KBR, Jakarta - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyiapkan sanksi untuk importir bandel yang tak mau mengirim balik (re-ekspor sampah limbah ke negara asal.
Direktur Jenderal Pengelolaan Limbah, Sampah, dan Bahan Beracun Berbahaya (PSLB3) KLHK Rosa Vivien Ratnawati mengatakan sanksi tersebut berupa administratif hingga pidana.
Saat ini ada dua undang-undang yang melarang importasi limbah, yakni UU nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan UU nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
"Ini (perintah reekspor) kan tindakan soft sebetulnya. Meminta dia mengembalikan. Kalau dia tidak melakukan itu juga, rekomendasinya akan dicabut KLHK. Kedua, bisa tindakan pidana. Bisa Bea Cukai penyidiknya, bisa kami KLHK penyidiknya untuk penegakan hukum pidana," kata Rosa di kantor Kementerian Keuangan, Kamis (31/10/2019).
Rosa mengatakan UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memuat sanksi bagi pelanggar berupa pidana kurungan 5 hingga 15 tahun, serta denda Rp5 miliar hingga Rp15 miliar.
Adapun UU Pengelolaan Sampah, menetapkan sanksi 5 hingga 9 tahun penjara, serta denda Rp100 juta hingga Rp3 miliar.
Rosa mengatakan, pemerintah masih mengizinkan impor sampah kertas dan plastik untuk memenuhi kebutuhan industri pengolahan, lantaran pasokan sampah di dalam negeri belum terpilah dengan baik.
Meski demikian, ada kriteria sampah kertas dan plastik yang boleh diimpor, yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan nomor 1 tahun 2016.
Syarat sampah yang boleh diimpor, misalnya tidak berasal dari tempat pembuangan sampah akhir, tidak mengandung bahan berbahaya dan beracun, serta tidak mengandung cairan.
Rosa menolak alasan importir yang menyebut kesulitan mengimpor sampah kertas dan plastik tanpa tercampur barang berbahaya lainnya.
Ia mengatakan saat ini ada sembilan kontainer sampah impor di Pelabuhan Tanjung Mas Semarang, Jawa Tengah yang dinyatakan bersih dari limbah berbahaya (B3).
Editor: Agus Luqman
Pemerintah Siapkan Sanksi bagi Importir Bandel yang Enggan Reekspor Limbah
"Kalau dia tidak melakukan reekspor, rekomendasinya akan dicabut KLHK. Kedua, bisa tindakan pidana."
Petugas bea cukai Tanjung Perak Surabaya menunjukkan sampah impor terpapar limbah B3 di Terminal Petikemas Surabaya, Selasa (9/7/2019). (Foto: ANTARA/Didik S)
BERITA LAINNYA - NASIONAL
Fadli dan Fahri Terima Bintang Mahaputera Ini Kata Presiden
"Saya berkawan baik dengan pak Fahri Hamzah, berteman baik dengan pak Fadli Zon. Inilah Indonesia." Belajar Tatap Muka di Zona Kuning Ini Kata Federasi Guru
"Bagi FSGI, anak yang bisa belajar itu ya anak yang sehat dan hidup. Artinya kalau dia sekolah tapi kesehatan dan kehidupannya terancam bagaimana?" Uji Klinis Vaksin COVID-19 Fase 3 Ini yang Dirasakan Relawan
“Nanti pas dilakukan kembali vaksinasi yang kedua, catatan itu diberikan kepada dokter tersebut."Kasus Djoko Tjandra Jaksa Pinangki Jadi Tersangka dan Ditahan
"Telah dirasakan cukup diduga terjadi tindak pidana korupsi." BLT Pekerja Apindo Minta Sektor Informal juga Dapat
