KBR, Jakarta - Pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) keberatan dengan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) sebesar 8,51 persen, pada 2020.
Ketua APINDO Hariyadi Sukamdani mengatakan, angka tersebut terlalu tinggi, karena jika diakumulasikan dalam lima tahun terakhir angka kenaikan UMP sudah melebihi 20 persen.
Ia berencana berkompromi kembali dengan kelompok pekerja soal kenaikan UMP tersebut, jika Undang-undang Ketenagakerjaan telah direvisi.
"Berat, itu berat sekali. Jangan dilihat base line 8,5 persen. Tapi sebelum 2016 kan kenaikannya luar biasa. Average kalau kami menghitung rata-rata naiknya selama kurun waktu lima tahun terakhir lebih dari 20 persen. Bayangkan saja itu UMP rata-rata 20-30 persen. Itu memang berat. Kalau sudah base line-nya tinggi, memang berat. Tapi kalau yang masih di bawahnya upah minimum, itu masih mendingan," kata Hariyadi di kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (18/10/2019).
Sebelumnya, Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan menetapkan UMP 2020 naik 8,51 persen untuk rata-rata nasional. Penetapan ini masih menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) No 78/2018 tentang pengupahan, yang menggunakan komponen inflasi dan pertumbuhan ekonomi sebagai dasar.
Ketua APINDO Hariyadi Sukamdani memperkirakan, kenaikan UMP tahun depan bisa menyebabkan ongkos produksi para pengusaha membengkak.
Meski demikian, Hariyadi mengklaim semua pegusaha yang tergabung di APINDO akan selalu mengikuti kenaikan UMP yang ditentukan pemerintah.
Hariyadi justru menuding pengusaha-pengusaha di luar APINDO yang masih mengupah pekerjanya di bawah UMP.
Hariyadi berharap, revisi UU Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah tentang Pengupahan bisa mengubah skema penghitungan upah pekerja.
Menurutnya, ada beberapa formulasi penghitungan yang bisa diambil untuk menggantikan skema Kebutuhan Hidup Layak, seperti yang berlaku saat ini.
Alternatif lain tersebut, kata Hariyadi, misalnya berdasarkan laju inflasi seperti yang dianut Australia.
Editor: Agus Luqman
Pengusaha Keberatan UMP Naik 8,5 Persen
APINDO memperkirakan kenaikan UMP tahun depan sebesar 8,51 persen bisa menyebabkan ongkos produksi para pengusaha membengkak.
Ilustrasi. (Foto: ANTARA)
Berita Terkait
BERITA LAINNYA - NASIONAL
Ali Kalora Dilumpuhkan Mendagri Tito Karnavian Apresiasi Kinerja Satgas Madago Raya
Ali Kalora tewas saat baku tembak dengan aparat di Desa Astina, Kecamatan Torue, Kabupaten Parimo, Sulawesi Tengah.Partisipasi Pemilih Disabilitas Capai Rekor Tertinggi Aksesibilitas Dikeluhkan
Pemilih disabilitas pengguna kursi roda dan tunanetra kesulitan untuk datang dan menggunakan hak suaranya di TPS.PTM Picu Klaster COVID-19 Kak Seto Minta Jangan Tergesa
Kak Seto mengingatkan, anak-anak memiliki dua hak yang harus dipenuhi. "Yaitu, hak hidup dan tidak terancam kematian. Lalu, hak untuk hidup sehat," ujar Kak Seto.Kemendikbud dan Kemenag Susun Kurikulum Moderasi Beragama Apa Itu
Sasarannya adalah para tenaga pendidik dan peserta didik.Indonesia Terima Sumbangan Satu Juta Vaksin Sinovac dari Cina
