Periode Kedua Pimpin Kemenkeu, Indef Ingatkan Sri Mulyani Evaluasi Utang Negara

Jadi utang itu bukan sekadar rasionya dijaga di bawah 60 persen sesuai undang-undang keuangan negara 2003, yang paling penting bukan rasio utang tapi indikator-indikator membayar utang

BERITA | NASIONAL

Selasa, 22 Okt 2019 20:54 WIB

Author

Astri Septiani

Periode Kedua Pimpin Kemenkeu, Indef Ingatkan Sri Mulyani Evaluasi Utang Negara

Eks Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meninggalkan Kompleks Istana Kepresidenan di Jakarta, Selasa (22/10/2019). (Foto: Antara/Puspa Perwitasari)

KBR, Jakarta - Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira menyatakan, ada beberapa pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, memimpin periode kedua Kementerian Keuangan, lima tahun ke depan.

Bhima menyebut persoalan utang masih menjadi pekerjaan rumah terbesar Sri Mulyani. Ia meminta Sri Mulyani berani mengevaluasi utang, karena jika tak hati-hati soal utang justru dapat membebani negara.

"Jadi utang itu bukan sekadar rasionya dijaga di bawah 60 persen sesuai undang-undang keuangan negara 2003, yang paling penting bukan rasio utang tapi indikator-indikator membayar utang salah satunya adalah debt to service ratio (DSR). Jadi pada awal Pak Jokowi menjabat itu DSR kita masih di bawah 25 persen, nah sekarang DSR terakhir di kuartal kedua itu 31 persen lebih," kata Bhima saat dihubungi KBR (22/10/19).

Bhima Yudhistira menambahkan, utang yang meningkat tak seiring dengan penerimaan ekspor, karena rasio utang juga semakin tinggi.

Ia juga menyoroti terkait penggunaan utang yang kurang hati-hati. Alih-alih untuk infrastruktur, kata Bhima, utang malah banyak digunakan untuk belanja barang, dan belanja pegawai. Dari jumlah utang itu, hanya sedikit yang digunakan untuk belanja modal Kementerian/Lembaga.

"Utang yang meningkat rata-rata utang pemerintah setiap tahunnya 11,7 persen itu enggak ada korelasinya dengan aktivitas belanja di APBN dan pertumbuhan ekonomi kita yang hanya 5 persen," tambah Bhima.

Selain utang, pekerjaan rumah Sri Mulyani lainnya adalah meningkatkan rasio pajak yang saat ini belum menerima kenaikan yang signifikan dan baru mencapai 11 persen.

"Mengejar ketertinggalan Indonesia dari negara Asean lainnya yang rasio pajaknya sudah mencapai 15 persen," katanya.

Sebelumnya, Sri Mulyani menyatakan dirinya kembali diminta jadi Menteri Keuangan di kabinet Periode Joko Widodo-Maruf Amin periode 2019-2024.


Editor: Kurniati Syahdan

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 18

Kabar Baru Jam 17

Puluhan Pabrik Tahu di Sidoarjo Gunakan Sampah Plastik Impor untuk Bahan Bakar

Cegah Radikalisme Menag Akan Ganti Ayat-ayat Al Qur'an?

Kabar Baru Jam 15