KBR, Jakarta - Pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) keberatan dengan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) sebesar 8,51 persen, pada 2020.
Ketua APINDO Hariyadi Sukamdani mengatakan, angka tersebut terlalu tinggi, karena jika diakumulasikan dalam lima tahun terakhir angka kenaikan UMP sudah melebihi 20 persen.
Ia berencana berkompromi kembali dengan kelompok pekerja soal kenaikan UMP tersebut, jika Undang-undang Ketenagakerjaan telah direvisi.
"Berat, itu berat sekali. Jangan dilihat base line 8,5 persen. Tapi sebelum 2016 kan kenaikannya luar biasa. Average kalau kami menghitung rata-rata naiknya selama kurun waktu lima tahun terakhir lebih dari 20 persen. Bayangkan saja itu UMP rata-rata 20-30 persen. Itu memang berat. Kalau sudah base line-nya tinggi, memang berat. Tapi kalau yang masih di bawahnya upah minimum, itu masih mendingan," kata Hariyadi di kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (18/10/2019).
Sebelumnya, Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan menetapkan UMP 2020 naik 8,51 persen untuk rata-rata nasional. Penetapan ini masih menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) No 78/2018 tentang pengupahan, yang menggunakan komponen inflasi dan pertumbuhan ekonomi sebagai dasar.
Ketua APINDO Hariyadi Sukamdani memperkirakan, kenaikan UMP tahun depan bisa menyebabkan ongkos produksi para pengusaha membengkak.
Meski demikian, Hariyadi mengklaim semua pegusaha yang tergabung di APINDO akan selalu mengikuti kenaikan UMP yang ditentukan pemerintah.
Hariyadi justru menuding pengusaha-pengusaha di luar APINDO yang masih mengupah pekerjanya di bawah UMP.
Hariyadi berharap, revisi UU Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah tentang Pengupahan bisa mengubah skema penghitungan upah pekerja.
Menurutnya, ada beberapa formulasi penghitungan yang bisa diambil untuk menggantikan skema Kebutuhan Hidup Layak, seperti yang berlaku saat ini.
Alternatif lain tersebut, kata Hariyadi, misalnya berdasarkan laju inflasi seperti yang dianut Australia.
Editor: Agus Luqman
Pengusaha Keberatan UMP Naik 8,5 Persen
APINDO memperkirakan kenaikan UMP tahun depan sebesar 8,51 persen bisa menyebabkan ongkos produksi para pengusaha membengkak.
Ilustrasi. (Foto: ANTARA)
Berita Terkait
BERITA LAINNYA - NASIONAL
Yamitema Bantah Beri Dana untuk Walkot Medan Nonaktif
"Jadi saksi saja tentang OTT kemarin, untuk pak Isa Anshary, Dzulmi Eldin, dan Syamsul."Penerimaan Negara Lesu, APBN Oktober Defisit 289 T
"Ini adalah kenaikan defisit yang cukup besar, dibandingkan tahun lalu yaitu 25,8 persen."Pasca-Bom Medan, Polri Tetapkan 46 Tersangka Terorisme
"Y inilah amir kelompok ini ditangkap di Sumut sebagai leader dari jaringan RMN. Dia memimpin latihan di Gunung Sibayak."Pendapatan Bea Meterai Kecil, Pemerintah Akan Kembangkan E-Meterai
"Tantangannya, pemahaman mengenai objek bea meterai ini masih kurang."Cegah Khilafah, Kemenag Rombak 155 Buku Pelajaran Agama
"Seperti khilafah misalnya ya harus dipahami bahwa khilafah itu tidak relevan, tidak kontekstual, sama sekali tidak cocok di Indonesia"RKUHP Bisa Ganggu Investasi, Aliansi Minta Jokowi Bentuk Komite Ahli
