KBR, Jakarta - Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI) menolak wacana pembatasan merek pada kemasan produk makanan dan minuman.
Wakil Ketua Umum Bidang Kebijakan Publik dan Hubungan Antar Lembaga, GAPMMI Rachmat Hidayat menilai wacana itu tidak ada urgensi dan manfaatnya.
Ia menyebut kebijakan tersebut bisa berpotensi membuat konsumen kebingungan dan penjualan turun.
"Kalau kemasan itu diseragamkan, jelas konsumen akan bingung. Lalu konsumen juga akan kekurangan informasi. Misalnya, saya sebagai konsumen dengan duit yang saya belanjakan harus tahu ini saya belikan untuk produk macam apa," kata Rachmat di Gedung Apindo, Jakarta (2/10/2019).
"Salah satu informasinya saya dapatkan dari label kemasan. Kalau kemasannya sama semua, maka saya kehilangan hak saya sebagai konsumen untuk mencari produk yang saya inginkan dengan uang yang saya belanjakan," tambah Rachmat.
Meski begitu Rachmat belum bisa menghitung berapa kira-kira kerugian yang akan dialami produsen makanan dan minuman jika wacana tersebut terealisasi.
Dia mengatakan pembatasan merek akan membuat produsen susah berkreasi dan berkompetisi satu sama lain.
Menurutnya, konsumen juga memiliki hak memilih produk yang diinginkan. Terlebih produsen makanan dan minuman selalu menuliskan informasi kandungan gizi dan nutrisi di setiap kemasan.
Wacana pembatasan merek pada kemasan itu dibahas dalam diskusi bertema "Tren Pembatasan Merek dan Kemasan Global" di Gedung APINDO, Jakarta.
Dalam diskusi itu, pengusaha membincangkan tren pembatasan merek (brand restriction) dan kemasan polos (plain packaging) yang kini juga mulai diberlakukan di Indonesia.
Sejumlah negara mulai menerapkan pembatasan merek seperti Kanada, Chile dan Afrika Selatan.
Sementara, kebijakan kemasan polos terlihat terlihat pada penjualan produk tembakau atau rokok di Australia dan sejumlah tempat lain.
Pembatasan merek dapat diterapkan dengan berbagai cara, diantaranya dalam bentuk gambar peringatan dan penyeragaman pada kemasan.
Kebijakan pembatasan merek di Indonesia disinyalir akan mengalami kondisi Slippery Slope, dimana perluasan kebijakan ini akan menyasar bidang usaha lain yaitu produk konsumsi.
Slippery Slope mencerminkan kemungkinan perluasan aturan ke produk-produk yang dianggap merugikan kesehatan publik, seperti makanan yang mengandung lemak, gula atau garam.
Editor: Agus Luqman
Pengusaha: Pembatasan Merek dan Kemasan Rugikan Konsumen
"Kalau kemasannya sama semua, maka saya kehilangan hak saya sebagai konsumen untuk mencari produk yang saya inginkan dengan uang yang saya belanjakan."

Petugas toko menata barang di sebuah tempat perbelanjaan retail di Jakarta, Jumat (13/9/2019). (Foto: ANTARA/Muhammad Adimaja)
BERITA LAINNYA - NASIONAL
Suntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua Presiden Jokowi Tidak Terasa
"Hari ini saya mendapatkan suntikan vaksin yang kedua. Dan sama seperti yang dilakukan dua minggu yang lalu tidak terasa."
Tes Covid-19 GeNose Kemenhub Mulai Februari
"Kementerian perhubungan menjadi pelopor untuk menggunakan alat ini, nanti secara bertahap di simpul-simpul transportasi."
