KBR, Jakarta- Sejumlah warga yang mengungsi akibat kerusuhan Wamena di Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua, mengalami diare dan gatal-gatal.
"Kondisi pengungsian yang tidak nyaman dan serba terbatas menyebabkan pengungsi rentan mengalami penyakit," kata Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Harry Hikmat, seperti dilansir Antara, Kamis (3/10/2019).
Selain diare dan gatal-gatal, pengungsi kerusuhan Wamena juga dilaporkan banyak menderita batuk dan demam.
Dalam sepekan terakhir ada sekitar 1.864 orang yang berobat. Ada juga delapan orang yang menjalani rawat inap.
Untuk membantu korban, Kementerian Sosial mengklaim telah mengirimkan bantuan senilai Rp3,8 miliar. Bantuan tersebut berupa kebutuhan logistik, bantuan usaha ekonomi produktif dan santunan bagi keluarga korban jiwa.
Namun demikian, bantuan penguatan dapur umum dari Kementerian Sosial baru mencukupi untuk 5.000 jiwa.
Sedangkan menurut data yang dihimpun Antara sampai Rabu (2/10/2019), total jumlah pengungsi mencapai 9.240 orang.
Editor: Sindu Dharmawan
![[Advertorial] Ombudsman Dukung PKH Kemensos RI](https://kbr.id/media/?size=300x200&filename=191211_kemensos_01.jpg)
![[Advertorial] Mensos Serukan Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas](https://kbr.id/media/?size=300x200&filename=191202-kemensos_02.jpg)
"Jangan digugat kita keok, karena tak serius menghadirkan lawyer yang terbaik yang kita punyai. Tapi yang terpenting jangan berbelok. Baru digugat saja mundur."
"Caranya bagaimana? Saya tidak mau tahu. Jangan membayangkan tidak bisa."
Dari 120 juta pekerja di Indonesia, baru ada 52 juta pekerja yang terdaftar BPJS Ketenagakerjaan. Itupun tak semuanya tercatat sebagai peserta aktif.
Pembentukan super holding tidak tergantung pada jumlah desa, melainkan besaran produktivitas.
"Situasi ini menggambarkan tentang bagaimana meningkatnya situasi HAM di Papua yang cukup memprihatinkan. Berdasarkan tema-tema yang dilanggar itu, hak hidup peringkat paling tertinggi."
"Misalnya sudah tidak ada anak sekolah dalam rumah tangga. Itu data kita sudah lama. Harusnya sudah kita keluarkan."
"Harapan KPK tentu saja semua pidana yang dijatuhkan atau semua hukuman yang dijatuhkan itu sudah dilaksanakan, barulah kemudian dihitung masa lima tahun tersebut,"
"Peraturan KPU agar dibuatkan rumusan yang jauh lebih detail sebagaimana telah diputus dalam amar putusan MK,"
Kementerian Kesehatan mendukung Bulog salurkan beras fortifikasi
Kebijakan 'Merdeka Belajar' juga meminta inisiatif pemerintah daerah untuk mendorong pemerataan pendidikan.
"Yang 50 persen yang ditanggung negara itu akan dibarengi dengan prasyarat kinerja."
"Banyak lansia yang terus mencari penghasilan karena terpaksa, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada kasus tersebut, pemerintah perlu campur tangan untuk memberikan perlindungan."
“Tapi tidak harus (mendaftar), tidak wajib jadi bagi mereka yang mau didaftar dan mendaftar, nanti akan diberikan pelayanan dan (uang) pembinaan."
"Saya harap kita bisa bersama menyusun rencana aksi ini, sehingga jika ada serangan terhadap jurnalis, telah ada panduan langkah untuk menanganinya.”
"BUMNDes harus direvitalisasi sebagai penggerak ekonomi di desa. Jadi tolong ini menjadi catatan."
"Jangan menteri maunya hanya didengar saja. Kita harus bisa mendengar dari bawah. Sekarang ini bagaimana idenya itu diisi."
Ketua KPK Agus Rahardjo secara khusus juga memohon maaf jika keputusan hingga kebijakan lembaganya tidak dapat memuaskan sejumlah pihak.
"Akhirnya orang miskin kalau malu tidak mau menerima, akhirnya program kita yang gagal."
"Ini rencana-rencana ada RUU KKR, Saber Pungli, Bakamla, banyaklah laporan-laporan,"
"Tidak ada alasan DPR kemudian tidak memberi itu (data kehadiran rapat) karena kewajiban mereka sebagai Dewan Perwakilan Rakyat."