LL Dikti: Papua dan Papua Barat Kekurangan 700 Dosen

"Kebutuhan tenaga dosen bidang eksakta menjadi prioritas."

BERITA | NASIONAL | NUSANTARA

Selasa, 29 Okt 2019 17:09 WIB

Author

Adi Ahdiat

LL Dikti: Papua dan Papua Barat Kekurangan 700 Dosen

Ruang komputer di Universitas Sains dan Teknologi Jayapura, salah satu perguruan tinggi swasta di Papua. (Foto: www.ustj-papua.ac.id)

KBR, Jakarta - Perguruan tinggi swasta (PTS) di Papua dan Papua Barat masih kekurangan banyak dosen.

Hal itu dilaporkan Suriel S. Mofu, mantan rektor Universitas Papua yang kini menjabat Koordinator Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LL Dikti) wilayah Papua dan Papua Barat.

"Kebutuhan tenaga dosen bidang eksakta menjadi prioritas, untuk pengajuan permintaan tambahan 700 tenaga dosen kepada pemerintah pusat melalui kementerian terkait," Suriel di Biak, Papua, kepada Antara, Selasa (29/10/2019).

"Jika kekurangan tenaga dosen tidak dapat terpenuhi di berbagai PTS Papua dan Papua Barat, maka wilayah ini akan tidak maksimal melaksanakan proses perkuliahan mahasiswa sesuai dengan program studi bersangkutan," katanya lagi.

Suriel pun berharap pemerintah pusat bisa memenuhi kebutuhan tenaga dosen di 60 PTS Papua dan Papua Barat pada tahun 2020 mendatang.

Di periode pemerintahan kedua Jokowi, urusan pendidikan tinggi ditempatkan ke bawah wewenang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud).

Artinya, masalah kekurangan dosen ini menjadi tanggung jawab Nadiem Makarim selaku Mendikbud baru. 


Gubernur Papua Ingin Bangun Universitas Baru

Sebelum masalah kekurangan dosen ini mencuat, Gubernur Papua Lukas Enembe sempat menyatakan rencana untuk membangun kampus baru di Papua dan Papua Barat.

Rencana itu dilontarkan Gubernur Lukas setelah ribuan mahasiswa perantau asal Papua dan Papua Barat melakukan eksodus atau pulang kampung massal terkait isu rasisme.

"Tahun 2021 saya fokus bangun universitas di seluruh Papua. Gampang untuk tampung mereka (mahasiswa Papua yang eksodus). Itu bisa kita lakukan jangka panjangnya," kata Gubernur Lukas, Selasa (17/9/2019).

Koordinator LL Dikti Papua dan Papua Barat Suriel pun mengaku siap mendukung rencana tersebut.

"LL Dikti Papua dan Papua Barat siap memproses pengajuan pembukaan lembaga PTS (baru), namun harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat," tegas Suriel.

Editor: Agus Luqman

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 20

Kabar Baru Jam 19

Kabar Baru Jam 18

Kabar Baru Jam 17

Rencana Pembentukan Komponen Cadangan Militer Tuai Polemik