KBR, Jakarta - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyiapkan sanksi untuk importir bandel yang tak mau mengirim balik (re-ekspor sampah limbah ke negara asal.
Direktur Jenderal Pengelolaan Limbah, Sampah, dan Bahan Beracun Berbahaya (PSLB3) KLHK Rosa Vivien Ratnawati mengatakan sanksi tersebut berupa administratif hingga pidana.
Saat ini ada dua undang-undang yang melarang importasi limbah, yakni UU nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan UU nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
"Ini (perintah reekspor) kan tindakan soft sebetulnya. Meminta dia mengembalikan. Kalau dia tidak melakukan itu juga, rekomendasinya akan dicabut KLHK. Kedua, bisa tindakan pidana. Bisa Bea Cukai penyidiknya, bisa kami KLHK penyidiknya untuk penegakan hukum pidana," kata Rosa di kantor Kementerian Keuangan, Kamis (31/10/2019).
Rosa mengatakan UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memuat sanksi bagi pelanggar berupa pidana kurungan 5 hingga 15 tahun, serta denda Rp5 miliar hingga Rp15 miliar.
Adapun UU Pengelolaan Sampah, menetapkan sanksi 5 hingga 9 tahun penjara, serta denda Rp100 juta hingga Rp3 miliar.
Rosa mengatakan, pemerintah masih mengizinkan impor sampah kertas dan plastik untuk memenuhi kebutuhan industri pengolahan, lantaran pasokan sampah di dalam negeri belum terpilah dengan baik.
Meski demikian, ada kriteria sampah kertas dan plastik yang boleh diimpor, yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan nomor 1 tahun 2016.
Syarat sampah yang boleh diimpor, misalnya tidak berasal dari tempat pembuangan sampah akhir, tidak mengandung bahan berbahaya dan beracun, serta tidak mengandung cairan.
Rosa menolak alasan importir yang menyebut kesulitan mengimpor sampah kertas dan plastik tanpa tercampur barang berbahaya lainnya.
Ia mengatakan saat ini ada sembilan kontainer sampah impor di Pelabuhan Tanjung Mas Semarang, Jawa Tengah yang dinyatakan bersih dari limbah berbahaya (B3).
Editor: Agus Luqman
Pemerintah Siapkan Sanksi bagi Importir Bandel yang Enggan Reekspor Limbah
"Kalau dia tidak melakukan reekspor, rekomendasinya akan dicabut KLHK. Kedua, bisa tindakan pidana."
Petugas bea cukai Tanjung Perak Surabaya menunjukkan sampah impor terpapar limbah B3 di Terminal Petikemas Surabaya, Selasa (9/7/2019). (Foto: ANTARA/Didik S)
Berita Terkait
BERITA LAINNYA - NASIONAL
Mendagri Usulkan Kepala Daerah Dipilih DPRD, Istana: Presiden Tak Setuju!
"Presiden menegaskan bahwa pemerintah tegak berdiri terhadap demokrasi dan tegak berdiri juga terhadap cita-cita reformasi"Jadi Sorotan, Anggaran Pembangunan Trotoar Jakarta Dipangkas Rp204 Miliar
"Anggaran untuk trotoar Rp1,2 T, artinya karena ada efisien ya sudah dikurangin Rp204 milliar. Yang tadinya kita mau ngerjain Jalan Letjen Suprapto (sama) Kebon Sirih, ya artinya kita hold dulu"Pak Prabowo, Mahasiswa Ogah Dijadikan Komponen Cadangan
"Sampai kapan pun kami akan tetap mempertahankan NKRI, cuma dengan caranya masing-masing. Mahasiswa dengan caranya masing-masing."Lentera Anak: Kebijakan Pengendalian Rokok Masih Lemah
“Peningkatan prevalensi perokok anak adalah bukti dari lemahnya pengendalian tembakau di tanah air."Cegah Radikalisme di Pemerintahan, Indonesia Luncurkan Portal Aduan ASN
"Ketika ada aduan yang masuk, nanti ada koordinasi dan akan ada satuan tugas, tentu sesuai dengan ranahnya masing-masing. Kita memiliki tim, nah, tim nanti yang akan mendalami."Greenpeace: Korporasi Makanan Minuman, Paling Banyak Produksi Sampah Plastik