Kasus Positif Covid-19 Tembus 1 Juta Menkes Butuh Kerja Keras 3T
"Kami di Kementerian Kesehatan akan bekerja keras, sangat keras untuk memastikan bahwa program testing program tracing atau pelacakan dan program isolasi kita bisa lakukan dan kita eksekusi"
Pandemi Covid Menko Airlangga Proyeksi Dana Pemulihan Ekonomi Naik
"Pemerintah sudah melihat bahwa pemulihan ekonomi di 2021 memerlukan support yang sama dengan 2020,"
KPK Periksa Dirut Operasional PT Pertani dalam Kasus Dugaan Suap Bansos Covid-19
KPK juga memanggil Dirut PT Bumi Pangan Digdaya Achmad Gamaludin Moeksin alias Agam
Kejagung Kantongi 7 Calon Tersangka Korupsi Asabri
Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejagung juga telah memeriksa 18 saksi dalam kasus ini
Hasil Tes PCR Covid-19 Lama Begini Upaya Kementerian Kesehatan
"Kita lihat bahwa untuk memperluas laboratorium untuk pemeriksaan PCR ada syarat-syarat tertentu."
GeNose Upaya Murah Menyisir Virus Korona
"Kita akan dorong semua public area juga pakai ini. Karena ini sudah dirilis oleh Genose, oleh Kementerian Kesehatan. "
Jokowi Ingatkan Pentingnya Toleransi Di Indonesia
Toleransi membantu merawat Indonesia kepada peradaban yang lebih maju harmonis dan modern
KNKT Lanjutkan Pencarian CVR Sriwijaya Air
Data CVR akan melengkapi data flight data recorder (FDR) yang sudah ditemukan, dan diunduh timnya.
Gubernur Anies Perpanjang PSBB Jakarta Hingga 8 Februari
"Akan fokus menjangkau dan menekan terjadinya klaster keluarga karena klaster keluarga menyumbang 566 klaster,"
Vaksinasi Covid-19 Satgas Sudah Lebih 146 Ribu Nakes
"Karena itu saya sangat mendorong enam platform yang saat ini dikembangkan,”
Pengembangan Vaksin Merah Putih ini Alasan Menristek Dorong banyak Metode
"Karena itu saya sangat mendorong enam platform yang saat ini dikembangkan,”
Banjir Kalsel Mulai Surut
Kapal ADRI 50 juga mengangkut personel TNI, bahan-bahan logistik, peralatan rumah sakit lapangan, serta alat berat guna membantu korban bencana alam di Kalimantan Selatan maupun Sulawesi Barat.
Kemendag Klaim Stok Daging Sapi Aman
PT Suri Nusantara Jaya di Bekasi, Jawa Barat memiliki cadangan daging sapi dan kerbau hingga 17 ribu ton
Perpanjangan PPKM Epidemiolog Tegas dan Serius
"Pembatasan sosialnya kurang ketat. Harus dilakukan pembatasan sosial yang serius bukan bohong-bohongan begitu."
PPKM Satgas Covid-19 Minta Pemda Aktif Intervensi
"Hasil monitoring dan evaluasi ini pun mencerminkan perlunya penambahan strategi penanganan pandemi dengan memanfaatkan kekuatan negara, yaitu budaya gotong royong."
Pemerintah Siapkan Aturan Vaksinasi Covid-19 Mandiri
"Sedang dipersiapkan regulasinya, karena itu akan mengatur pembelian oleh sektor-sektor industri tertentu,"
Angka Kasus Covid Masih Tinggi Pemerintah Perpanjang PPKM Hingga 8 Februari
"Dari data-data yang ada, bahwa di 72 Kabupaten/Kota itu masih ada beberapa, mulai penurunan tapi kurvanya masih belum turun ke bawah,"
Pandemi Covid-19 Menkes Targetkan Lansia dan Pekerja Layanan Publik Divaksin Mulai Maret
"Kemudian public workers Maret-April 17 juta, di akhir public workers masuk ke lansia itu sekitar 25 juta,"
Most Popular / Trending
Recent KBR Prime Podcast
Kabar Baru Jam 7
Pesan untuk Kapolri Baru terkait Catatan Pelanggaran HAM
Sudah Negatif Covid, Perlu Swab Ulang?
Kabar Baru Jam 8
Strategi Pengusaha Hotel dan Resto Merespons PPKM