KBR, Jakarta - Pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) keberatan dengan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) sebesar 8,51 persen, pada 2020.
Ketua APINDO Hariyadi Sukamdani mengatakan, angka tersebut terlalu tinggi, karena jika diakumulasikan dalam lima tahun terakhir angka kenaikan UMP sudah melebihi 20 persen.
Ia berencana berkompromi kembali dengan kelompok pekerja soal kenaikan UMP tersebut, jika Undang-undang Ketenagakerjaan telah direvisi.
"Berat, itu berat sekali. Jangan dilihat base line 8,5 persen. Tapi sebelum 2016 kan kenaikannya luar biasa. Average kalau kami menghitung rata-rata naiknya selama kurun waktu lima tahun terakhir lebih dari 20 persen. Bayangkan saja itu UMP rata-rata 20-30 persen. Itu memang berat. Kalau sudah base line-nya tinggi, memang berat. Tapi kalau yang masih di bawahnya upah minimum, itu masih mendingan," kata Hariyadi di kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (18/10/2019).
Sebelumnya, Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan menetapkan UMP 2020 naik 8,51 persen untuk rata-rata nasional. Penetapan ini masih menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) No 78/2018 tentang pengupahan, yang menggunakan komponen inflasi dan pertumbuhan ekonomi sebagai dasar.
Ketua APINDO Hariyadi Sukamdani memperkirakan, kenaikan UMP tahun depan bisa menyebabkan ongkos produksi para pengusaha membengkak.
Meski demikian, Hariyadi mengklaim semua pegusaha yang tergabung di APINDO akan selalu mengikuti kenaikan UMP yang ditentukan pemerintah.
Hariyadi justru menuding pengusaha-pengusaha di luar APINDO yang masih mengupah pekerjanya di bawah UMP.
Hariyadi berharap, revisi UU Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah tentang Pengupahan bisa mengubah skema penghitungan upah pekerja.
Menurutnya, ada beberapa formulasi penghitungan yang bisa diambil untuk menggantikan skema Kebutuhan Hidup Layak, seperti yang berlaku saat ini.
Alternatif lain tersebut, kata Hariyadi, misalnya berdasarkan laju inflasi seperti yang dianut Australia.
Editor: Agus Luqman
Pengusaha Keberatan UMP Naik 8,5 Persen
APINDO memperkirakan kenaikan UMP tahun depan sebesar 8,51 persen bisa menyebabkan ongkos produksi para pengusaha membengkak.
Ilustrasi. (Foto: ANTARA)
Berita Terkait
BERITA LAINNYA - NASIONAL
Rp182 Triliun Dana Daerah Mengendap di Bank KPPOD Beri Sanksi Tegas
"Apakah itu penundaan transfer, atau pemotongan transfer ke daerahnya. Ini merupakan permasalahan kompleks, mulai dari paradigma, kebijakan, hingga proses teknis."Pemerintah Larang Mudik Lokal Kecuali
"Kegiatan lain selain nonmudik di dalam satu wilayah kabupaten kota atau aglomerasi, khususnya di sektor-sektor esensial akan tetap beroperasi tanpa penyekatan apapun."Mutasi Virus Berpotensi Turunkan Akurasi Tes COVID-19
“Namun dengan adanya karakteristik bawaan virus Covid-19, kita tidak bisa kemudian berserah diri dan tidak berbuat apa-apa."Kemenkes 59 Pelaku Perjalanan dari India Positif Covid-19
"Pemeriksaan genom ini, kata dia, untuk mengetahui apakah ada potensi mutasi virus B.1.617 ataupun B117,"100 Hari Kerja Kapolri Sigit Kontras Tidak Ada Perubahan
