KBR, Jakarta- Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menilai rezim pemerintahan Jokowi periode pertama banyak mengkriminalisasi aktivis agraria. Menurut Sekjen KPA Dewi Kartika tindakan itu tak sesuai Nawacita.
“Yang dijalankan menteri-menteri Jokowi bukan yang dicita-citakan dalam Nawacita. Masih banyak petani, masyarakat adat yang ditangkap,” kata Sekjen KPA Dewi Kartika, Jumat (18/10/2019).
“Selama pemerintahan Jokowi saja ada sekitar 800 lebih aktivis agraria, petani, masyarakat adat, nelayan, ditangkap karena mempertahankan kampung-kampung, desa, tanah-tanah garapannya,” lanjutnya.
Menurut KPA, ratusan masyarakat dan aktivis itu ditangkap karena terlibat konflik lahan dengan proyek-proyek pembangunan infrastruktur, konservasi, dan pariwisata.
Korban Konflik Agraria Periode Pertama Jokowi
Sebelumnya, KPA juga pernah merilis laporan panjang tentang konflik agraria yang terjadi selama 2014-2018.
Tak hanya kriminalisasi, menurut laporan KPA ada banyak juga masyarakat yang mengalami penganiayaan, bahkan sampai terbunuh. Rinciannya adalah:
- 51 orang petani dan pejuang agraria tertembak
- 546 orang mengalami penganiayaan
- 940 orang dikriminalisasi dan ditahan tanpa prosedur jelas
- 41 orang tewas terbunuh
Menurut KPA, pihak yang paling sering terlibat sebagai pelaku dalam kasus-kasus itu adalah polisi, jasa keamanan swasta, TNI, dan juga Satpol PP.
Ada juga beberapa kasus kekerasan antarsesama warga, yang dipicu putusan-putusan keliru pejabat publik mengenai sengketa lahan.
Editor: Sindu Dharmawan
"Kalau memang di daerah tidak bisa mengantisipasi hal tersebut ya tentunya kita harus membuat perencanaan untuk menggandeng pihak swasta,"
Sebanyak 34 orang meninggal dunia di Kabupaten Mamuju dan delapan orang di Kabupaten Majane.
"Kami melakukan estimasi dengan kapasitas 50,4 Megawat dengan PLTB itu. Satu turbinnya bisa menghasilkan 4 sampai 6 Megawat."
"Setelah periode April kita akan memulai vaksinasi total kan 140 juta. Ya berarti jumlah vaksinnya jauh akan lebih banyak,"
Pada Desember 2020, Indonesia mencatatkan surplus neraca perdagangan dengan beberapa negara yakni Amerika Serikat (AS), India sebesar dan Filipina. 
"Salah satu korban atas nama Okky Bisma dan pada hari ini keluarga telah sepakat hasil kerja dari Tim DVI untuk diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan,"
"Kita harus memprioritaskan pada upaya mitigasi bencana untuk meningkatkan multi-hazard early warning system dan meningkatkan fungsi pengawasan. Juga hambatan lemahnya koordinasi."
"Hendaknya semua pihak mendukung Keputusan Presiden itu. Harapannya, semua proses berjalan lancar. Sehingga suksesi kepemimpinan di Polri dapat berjalan dengan baik."
"Pertama atas nama Indah Halimah Putri, lalu yang kedua atas nama Agus Minarni,"
"Saya amat yakin bahwa hampir semua yang menolak itu kalau diajak ngobrol diberi penjelasan yang baik dan benar bahwa itu aman,"
"Menolak vaksin sama dengan Anda membahayakan lingkungan sekitar, Anda menjadi sumber penyakit, sehingga membahayakan keselamatan masyarakat dan negara," 
"Menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir dan pemberhentian dari Jabatan Ketua KPU kepada teradu Arief Budiman selaku Ketua KPU RI,"
“Banyumas yang rencananya vaksinasi akan mulai dilaksanakan pada 14 Januari 2021 ini, digeser menjadi pertengahan Februari tahun 2021 ini."
"Kami sangat mengharapkan proses ini bisa segera ditindaklanjuti oleh DPR secepat-cepatnya," 
"Meskipun telah dilaksanakan vaksinasi, Saya ingin mengingatkan kembali pentingnya disiplin terhadap protokol kesehatan,"
"Saya memulai ikhtiar besar untuk terbebas dari pandemi dengan menerima vaksin Covid-19,"
"Hal ini secara langsung dapat berdampak negatif pada keseluruhan usaha penanganan atau treatment di rumah sakit tersebut," 
