KBR, Jakarta- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Lampung Utara, Agung Ilmu Mangkunegara sebagai tersangka terkait kasus dugaan suap Proyek di Dinas PUPR dan Dinas Perdagangan. Selain Bupati Agung, KPK juga menetapkan lima orang lainnya sebagai tersangka.
Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan mengatakan empat orang disangkakan sebagai penerima, sementara dua orang lainnya berperan sebagai pemberi suap.
"KPK menetapkan 6 orang tersangka. Sebagai penerima, AIM (Agung Ilmu Mangkunegara) Bupati Lampung Utara 2014-2019, RSY (Raden Syahril) orang kepercayaan AIM, SYH (Syahbuddin) Kepala Dinas PUPR Kabupaten Lampung Utara, WHN (Wan Hendri) Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Utara," ucap Basaria di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin, (7/10/2019).
Sementara dua orang tersangka dari pihak swasta yang berperan sebagai pemberi, yaitu Hendra Wijaya Saleh (HWS) dan Chandra Safari (CHS).
KPK menduga Bupati Agung menerima Rp1,24 miliar dari Dinas PUPR dan Dinas Perdagangan di Kabupaten Lampung Utara dari proyek-proyek di dinas tersebut dan lainnya. Namun, uang yang sudah diterima oleh Bupati sejumlah Rp800 juta. Adapun uang yang disita KPK sebesar Rp728 juta. Uang tersebut disimpan oleh Raden Syahril sebagai orang kepercayaan Bupati, sebelum akhirnya digunakan oleh Agung dengan beberapa tujuan.
Agung dan Raden disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.
Syahbuddin dan Wan Hendri disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.
Sementara pemberi suap, Hendra dan Chadra, disangka melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Penetapan status tersangka ini merupakan perkembangan dari OTT Minggu, (6/10/2019) lalu. KPK menangkap tujuh orang dan langsung dibawa ke Jakarta menggunakan jalur darat. Satu orang kemudian menyerahkan diri HWS (Hendra Wijaya Saleh) ke Kantor Kepolisian Resor Lampung Utara yang kemudian diantar ke Kantor Kepolisian Daerah Lampung.
Aparat diduga melanggar HAM dalam menindak massa aksi saat pembubaran paksa.
Sepak bola Indonesia masih memiliki banyak kelemahan.
"Pernyataan Melchias Mekeng soal makan 'uang haram' menuai kritikan. Sementara, pemberitaan media masih diskriminatif terhadap keberagaman identitas gender dan orientasi seksual"
"Jangan dicampur aduk, ada ada wilayah politik, ada wilayah olahraga," 
"Kita harapkan ke depan tidak ada lagi masyarakat kita yang lebih senang liburan ke luar negeri."
"Kita berhasil mengamankan 16 ribu batang,”
"Jadikan hal ini sebagai pembelajaran berharga bagi kita semuanya, bagi persepakbolaan nasional Indonesia,”
Jokowi menginstruksikan jajarannya memastikan suplai beras di seluruh tanah air berada pada kondisi normal.
Bahkan dikatakan justru mengakibatkan kekaburan makna pasal tersebut secara keseluruhan.
Anton menyebut, segala persiapan yang terlanjur dilaksanakan untuk Piala Dunia U-20 dapat dijadikan investasi, semisal perbaikan stadion.
"Nggak ada, kalau Kanjuruhan, begitu kejadian langsung di-banned kita, langsung dicabut ke-tuanrumahan,"
"Kami menemukan peristiwa pidananya, kemudian bukti permulaan yang cukup"
Sebetulnya bukan pakaian bekas impor yang menjadi ancaman serius pelaku UMKM.
"Saya sakit hati, memang saya sendiri sangat lelah,"
“Menjatuhkan terhadap terdakwa Teddy Minahasa Putra bin Haji Abu Bakar dengan pidana mati dengan perintah terdakwa tetap ditahan,”
Kenaikannya mencapai 47 persen, yakni dari 85 juta pada 2022, naik menjadi 123 juta pada tahun ini.
"Dengan anggaran yang Rp 2,1 triliun, kalau direhabilitasi saya kira selesai maka lapas kita akan berkurang jauh (tak penuh)"
Presiden berjanji bakal segera mencarikan solusi.