"Kasihan, usaha-usaha kecil mikro itu kan tidak ada yang mendaftarkan BPJS karyawannya," Uji Klinis Vaksin COVID-19 Fase 3 Ini yang Dipantau Tim Riset
"Di tahap tiga itu untuk membandingkan sebenarnya kelompok yang dapat vaksin sama placebo (vaksin palsu) berapa angka kejadian sakitnya,”Ketika 127 Ribu Kosakata Tak Cukup
“Kukira, melupakan adalah hal yang mudah untuk aku yang mudah lupa. Tapi tidak perihal perasaan. Semakin aku coba melupakannya, bayangan tentangnya justru makin kuat menghantui pikiranku." Belajar Tatap Muka di Zona Kuning Ini Syaratnya
"Jika orang tua tidak setuju, maka peserta didik tetap belajar dari rumah dan tidak dapat dipaksakan," BLT Pekerja BPJS Ketenagakerjaan Minta Karyawan Dorong HRD Segera Setorkan Nomor Rekening
"Kami meminta kerjasama seluruh perusahaan, kami minta kerjasama seluruh pekerja untuk dorong para perusahaan dan HRD masing-masing."Setara Kutuk Serangan Kelompok Intoleran di Surakarta
"Mendorong pemerintah daerah, Jawa Tengah dan Surakarta, dalam hal ini untuk mengambil langkah terukur dan tidak lengah dalam mengantisipasi timbulnya situasi tidak kondusif,"BLT Pekerja Kemenkeu Finalisasi Aturan Pembayaran
"Apakah nanti dibayar sekali atau berapa kali pembayaran, itu sedang kami finalisasi."Pilkada Serentak 2020 Bawaslu Rembang Pantau Medsos Terkait Netralitas ASN
“Upload, like, comment kandidat maupun calon nggak boleh. Jadi hal itu sesuai surat edaran dari kementerian terkait,“Ketika Cyberbullying Mengintai Anak Muda
Anak muda rentan jadi korban perisakan di dunia maya. Podcast Dear Dearest di Spotify melihat persoalan ini lewat surat cinta yang ditulis Joshua Suherman kepada Clairine Clay.Agar Merata Pemerintah Akan Permudah Syarat Pekerja Swasta Mendapat BLT
"Yang dikhawatirkan bukan apakah salah sasaran, tapi justru jangan sampai para pekerja yang berhak malah tidak mendapat insentif. Hanya karena secara administrasi, mereka sulit dijangkau."KPK Sebagian Besar Pendanaan Pilkada dari Sponsor Netralitas ASN Sulit Diterapkan
Dari hasil survei itu dapat disimpulkan bahwa umumnya pendanaan kampanye calon kepala daerah bersumber dari sponsor.Polisi Ancam Jemput Paksa Anita Jika Kembali Mangkir Pemeriksaan
Penyidik telah melayangkan surat pemanggilan kedua terhadap pengacara Djoko Tjandra tersebutPenerbangan dan Pariwisata Terpuruk Presiden Minta Penggabungan BUMN
“Momentum kita untuk transformasi di bidang pariwisata dan juga di bidang penerbangan melalui penataan yang lebih baik"Kasus Djoko Tjandra Ini Alasan Jaksa Pinangki Mangkir Panggilan Komjak
"Kami menerima surat dari atasan yang bersangkutan."Pertumbuhan Ekonomi Minus Apindo Minta Pemerintah Benahi Sektor Kesehatan
"Semua itu kuncinya adalah apabila sektor kesehatan itu bekerja dengan cepat. Masalahnya sektor kesehatan ini, realisasi stimulusnya masih rendah sekali."Ombudsman Data Bansos Semrawut Sejak Awal Penyaluran
Masalah bantuan sosial menjadi aspek yang paling banyak dilaporkan masyarakat kepada Ombudsman.
Most Popular / Trending
Recent KBR Prime Podcast
Kabar Baru Jam 20
Kabar Baru Jam 19
Kabar Baru Jam 18
Kabar Baru Jam 17
Pilkada Serentak Diwarnai Calon Tunggal
