Mulai Hari ini Hingga Pelantikan Presiden, Polda Metro Larang Demo

"Ketika ada pihak-pihak yang akan sampaikan pemberitahuan terkait unjuk rasa, kita akan ambil diskresi untuk tidak memberikan surat penerimaan itu."

BERITA | NASIONAL

Selasa, 15 Okt 2019 11:40 WIB

Author

Heru Haetami

Mulai Hari ini Hingga Pelantikan Presiden, Polda Metro Larang Demo

Polisi menangkap seorang yang diduga provokator saat aksi demonstrasi di depan gedung DPR, Jakarta, Selasa (24/9/2019). (Foto: ANTARA/Aditya Pradana Putra)

KBR, Jakarta- Kepolisian Jakarta akan menolak pemberitahuan aksi jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada Minggu (20/10).
Kapolda Metro Jaya Gatot Eddy Pramono  menegaskan tidak akan menerima surat pemberitahuan aksi demonstrasi menjelang pelantikan.

Kata dia, keputusan tersebut atas kesepakatan dengan TNI untuk keamanan gedung DPR/MPR/DPD saat pelantikan presiden berlangsung.

"Polda metro dibackup mabes polri. Kita akan backup full kegiatan ini. Pangdam sampaikan ketika ada pihak-pihak yang akan sampaikan pemberitahuan terkait unjuk rasa, kita akan ambil diskresi untuk tidak memberikan surat penerimaan itu. Tujuannya agar situasi tetap kondusif," kata Gatot di Kompleks Parlemen, Jakarta Senin (14/10/2019).

"Apabila ada yang sampaikan surat pemberitahuan tentang akan diadakan penyampaian aspirasi, kami tidak akan memberikan surat tanda penerimaan," katanya

Kapolda Metro Jaya Gatot Eddy Pramono mengatakan penolakan izin penyampaian aspirasi itu akan berlaku terhitung Selasa 15 Oktober hingga 20 Oktober atau seminggu menjelang pelantikan.

"Diberlakukan sampai tanggal 20. Setelah itu kan aspirasi boleh disampaikan. Jadi ini diskresi kita," kata Gatot

Aksi demonstrasi mahasiswa rencananya akan digelar kembali di Jakarta. Aksi akan dilakukan di gedung DPR Senayan, Jakarta.

Demonstrasi lanjutan itu dilakukan  sebagai desakan agar Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) UU Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Pada Kamis (17/10) tepat sebulan pascapengesahan parlemen, revisi itu akan menjadi Undang-Undang.


30 Ribu Personil

Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut sebanyak 30.000 personel gabungan TNI dan Polisi akan menjaga  pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Minggu (20/10) di Kompleks Parlemen, Jakarta. Hal itu dikatakan Puan usai rapat koordinasi DPR bersama TNI, Polri, dan BIN di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (14/10/2019).

"Personel yang akan disiagakan dari TNI dan Polri kurang lebih 30.000 personel. Akan menyisir ring 1 dan ring 2 yang nanti pelaksanaannya akan diatur sehingga bisa berjalan dengan baik," kata Puan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (14/10/2019).

Puan menambahkan, tim keamanan akan menyisir di beberapa tempat sekitar gedung DPR/MPR/DPD.

Ketua DPR RI Puan Maharani mengimbau anggota dewan dan seluruh tamu undangan agar dapat menghadiri acara tepat waktu.

"Insyaallah pelantikan dimulai pukul 14:30. Diharapkan seluruh undangan sudah hadir," pungkasnya.

Editor: Rony Sitanggang

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 20

Kabar Baru Jam 19

Kabar Baru Jam 18

Kabar Baru Jam 17

Rencana Pembentukan Komponen Cadangan Militer Tuai Polemik