KBR, Jakarta - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyiapkan sanksi untuk importir bandel yang tak mau mengirim balik (re-ekspor sampah limbah ke negara asal.
Direktur Jenderal Pengelolaan Limbah, Sampah, dan Bahan Beracun Berbahaya (PSLB3) KLHK Rosa Vivien Ratnawati mengatakan sanksi tersebut berupa administratif hingga pidana.
Saat ini ada dua undang-undang yang melarang importasi limbah, yakni UU nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan UU nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
"Ini (perintah reekspor) kan tindakan soft sebetulnya. Meminta dia mengembalikan. Kalau dia tidak melakukan itu juga, rekomendasinya akan dicabut KLHK. Kedua, bisa tindakan pidana. Bisa Bea Cukai penyidiknya, bisa kami KLHK penyidiknya untuk penegakan hukum pidana," kata Rosa di kantor Kementerian Keuangan, Kamis (31/10/2019).
Rosa mengatakan UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memuat sanksi bagi pelanggar berupa pidana kurungan 5 hingga 15 tahun, serta denda Rp5 miliar hingga Rp15 miliar.
Adapun UU Pengelolaan Sampah, menetapkan sanksi 5 hingga 9 tahun penjara, serta denda Rp100 juta hingga Rp3 miliar.
Rosa mengatakan, pemerintah masih mengizinkan impor sampah kertas dan plastik untuk memenuhi kebutuhan industri pengolahan, lantaran pasokan sampah di dalam negeri belum terpilah dengan baik.
Meski demikian, ada kriteria sampah kertas dan plastik yang boleh diimpor, yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan nomor 1 tahun 2016.
Syarat sampah yang boleh diimpor, misalnya tidak berasal dari tempat pembuangan sampah akhir, tidak mengandung bahan berbahaya dan beracun, serta tidak mengandung cairan.
Rosa menolak alasan importir yang menyebut kesulitan mengimpor sampah kertas dan plastik tanpa tercampur barang berbahaya lainnya.
Ia mengatakan saat ini ada sembilan kontainer sampah impor di Pelabuhan Tanjung Mas Semarang, Jawa Tengah yang dinyatakan bersih dari limbah berbahaya (B3).
Editor: Agus Luqman
Pemerintah Siapkan Sanksi bagi Importir Bandel yang Enggan Reekspor Limbah
"Kalau dia tidak melakukan reekspor, rekomendasinya akan dicabut KLHK. Kedua, bisa tindakan pidana."
Petugas bea cukai Tanjung Perak Surabaya menunjukkan sampah impor terpapar limbah B3 di Terminal Petikemas Surabaya, Selasa (9/7/2019). (Foto: ANTARA/Didik S)
BERITA LAINNYA - NASIONAL
KPK Geledah Rumah Dinas Menteri KKP Nonaktif Edhy Prabowo
Selain menggeledah rumah jabatan menteri Edhy Prabowo di Jalan Widya Chandra V No 26, Jakarta Selatan, tim KPK juga menggeledah tiga lokasi lain di Bekasi, Jawa Barat.Pandemi Satgas Covid-19 Libur Panjang Pengaruhi Laju Penularan
"Contoh pada saat kemarin pada saat libur panjang, pekan pertama dan kedua setelah libur panjang positivity rate-nya turun, pekan ketiga dia langsung naik."Kasus Covid-19 Naik Gubernur Ganjar Imbau Libur Akhir Tahun Tak Mudik ke Jateng
"Kekuatan dari personel yang dimiliki oleh Jawa Tengah semua akan turun, kita akan menyiapkan seperti layaknya kita menyambut mudik kemarin. "H-7 Pilkada Serentak KPU Pastikan Petugas Pemungutan Suara Gunakan Protokol Kesehatan
"Semuanya nanti akan menggunakan alat pelindung diri meskipun tidak lengkap sebagaimana ke dokter dan perawat di rumah sakit."Gubernur Anies Jalani Aktivitas dari Rumah Dinas