"Hari ini telah tiba satu juta dosis vaksin Sinovac bantuan pemerintah RRT hari ini juga tiba satu juta dosis vaksin Sinovac bantuan perusahaan vaksin Sinovac yang diberikan secara gratis"Menteri Agama Luncurkan Pedoman Penguatan Moderasi Beragama untuk Lembaga Pendidikan
Menteri Agama Luncurkan Pedoman Penguatan Moderasi Beragama untuk Lembaga PendidikanHadapi Laporan Luhut Koordinator KONTRAS Mengajukan Penetapan Pembela HAM ke Komnas HAM
Hadapi laporan Luhut, Koordinator KONTRAS mengajukan penetapan Pembela HAM ke Komnas HAM. Berdasarkan Deklarasi yang disahkan Majelis Umum PBB, pembela HAM punya sejumlah hak yang harus dilindungi.Bahan Baku Obat 90 Persen Impor Bagaimana Industri Farmasi di Indonesia
Padahal keanekaragaman hayati atau biodiversitas Indonesia merupakan yang terbesar di dunia.Cegah Abrasi Jokowi Ingatkan Pentingnya Tanam Mangrove
"Kita harapkan dapat mengurangi energi gelombang, melindungi pantai dari abrasi, menghambat intrusi air, kemudian memperbaiki lingkungan pesisir dan memperbaiki habitat di daerah pantai"BPJS Kesehatan Selesaikan 99 Persen Klaim Covid-19 di 2020
"Adapun yang telah selesai dilakukan verifikasi dengan biaya sebesar Rp40,3 triliun atau sebanyak 99 persen dari total klaim yang diajukan telah selesai diverifikasi"DPR Minta PPPK Guru Ditunda Apa Jawaban Mendikbud
Nadiem mengaku semua aspirasi yang ia terima mengenai PPPK cukup variatif.Jokowi Singgung Hak Perempuan Afghanistan di Sidang PBB
"Praktik kekerasan dan marginalisasi perempuan di Afghanistan, kemerdekaan Palestina yang semakin jauh dari harapan, serta krisis politik di Myanmar harus menjadi agenda kita bersama,"Menkeu Hingga Agustus Total Belanja Negara Capai 15 Kuadriliun
"Kerja keras APBN ini mulai menunjukkan hasil. Baik menjaga dari sektor kesehatan yaitu penanganan covid maupun menjaga di sisi kesejahteraan masyarakat"Sidang Umum PBB Presiden Jokowi Singgung Kesetaraan Vaksin
"Kemampuan dan kecepatan antarnegara dalam menangani covid 19 termasuk vaksinasi sangat timpang."Peneliti Penyemprotan Disinfektan Eco Enzyme Tidak Bisa Matikan Virus COVID-19
Peneliti: Disinfektan eco enzyme tidak bisa matikan membran sel virus COVID-19, karena kadar alkoholnya rendah.Kemenkes Waspada Potensi Gelombang Ketiga COVID-19 Awal Tahun Depan
Kemenkes: Waspada Potensi Gelombang Ketiga COVID-19 Awal Tahun DepanHarga Pakan Mahal Peternak Minta Solusi dari Pemerintah
Sejumlah peternak ayam petelur terancam gulung tikar.Presiden Minta Polisi Tak Bekingi Mafia Tanah
Perjuangkan hak masyarakat dan tegakkan hukum secara tegas,"Menilik Peluang Indonesia Jadi Negara Ekonomi Syariah Terbesar di Dunia
"Kita harapkan ekonomi dan keuangan syariah akan mampu membangkitkan ekonomi rakyat dan memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perekonomian nasional,"Menko Luhut Laporkan Direktur Lokataru dan Koordinator KontraS ke Polda Metro Jaya
Keduanya dilaporkan Luhut atas dugaan penyebaran siaran berita bohong.
Most Popular / Trending
Recent KBR Prime Podcast
Kabar Baru Jam 7
Kabar Baru Jam 8
Fasilitas Jalan Aman di Indonesia
Menyorot Klaster Covid-19 pada Pembelajaran Tatap Muka
Kabar Baru Jam 10
