KBR, Purwokerto – Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir berharap seluruh rakyat Indonesia legowo dengan dilantiknya Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2019-2024, Joko Widodo dan KH Ma’ruf Amin.
Menurut Haedar Nashir, presiden dan wakil presiden terpilih dalam pemilu konstitusional adalah pilihan rakyat Indonesia, dan bukan milik sebuah golongan, terlepas dari perbedaan politik pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019, yang selesai begitu Pemilu usai.
Haedar juga berharap Presiden dan Wakil Presiden terpilih Jokowi-Ma'ruf Amin menjalankan amanah rakyat Indonesia dan membangun pemerintahan untuk seluruh rakyat Indonesia.
Haedar juga berharap pemerintah mau mendengar masukan dan aspirasi rakyat, untuk perbaikan Indonesia yang lebih baik.
“Muhammadiyah menyampaikan selamat menjalankan amanah, dan menjadi pemerintah untuk seluruh rakyat Indoesia, bukan untuk satu golongan, bukan untuk satu kelompok. Tentu pemerintah juga harus mendengarkan masyarakat dan aspirasi. Dengan harapan, selalu ada perbaikan-perbaikan,” kata Haedar Nashir, di Purwokerto, kemarin.
Haedar meminta agar pemerintah tidak melarang kritik. Namun, katanya, kritikan atau dukungan kepada pemerintah tetap dalam konteks satu keluarga besar bangsa Indonesia.
Saat ini, Muhammadiyah selalu mengedapankan politik kebangsaan, karena sejak prakemerdekaan, Muhammadiyah selalu terlibat aktif dalam politik kebangsaan hingga konfrontasi fisik dengan penjajah.
"Antara lain dengan gerakan Asykar Perang Sabil, di Yogyakarta dan Jawa Tengah," pungkasnya.
Editor: Kurniati Syahdan
"Jadi saksi saja tentang OTT kemarin, untuk pak Isa Anshary, Dzulmi Eldin, dan Syamsul."
"Ini adalah kenaikan defisit yang cukup besar, dibandingkan tahun lalu yaitu 25,8 persen."
"Y inilah amir kelompok ini ditangkap di Sumut sebagai leader dari jaringan RMN. Dia memimpin latihan di Gunung Sibayak."
"Tantangannya, pemahaman mengenai objek bea meterai ini masih kurang."
"Seperti khilafah misalnya ya harus dipahami bahwa khilafah itu tidak relevan, tidak kontekstual, sama sekali tidak cocok di Indonesia"
"Pengusaha atau pengurus korporasi akan takut melakukan tindakan apapun, karena apabila business judgment mereka salah maka rentan dipidana. Hal ini jelas akan berdampak buruk pada iklim investasi."
“Kami menghimbau kepada tokoh-tokoh masyarakat, juga tokoh-tokoh bangsa, agar dalam menyampaikan statement itu menghindari hal-hal yang mengandung muatan-muatan yang nanti kontraproduktif."
"Banyak data NIK dan KK di Dukcapil Kabupaten/kota yang belum terintegrasi secara penuh dengan database Dukcapil pusat."
Menurutnya ini merupakan salah satu kegiatan proaktif yang dilakukan WhatsApp, guna menyisir akun-akun palsu sehingga keamanan pengguna lebih terjaga.
"Kemarin 18, sekarang ada ditambah lima orang, dua di antaranya menyerahkan diri tadi malam didampingi Kepling ke Polsek Hamparan Perak,"
"Nanti kita lihat lebih lanjut ya, tidak mungkin saya jelaskan sekarang gratifikasinya terkait apa. Ini masih terus kami klarifikasi, ada beberapa orang juga yang perlu kami mintakan keterangan,"
Berdasarkan putusan Mahkamah Agung nomor 3318 K/Pid/Sus Tahun 2019, tanggal 17 Oktober 2019. Yang dijatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp477,359,539.
"Banyak di antara mereka yang belum memahami hak-hak perempuan pekerja, serta merasa takut, malu, dan tidak tahu tempat untuk melapor ketika mengalami kekerasan ataupun diskriminasi di tempat kerja."
"Mungkin ke depan diproyeksikan Biak ini menjadi semacam 'space island' atau pulau keantariksaan."
"APBD-nya hampir 70 persen untuk mengurusi orang-orang Pemda. Jadi sisa-sisanya untuk rakyat. Itu kan tidak benar.”
"Sistem jalan berbayar sering dinilai sebagai kebijakan elitis, yang menghalangi orang miskin menggunakan jalanan sehingga orang kaya bisa bepergian tanpa hambatan."
"Program ini untuk kita dorong, agar sebelum mereka formal menikah, sudah dapat informasi itu," ujar Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kemenkes, Kirana Pritasari. 
“Yang gede-gede itu tidak ngurusin yang kecil-kecil. Supaya ekonomi rakyat diberikan kepada pengusaha lemah UMKM, itu arahnya ke sana, yang gede ngurus yang gede, yang kecil biar kepada UMKM".
"Intinya bahwa atas berbagai yang dinamakan pelanggaran HAM, kita jangan hanya fokus kepada penyelesaian yudisial, tapi juga ada alternatif penyelesaian nonyudisial."
"Tunggu saja tanggal mainnya. Pokoknya sudah masuk target saya, "