Anies mengatakan aktivitas pekerjaan sementara waktu dilakukan secara daringUsai Teror Kelompok MIT Warga Masih Takut Kembali ke Rumah
Saat itu, kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) diduga membunuh satu keluarga dan membakar tujuh rumah di Desa Lembantongoa.Jokowi Menteri Harus Fokus Realisasikan Anggaran 2020
Sisa anggaran hingga akhir tahun mencapai Rp 1.068 triliun, padahal, tahun 2020 berakhir dalam 29 hari lagi.Rizieq Tak Penuhi Panggilan Polisi Kuasa Hukum Masih Masa Pemulihan
"Beliau tidak mangkir. Beliau hadir diwakili kita tim bantuan hukum dari Front Pembela Islam. Menyampaikan alasannya tidak dapat memenuhi panggilan untuk pemeriksaan."Menkeu Daerah Lambat Serap Anggaran Covid-19 dan PEN
"Ini menggambarkan daerah sangat tergantung pada program pemerintah pusat. Program mereka sendiri eksekusinya belum secepat dan se-urgent yang dilakukan oleh pemerintah pusat."Gubernur dan Wagub Jakarta Positif Begini Kata Satgas Covid-19
"Satgas berharap diagnosis positif Covid pada pimpinan daerah, dapat menyadarkan masyarakat bahwa Covid berpotensi untuk menular kepada siapapun, siapa saja, tanpa memandang status"Kepala Daerah Positif Covid-19 dr Tirta Alarm Bahaya
"Gubernur yang protokolnya sudah ketat saja bisa kena, kenanya saja di klaster kantor kemungkinan. Namanya kepala daerah ketemu banyak orang. Ya itu artinya pertanda alarm buat kita"Pandemi Jokowi Kembali Ingatkan Perbaikan Angka Kasus Covid-19 di Daerah
Ïtu segera dikejar dan dihentikan jangan sampai terus menanjak ke atas, dan juga satu dua tiga provinsi yang perlu diberikan perhatian," Medan Berat Polisi Kesulitan Kejar Kelompok Ali Kalora
Kekuatan aparat pengamanan di Sigi dan sekitarnya terus ditambahPositif Covid-19 Anies Minta yang Pernah Berkontak Jalani Tes Usap
"Bagi siapapun yang pernah bertemu saya dalam beberapa hari ini, silakan langsung menghubungi puskesmas terdekat untuk menjalani tes usap."BPS November Inflasi 028 Persen
Inflasi tertinggi terjadi di Tual yakni sebesar 1,15 persen mtm. Tetapi ada 7 kota yang mengalami deflasi, di antaranya Kendari, Ambon, atau Tarakan.Laporan Keuangan Bank BUMN Turun saat Pandemi Erick Thohir Pasang Badan
Erick mengatakan Himbara sebagai bagian dari BUMN strategis cukup terdampak akibat pandemi Covid-19, lantaran kehilangan pendapatan yang cukup besarIkut Buru Kelompok Ali Kalora TNI Kirim Pasukan Khusus ke Sulteng
“Pemerintah telah memerintahkan aparat keamanan melalui Satgas Operasi Tinombala, untuk melakukan pengejaran dan pengepungan terhadap para pelaku."Kelompok JI Masih Hidup Gunakan Kotak Amal di Minimarket untuk Danai Aksi Teror
"Dari temuan di Lampung, kita bisa lihat bahwa JI sampai saat ini masih tetap hidup dan memiliki kekuatan secara militer."Pandemi Satgas Covid-19 Minta Daerah Evaluasi Lonjakan Kasus
"Terkait dengan kesembuhan yang menurun hal ini perlu dijadikan bahan evaluasi khususnya oleh pemda setempat terkait pelaksanaan 3T,"Presiden Kekerasan Sigi Aksi Biadab
Kekerasan itu merupakan tindakan tidak berperikemanusiaan yang biadab.
Most Popular / Trending
Recent KBR Prime Podcast
Kamboja Tetap Tutup Sekolah Hingga Januari 2021
Kondisi Rumah Sakit dan Tenaga Kesehatan Seiring Meningkatnya Kasus Penularan Covid-19
Kabar Baru Jam 7
Kabar Baru Jam 8
Kapasitas Tempat Tidur Pasien Covid-19 di Jabar Lebihi Ambang Batas