Artinya bahwa pola-pola atau bentuk kekerasan baik itu secara digital ataupun secara nyata, berikut juga dengan pembiaran-pembiaran atas sejumlah peristiwa yang terjadiKominfo Bersih-Bersih Ruang Digital dari Hoaks Hasilnya
Ada potensi pelanggaran aturan serta penegakan hukum apabila ruang digital diisi dengan informasi yang keliru.Tak Perlu Izin Dewas KPK Akan Sesuaikan Mekanisme Penyadapan
KPK tentu akan melaksanakan putusan tersebut dengan menyesuaikan kembali beberapa mekanisme proses kegiatan dimaksud.Kapolri Luncurkan Aplikasi Binmas Online Apa Itu
Pemolisian prediktif menjadi salah satu janji Sigit saat menjalani uji kelayakan dan kepatutan calon kapolri di DPR, akhir Januari lalu.Kemenkop UKM Nominal Bantuan Pelaku Usaha Mikro Turun
Masyarakat diharapkan memahami keputusan pemerintah menurunkan nominal BPUM tersebut.75 Pegawai KPK Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan Busyro Upaya Penyingkiran Sistematis
"Dari kita menyimak info di medsos yang berkembang itu, beberapa pengakuan pegawai KPK soal pertanyaan tes TWK, kan aneh-aneh sekali."Triwulan I-2021 Tingkat Konsumsi Rumah Tangga Menurun
Konsumsi rumah tangga Indonesia terkontraksi atau minus 2,23 persen. Sementara investasi juga turun tipis, minus 0,23 persen.75 Pegawai KPK Terancam Dipecat Koalisi Antikorupsi Sebut Pimpinan KPK Lampaui Kewenangan
Tes wawasan kebangsaan bagi pegawai KPK tidak diatur dalam UU KPK, maupun dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2020 yang merupakan aturan turunan dari UU Nomor 19 Tahun 2019.Halau Pemudik Titik Penyekatan Mudik Terbanyak di Jabar
Titik penyekatan yang paling banyak adalah di wilayah Jawa Barat kemudian Jawa Tengah. Kemudian (penyekatan) mulai dari Palembang, Lampung, Banten, Jakarta, sampai ke wilayah Jawa Timur. Nekat Mudik Satgas Waspada Kasus dan Angka Kematian Meningkat
" Akibatnya, mereka yang terpapar Covid-19 bisa menjadi fatal, bisa mengakibatkan kematian dan banyak daerah yang mengalami peristiwa seperti itu pada tahun yang lalu"Ekonomi RI Triwulan I Minus 074 Persen
Pertumbuhan ekonomi mengalami perbaikan dibandingkan triwulan IV 2020 yang minus 2,19 persen.Menkominfo Ajak Masyarakat Berlebaran dan Berbelanja Secara Digital
Pemerintah akan menjaga ruang digital dan membersihkannya.Musrenbang Strategi Pemulihan Ekonomi di Tengah Pandemi
"Kita akan menggunakan seluruh kebijakan secara berimbang dari sisi APBN terukur dan terarah, asas kehati-hatian terutama sesudah kita dua tahun berturut-turut menggunakan APBN secara extraordinary"Utang Negara Naik Sri Mulyani Janji Kelola dengan Hati-Hati
Sektor UMKM dan masyarakat berpendapatan rendah tetap akan diprioritaskan.Polri Pemudik Jangan Cari Jalan Tikus Carilah Jalan yang Benar
Jangan cari jalan tikus, carilah jalan yang benar. Jalan yang benar itu tetap berada di rumah, sehingga tetap bisa menjaga kesehatan, keselamatan keluarga, supaya ini betul-betul bisa menjaga semuanyaJelang Larangan Mudik Polri Tambah Titik Penyekatan
Semua moda transportasi dilarang beroperasi pada tanggal tersebut.
Most Popular / Trending
Recent KBR Prime Podcast
Kabar Baru Jam 7
Cerdik Kelola THR
Kabar Baru Jam 8
Soal Kerumunan, Kegiatan Ibadah dan Ancaman Virus Covid-19 Varian Baru
Jihad itu Sebenarnya Apa Sih?