"Pengusaha atau pengurus korporasi akan takut melakukan tindakan apapun, karena apabila business judgment mereka salah maka rentan dipidana. Hal ini jelas akan berdampak buruk pada iklim investasi."Wakil Menag Imbau Para Tokoh Hindari Mengeluarkan Pernyataan Kontroversial
“Kami menghimbau kepada tokoh-tokoh masyarakat, juga tokoh-tokoh bangsa, agar dalam menyampaikan statement itu menghindari hal-hal yang mengandung muatan-muatan yang nanti kontraproduktif."NIK-KK Belum Terverifikasi Tak Bisa Digunakan untuk Daftar CPNS
"Banyak data NIK dan KK di Dukcapil Kabupaten/kota yang belum terintegrasi secara penuh dengan database Dukcapil pusat."Jadi Pengguna Terbesar, Whatsapp Luncurkan Program Literasi Digital di Indonesia
Menurutnya ini merupakan salah satu kegiatan proaktif yang dilakukan WhatsApp, guna menyisir akun-akun palsu sehingga keamanan pengguna lebih terjaga.Tersangka Bom Medan Bertambah Jadi 23 Orang
"Kemarin 18, sekarang ada ditambah lima orang, dua di antaranya menyerahkan diri tadi malam didampingi Kepling ke Polsek Hamparan Perak,"Dugaan Gratifikasi, Bekas Menag Lukman Hakim Diperiksa KPK
"Nanti kita lihat lebih lanjut ya, tidak mungkin saya jelaskan sekarang gratifikasinya terkait apa. Ini masih terus kami klarifikasi, ada beberapa orang juga yang perlu kami mintakan keterangan,"Terdakwa Korupsi PT PLN Batubara Kembalikan Uang Rp477 Miliar
Berdasarkan putusan Mahkamah Agung nomor 3318 K/Pid/Sus Tahun 2019, tanggal 17 Oktober 2019. Yang dijatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp477,359,539.Tahun 2020, Kemen-PPPA Akan Bangun Rumah Perlindungan Buruh Perempuan
"Banyak di antara mereka yang belum memahami hak-hak perempuan pekerja, serta merasa takut, malu, dan tidak tahu tempat untuk melapor ketika mengalami kekerasan ataupun diskriminasi di tempat kerja."Garap Biak Jadi 'Pulau Antariksa', LAPAN Gandeng Universitas Cenderawasih
"Mungkin ke depan diproyeksikan Biak ini menjadi semacam 'space island' atau pulau keantariksaan."Menkeu: 70 Persen APBD untuk Orang Pemda, Sisanya untuk Rakyat
"APBD-nya hampir 70 persen untuk mengurusi orang-orang Pemda. Jadi sisa-sisanya untuk rakyat. Itu kan tidak benar.”Sistem Jalan Berbayar Hanya Untungkan Orang Kaya?
"Sistem jalan berbayar sering dinilai sebagai kebijakan elitis, yang menghalangi orang miskin menggunakan jalanan sehingga orang kaya bisa bepergian tanpa hambatan."Kemenkes Klaim Sudah Bahas Penyuluhan Kesehatan Calon Pengantin
"Program ini untuk kita dorong, agar sebelum mereka formal menikah, sudah dapat informasi itu," ujar Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kemenkes, Kirana Pritasari. Wapres: Pengusaha Besar Tak Usah Urus Produk Kecil
“Yang gede-gede itu tidak ngurusin yang kecil-kecil. Supaya ekonomi rakyat diberikan kepada pengusaha lemah UMKM, itu arahnya ke sana, yang gede ngurus yang gede, yang kecil biar kepada UMKM".Penuntasan Kasus HAM, Istana Ngotot KKR
"Intinya bahwa atas berbagai yang dinamakan pelanggaran HAM, kita jangan hanya fokus kepada penyelesaian yudisial, tapi juga ada alternatif penyelesaian nonyudisial."Menteri Kelautan Mulai Evaluasi Kebijakan Peninggalan Susi
"Tunggu saja tanggal mainnya. Pokoknya sudah masuk target saya, "
Most Popular / Trending
Recent KBR Prime Podcast
Kabar Baru Jam 19
Kabar Baru Jam 18
Kabar Baru Jam 17
Puluhan Pabrik Tahu di Sidoarjo Gunakan Sampah Plastik Impor untuk Bahan Bakar
Cegah Radikalisme Menag Akan Ganti Ayat-ayat Al Qur'an?