).
Saut menambahkan, berdasarkan UU Tindak Pidana Korupsi pasal 12B ayat 1 bahwa penyelenggara negara juga pegawai KPK diawasi oleh Direktorat gratifikasi.
Saut menjelaskan gratifikasi meskipun bukan suap, namun bisa menjadi pidana bila tidak dilaporkan dalam 30 hari sejak diterima.
KPK juga telah membuat batasan jumlah dan dalam kerangka apa saja terkait penyelenggara negara diperbolehkan menerima sesuatu.
"Itu sebabnya beri memberi pada seorang penyelenggara negara tidak saja harus dilihat dengan pendekatan potensi conflict of interest yang akan timbul, tetapi juga ada isu lainnya. Antara lain tentang keadilan, norma, etika, kepantasan dan lain-lain," kata Saut.
Sebelumnya, anggota DPR Mulan Jameela mengunggah status foto di akun Instagram @mulanjameela1. Akun itu memuat foto kacamata merek Gucci yang merupakan pemberian dari @jakarta_eyewear.
"Bismillahirrahmanirrahim...Terimakasih @jakarta_eyewear ngirim kacamata sebagus ini, buat sahabat onlineku yang lagi cari supplier kacamata termurah. bisa order langsung di @jakarta_eyewear ya...," tulis Mulan di IG-nya.
Usai mendapat teguran dari KPK, Mulan menghapus unggahannya itu. Ia mengklarifikasi dengan menyebut itu sebagai paid promote atau jasa promosi berbayar.
Editor: Agus Luqman
Pesan KPK ke Anggota DPR Baru: Jaga Integritas dengan Tolak Gratifikasi
"Yang perlu dipahami ialah bahwa gratifikasi atau pemberian yang sifatnya gratis atau free ini berpotensi menjadi pidana."

Ilustrasi. (Foto: asenat29/Wikimedia/Creative Commons)
Berita Terkait
BERITA LAINNYA - NASIONAL
Dinilai Berkinerja Buruk KPK Koreksi Data yang Digunakan ICW
ICW menyebut jumlah kasus yang ditangani KPK pada 2020 merosot hingga titik terendah sejak 2015.
Joseph Paul Zhang Jadi Tersangka Penodaan Agama
Joseph disangka melanggar pasal penodaan agama dan ujaran kebencian.
Ramadan Gubernur Ganjar Waspadai Kenaikan Kasus Covid-19 di Jateng
"Sekarang luar biasa, sudah seperti kondisi normal begitu. Maka sore-sore, hampir setiap sore saya keliling umpama di Kota Semarang, sepedaan gitu,"
Evaluasi PPMK Mikro Ini Kritik Epidemiolog
Manfaat dari PPKM Mirko memang sudah terlihat, namun dianggap belum signifikan. Yang perlu menjadi catatan adalah harus ada penguatan respon komunitas dalam tes, deteksi, dan isolasi.
Covid-19 Terlanjur Meluas Muhadjir Akui PPKM Mikro Telat Diberlakukan
Satgas Covid-19 terlalu fokus pada cakupan secara makro
Mudik Dilarang Menparekraf Buka Objek Wisata Lokal
Sandiaga berdalih pelarangan mudik oleh pemerintah tidak berarti membatasi pergerakan masyarakat di wilayah masing-masing
Pandemi Ganggu Logistik Ekspor Dunia
"Tantangan UMKM saat pandemi ini adalah kenaikan tarif pengiriman barang hingga 30 sampai 40 persen."
Menag Mudik Sunah Jaga Kesehatan Wajib
"Bahwa dalil mendahulukan keselamatan itu adalah wajib, harus lebih diutamakan daripada mengejar kesunahan yang lain."
1 Juni 2021 Pegawai KPK Berubah Status Jadi ASN
KPK menggandeng Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk mengukur indeks kesetiaan pada NKRI.
Mulai Ramai Mudik Lebih Awal Pengusaha Bus Sesuaikan Tarif Berapa
Para pengusaha bus sudah menerima banyak pesanan tiket perjalanan antarkota antarprovinsi.
Polri Gandeng Interpol Buru Terduga Penoda Agama Joseph Paul Zhang
Joseph diduga tengah berada di Jerman.
Pandemi Pemerintah Larang Takbiran Keliling
"Karena itu kami memberikan pembatasan terhadap kegiatan takbir ini, takbir keliling tidak kita perkenankan"
Kendala Vaksinasi COVID-19 untuk Lansia Dari Takut hingga Malas Antre
Warga senior atau lanjut usia disasar karena berisiko tinggi. Dari 43 ribuan orang yang meninggal karena COVID-19 hingga 19 April 2021, 48 persen di antaranya merupakan kelompok lansia.
Diperpanjang PPKM Mikro Jilid 6 Berlaku Hingga 3 Mei
Meski PPKM Mikro jilid lima dianggap berdampak positif, pemerintah memperpanjang kembali PPKM Mikro selama dua pekan dan memperluas wilayah pemberlakuan PPKM mikro.
Ledakan COVID-19 di India Penasihat WHO RI Jangan Kecolongan
"Kita tidak bisa bilang bahwa, oh itu hanya di tempat lain, tidak di tempat saya. Pelajaran pandemi tidak terlupakan, ledakan di Wuhan dulu ternyata kemudian menyebar ke seluruh dunia."
Jika Terlena Indonesia Bisa Alami Tsunami COVID-19 seperti India
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan ledakan kasus di India disebabkan mutasi baru virus SARS-CoV-2 serta kurang waspada dan longgarnya protokol kesehatan.
Kemnaker Buka Posko Pengaduan THR 2021
Ida menjamin bahwa seluruh unit di internal Kemnaker akan sigap, melayani segenap aduan dari Pekerja/Buruh pada tahun ini
Menpora Optimistis Polri Bakal Keluarkan Izin Liga 1
"Sekali lagi apresiasi dan terima kasih kepada para suporter, para pendukung klub, para pecinta sepak bola yang sangat patuh dan sekarang mereka sedang berada di rumah..."
68 Juta Orang Obesitas di Indonesia Rawan Terkena Diabetes
Orang dengan obesitas juga cenderung memiliki jaringan lemak putih lebih banyak. Jaringan ini bersifat menyimpan energi tanpa membakarnya
Kapuspen TNI Sebut Vaksin Nusantara Bukan Program TNI
Dukungan tetap diberikan terhadap vaksin Nusantara selama mendapat persetujuan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
Most Popular / Trending
Recent KBR Prime Podcast
Kabar Baru Jam 7
Ramai-ramai Mudik Dini
Ramadan (Masih) dalam Pandemi Covid-19
Kabar Baru Jam 8
Disability Right Fund (DRF) Mitra Disability People Organisation (DPO)