Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Tenggara Mastri Susilo menilai sanksi disiplin saja bagi tersangka pelaku takkan cukup. Mastri mengatakan pelaku juga harus ditangkap dan dipidana. Menurut Mastri pemberian sanksi disiplin saja tidak adil.
"Ada enam orang yang terperiksa. Kabarnya minggu ini akan disidangkan disiplin, sidang disiplin ya. Sidang disiplin terkait kesalahan prosedur, karena membawa senjata api dalam pengamanan unjuk rasa. Ketika pro justitia berjalan, uji balistik sudah dilakukan, dan ditemukan siapa pelaku dari penembakan korban Randi dan Yusuf. Itu pelaku harus diberikan hukuman yang sesuai peraturan perundang-undangan," kata Mastri Susilo kepada KBR, Minggu (13/10/2019).
Baca juga:
-
Polda Pastikan 6 Polisi Bawa Senjata Api Saat Kawal Demo di Kendari
-
Uji Balistik Kasus Mahasiswa Kendari di Luar Negeri, Ini Kata Ombudsman
Kepala Ombudsman Perwakilan Sultra Mastri Susilo mengatakan proses hukum dan penyelidikan pelaku masih belum jelas.
Ia mendesak kepolisian terbuka terkait penyelidikan pelaku penembakan mahasiswa di Kendari. Bahkan Mastri masih mempertanyakan, kenapa uji balistik di lakukan di luar negeri.
"Mesti ada klarifikasi dari kepolisian, terserah dari Polda atau Mabes Polri, kenapa ada perubahan tempat uji balistik? Dari Makassar tiba-tiba dipindah ke Belanda dan Australia. Itu harus ada penjelasanya. Apa alasannya? Apakah selongsong dan proyektil itu akan dilakukan uji balistik di Makassar, itu disampaikan ketika kita koordinasi awal pada Tim Reskrim," ujarnya.
Mastri menilai, kepolisian tak serius menyelidiki kasus ini hingga tuntas. Sebab, kata Mastri, penyelidikan terhadap pelaku berjalan lamban.
Ia mengatakan Ombudsman Sultra masih mempertimbangkan kemungkinan untuk terlibat penyelidikan pelaku penembakan mahasiswa itu, jika nanti kepolisian tak kunjung mengungkap siapa pelakunya.
Mastri mengatakan, Ombudsman Sultra masih membahas solusi penuntasan kasus penambakan mahasiswa di kendari dengan Ombudsman RI.
Baca juga:
- Mahasiswa UHO Tewas, Polri: Jangan Simpulkan Karena Peluru Tajam
- Dua Mahasiswa Tewas, Ini Perintah Jokowi
Editor: Agus Luqman
Ikhtiar meningkatkan kesejahteraan lansia
Survei aplikasi kencan Seeking Arrangement menyebut jumlah sugar daddy di Indonesia itu paling banyak kedua se-Asia. Kemenparekraf membentuk satgas khusus guna menindak para turis yang berulah di Bali
Said mengatakan alasan pihaknya mengajukan uji materiil karena Permenaker Nomor 5 Tahun 2023 itu, bertentangan dengan Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) Nomor 11 Tahun 2020.
Seperti, mempersiapkan tenaga kerja penduduk lokal di daerah tujuan investasi.
Hal itu tak sesuai dengan asas profesionalitas dan netralitas dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.
Ada sembilan catatan terkait pasal-pasal bermasalah dan merugikan kalangan buruh dalam Perpu Cipta Kerja.
Afifuddin membantah adanya upaya mediasi dari PN Jakarta Pusat dalam menyelesaikan perkara itu. Menurutnya, pihak pengadilan tidak mengadakan mediasi.
Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengingatkan masyarakat menjaga persatuan, perdamaian dan tidak terprovokasi berita bohong atau diadu domba selama tahun politik.
Kenaikan harga pangan yang sudah tidak wajar yakni pada sektor bawang merah dan bawang putih yang kenaikannya mencapai 20 persen.
"Ternyata pemerintah cuma pemadam kebakaran saja. Jika harga sudah berterbangan naik baru menggelar operasi pasar."
Fobia ini menyebabkan penderitanya merasa takut secara berlebihan terhadap kematian.
Sebelum memimpin BI selama lima tahun belakangan, Perry menjabat sebagai Deputi Gubernur BI periode 2013-2018.
Majelis hakim menilai gugatan perwakilan kelompok cara tepat sebagai upaya yang efisien guna mewakili 324 anak korban gagal ginjal akut.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto beralasan, Perpu Cipta Kerja dapat menjadi salah satu solusi Indonesia dalam menghadapi krisis ekonomi global.
"Selama pemerintah tidak menguasai stok gabah, maka selamanya pemerintah akan menjadi bulan-bulanan para pemain swasta."
PYCH di Papua merupakan yang pertama di Indonesia.
Mahfud menambahkan, korupsi di Indonesia saat ini menjadi fenomena yang gila. Kata dia, praktik korupsi ada ketika kita menoleh ke segala penjuru.
Ia pun optimistis pertumbuhan ekonomi bakal bercokol di kisaran 5 hingga 5,3 persen tahun ini.
Syarat menjadi hakim MK berdasarkan undang-undang adalah harus memiliki integritas.
Top Three Hoax of The Week