"Industri ini tidak diatur, tentu kita tidak akan bisa selesai masalahnya. Mereka ini lah yang sebenarnya memproduksi single use plastic ke pasar, begitu," Target Januari 2020, Kartu Prakerja Akan Beri Pelatihan Barista Sampai Programmer
"Betul-betul kita harapkan pada saat menginjak Januari (2020), program bisa mulai dijalankan."Presiden Lapor Kasus Besar Tapi Tidak Diungkap, Ini Jawaban KPK
"Silakan datang ke KPK, jika memang ada yang perlu diketahui penangannya. Karena data-data pelaporan, termasuk informasi siapa pelapor menurut perundang-undangan harus dirahasiakan," Pemerintah Turunkan Standar Nilai Kelulusan CPNS
"Kalau tidak begitu, seleksi kemarin itu sampai ada beberapa kabupaten kota tidak ada yang lulus tes CPNS."'Kalau Proses IMB Amdal Lambat ya Dipercepat, Bukan Malah Dihapus'
"Bagaimana kalau kemudian enggak punya Amdal, kalau enggak punya izin lingkungan? Saya kira akan semakin rumit upaya kita untuk memastikan hak rakyat Indonesia mendapatkan lingkungan hidup sehat."Tersangka Dana Hibah, Pengadilan Tolak Praperadilan Eks-Menpora
Hakim tunggal Elfian menyatakan proses penetapan tersangka, penyidikan, dan penahanan yang dilakukan KPK sesuai prosedur hukum. Tak Hapus IMB, Menteri ATR/BPN : Penyederhanaan Proses
"Itu harus disederhanakan, tanpa mengorbankan tujuan dari pada aturan itu sendiri. Misalnya IMB, IMB itukan untuk keamanan dan keselamatan orang, bangunan, orang tinggal di dalamnya. Itu tidak boleh"BPJS Kesehatan, Sri Mulyani Disebut Tak Setujui Ide Menkes Beri Subsidi Iuran
"Ketika mau disahkan menjadi Perpres kan semua kementerian terkait juga sudah paraf. Jadi presiden tidak asal tandatangan." Mahfud MD: Presiden Lapor Kasus Besar Tapi Tidak Diungkap KPK
"Saya laporin sendiri kata Presiden, Atau kami sudah melaporkan kasus ini, tapi tidak disentuh," RDP dengan DPR-Jaksa Agung, Komnas HAM Bakal Tegaskan Kasus Trisakti dan Semanggi
RDP tersebut akan digelar di Komisi Hukum DPR dengan melibatkan Jaksa Agung ST Burhanuddin. RDP itu digelar tepat 21 tahun peristiwa Semanggi I yang terjadi 13 November 1998 lalu. Untuk Hadapi Ancaman Militer, Prabowo Ingin Warga Sipil Terlibat
"Sebagai contoh, kalau lihat di Amerika Serikat, sumber perwira itu mereka dapat dari akademi militer, mungkin 20 persen. Dan, 80 persennya adalah perwira cadangan dari universitas," ujar Prabowo.Mahfud MD Tunggu Perintah Presiden soal Perpu KPK
"Saya pasti sangat senang kalau Perpu itu dikeluarkan, supaya jalan. Pasti mendukung (Perpu). Tetapi saya menteri sekarang."Komnas HAM: Lebih Mudah Bangun Diskotik Dibanding Rumah Ibadah
membangun rumah ibadah justru lebih sulit dibanding membangun diskotik, karena terbentur Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PMB) yang bermasalahKontroversi Hapus Amdal, Ini Jawaban Menteri LHK dan Menteri ATR
Kementerian ATR harus bisa bedakan antara menghapus dan mengecualikan. Penghapusan dengan pengecualian. Permen yang dirujuk P24-nya Menteri LHK, kita menyebutnya pengecualian, bukan menghapus.Kemenag Ungkap Strategi 'Sensor' Konten Khilafah
"Khilafah itu kan bisa disalahpahami oleh anak-anak kita. Oleh guru-guru kita juga bisa salah paham kalau tidak dijelaskan secara baik."
Most Popular / Trending
Recent KBR Prime Podcast
Kabar Baru Jam 20
Kabar Baru Jam 19
Kabar Baru Jam 18
Kabar Baru Jam 17
Rencana Pembentukan Komponen Cadangan Militer Tuai Polemik