KBR, Jakarta - Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menilai, tidak ada jaminan demokrasi akan berjalan dengan baik, jika komposisi pemerintahan periode 2019-2024 justru terisi dengan koalisi pendukung pemerintahan yang "gemuk".
Hal itu akan memicu pemerintahan yang berjalan dengan minimnya kritik dari kalangan oposisi. Begitupun dengan konsekuensi bila ada partai oposisi yang kemudian justru memilih tergabung dengan koalisi pemerintahan, maka telah pasti, apapun kritikannya nanti terhadap pemerintahan akan menjadi lebih terbatas.
"Kerugian di sistem demokrasi kita yang tidak lagi bisa mengedepankan mekanisme check and balances antara legislatif dan eksekutif. Jadi bagaimana penguatan sistem presidensial yang diikuti oleh efektifitas dari mekanisme check and balances itu. Jadi saling imbang, saling kontrol. Kalau suara koalisinya sama, dengan jumlah sangat "pelangi' seperti itu, besar, "tambun", antara di kabinet dan di parlemen. Tidak tertutup kemungkinan ya senyap saja semua program-program itu," kata Siti Zuhro pada KBR (14/10/2019).
Siti Zuhro juga menyebut, dengan dukungan yang besar terhadap pemerintah, maka secara normatif seharusnya tidak ada hambatan berarti dalam mengeksekusi program apapun. Tetapi jika ini terus dipaksakan, ia berpendapat akan ada resistensi dari masyarakat. Namun kritik diluar parlemen tersebut, seharusnya dapat terkonsolidasi dengan kuat. Sehingga dapat mempersatukan suara-suara dari kalangan masyarakat yang luas.
Ia menekankan, kritik yang terkonsolidasi itu juga sebaiknya dikoordinasi oleh organisasi masyarakat (Ormas) sosial kemasyarakatan hingga keagamaan, contohnya seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.
"Menurut saya komunitas-komunitas juga harus ada leading sector-nya. Kita berharap ormas-ormas itu mengedepan, menyuarakan, menyatukan, menggerakkan, membangkitkan bahwa memang rakyat harus cerdas. Rakyat tidak boleh terus-menerus tergantung pada partai politik maupun dewan yang katanya wakil dari rakyat," jelasnya.
Siti menyampaikan, ada peluang besar bahwa Partai Gerindra dan Demokrat akan masuk ke dalam koalisi pemerintahan. Terlihat dari pertemuan-pertemuan partai yang mengarah pada penetapan postur kabinet baru.
Meski
begitu, ia menduga Partai Keadilan Sosial (PKS) dan Partai Amanat Nasional (PAN) tidak dirugikan. Sebab keduanya
sudah berkomitmen sejak awal untuk teguh berdiri sebagai oposisi di parlemen.
Editor: Fadli Gaper
Presiden berjanji bakal segera mencarikan solusi.
Dia pun menyebut pemerintah dalam hal ini Bulog juga tak maksimal dalam menyerap beras petani secara 100 persen.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan ini merupakan kali pertama ada pemberian THR bagi guru ASN non-penerima tunjangan kinerja atau TPP.
Di beberapa jalur mudik masih ada penyempitan jalan, kurangnya penerangan, hingga proyek jalan yang belum selesai.
Kemacetan sudah terjadi di beberapa wilayah akibat meningkatnya pengguna kendaraan pribadi dan keterlambatan membangun transportasi publik.
Orang dengan mentalitas kepiting sulit mendukung orang lain.
"THR keagamaan wajib dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan. THR harus dibayar penuh, tidak boleh dicicil," kata Ida.
Sebab, menurut Menteri Sosial Tri Rismaharini, jumlah anggaran sekitar Rp149 miliar, hanya cukup untuk stok cadangan atau buffer stock hingga Agustus mendatang.
Mulai dari penyempitan jalan, penerangan jalan, hingga proyek perbaikan jalan yang masih juga belum selesai.
Pemerintah memutuskan melakukan impor beras 2 juta ton tahun ini. 
Yang jadi problem adalah ketika pendekatan sosial kultural enggak jalan itu juga akan berpengaruh terhadap penegakan hukum,
Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, seperti tidak adanya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) hingga situasi di Tanah Air yang mulai memasuki masa pra-endemi.
"Kita bisa lihat, pertama, tidak semua peserta BPJS Ketenagakerjaan yang melakukan klaim JHT akibat PHK"
Pentingnya menjaga pola makan dan latihan fisik demi kelancaran puasa. 
"Perbaikan PRIMA paling lima hari sejak akses Sipol dibuka hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 pukul 18.30 WIB sampai dengan hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 pukul 18.30 WIB,"
Vonis rendah hakim terhadap para terdakwa tidak setimpal dengan kematian 135 orang akibat tragedi Oktober tahun lalu.
Tips Atur Bujet Self-Reward Aman di Kantong
"Jadi tuan rumah laga final pun sudah sangat siap. Pokoknya tugas saya sudah selesai."
"Kami sedang melakukan review kembali dengan kementerian keuangan untuk bisa memberikan budget tambahan,"
Berdasarkan pemaparannya, daging sapi impor asal Brasil itu tak bisa digunakan untuk kebutuhan selama puasa Ramadan.
