Keluarga Korban Penculikan Aktivis Kecewa Jika Prabowo Masuk Kabinet

Prabowo diduga terlibat dalam penculikan para aktivis yang kritis terhadap pemerintah saat Orde Baru. Sejumlah orang belum ditemukan hingga kini, termasuk seniman asal Solo, Wiji Thukul.

BERITA | NASIONAL

Selasa, 22 Okt 2019 15:45 WIB

Author

Sadida Hafsyah, Lea Citra

Keluarga Korban Penculikan Aktivis Kecewa Jika Prabowo Masuk Kabinet

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto usai bertemu Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/10/2019). (Foto: ANTARA/Wahyu Putro)

KBR, Jakarta - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menjadi bahan perbincangan publik setelah berpeluang masuk kabinet Jokowi-Maruf.

Pada Senin (21/10/2019), Prabowo mendatangi Istana Kepresidenan dengan mengenakan kemeja warna putih---sama seperti kemeja para tokoh lain yang diundang Jokowi dalam seleksi calon menteri.

Salah satu elemen yang membincangkan Prabowo adalah para keluarga korban penculikan aktivis 1997-1998. Prabowo, melalui Tim Mawar, diduga terlibat dalam penculikan para aktivis yang kritis terhadap pemerintah saat itu.

Sejumlah orang korban penculikan belum ditemukan hingga kini, termasuk seniman asal Solo, Wiji Thukul.

Adik kandung Wiji Thukul, Wahyu Susilo menolak jika Jokowi memasukkan Prabowo ke kabinet periode 2019-2024.

Wahyu Susilo berharap Presiden Joko Widodo mempertimbangkan kembali rencana ini. Sebab Prabowo dianggap bertanggung jawab atas kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat di masa lalu, terutama penculikan para aktivis di masa Orde Baru.

"Saya kira itu sangat mengecewakan keluarga korban ya. Saya berharap itu hanya wacana. Kan ini masih pada tahap audisi. Audisi itu kan mencocokan, terus kemudian mengetes suara publik. Jokowi harus mendengarkan juga suara publik, apalagi suara pemilih, seperti itu," kata Wahyu saat dihubungi KBR, Selasa (22/10/2019).

Wahyu Susilo yang juga merupakan relawan pendukung Jokowi mengatakan seharusnya Jokowi serius mencermati rekam jejak calon menteri di periode kedua. Terutama terkait sejarah pelanggaran HAM yang hingga saat ini penuntasannya masih menjadi persoalan besar.

Ia berharap mandeknya penyelesaian kasus pelanggaran HAM di periode pertama pemerintahan Jokowi, tidak terulang kembali di masa mendatang.

"Di periode kedua ini harus tetap ada banyak tekanan, baik dari masyarakat sipil, dari keluarga korban. Bagaimanapun juga kita tetap mendesak, terutama mereka yang nantinya dipilih di kabinet. Misalnya untuk urusan Hak Asasi Manusia, misalnya Kejaksaan Agung. Itu juga untuk terus menjalankan rekomendasi-rekomendasi. Kan sebenarnya ada rekomendasi dari DPR tentang langkah-langkah hukum yang harus dilakukan untuk kasus penghilangan paksa," jelasnya.

Rekomendasi yang dimaksud adalah empat rekomendasi yang dikeluarkan DPR pada September 2009. Rekomendasi itu antara lain pembentukan Pengadilan HAM Adhoc kasus penculikan, pencarian korban penculikan yang masih hilang, rehabilitasi bagi korban dan ratifikasi aturan internasional tentang antipenghilangan paksa.

Meskipun Prabowo benar menjadi bagian dari pemerintah, Wahyu mengatakan Jokowi seharusnya bersikap tegas menuntaskan pelanggaran HAM.

"Kunci penyelesaian masalah ini bukan hanya rekam jejak menteri-menteri yang bersih, melainkan juga bagaimana sikap Presiden menghadapi institusi militer yang terlibat dalam sejarah kelam di masa lalu," kata Wahyu.

Makin pesimistis


LSM Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mengkritik Presiden Jokowi yang mempertimbangkan memilih Prabowo Subianto sebagai menteri.  

Deputi Koordinator Kontras, Ferry Kusuma menganggap Jokowi mengabaikan persoalan HAM jika sampai mengangkat Prabowo sebagai pembantunya.

Ia pesimis akan penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu di periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi.

"Prabowo, dia bertanggung jawab terhadap kasus penghilangan orang secara paksa. Ada empat rekomendasi, yang direkomendasikan oleh panitia khusus komisi III DPR RI. Nah empat rekomendasi ini, itu yang menginisiasi juga partai PDIP. Pertama pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc untuk kasus penculikan dan penghilangan orang secara paksa. Kedua rehabilitasi bagi korban. Ketiga, pencarian terhadap 13 orang yang hilang itu yang masih. Keempat, ratifikasi konvensi orang hilang. Keempat-empat ini, tidak ada satu pun yang jalan. Kalau pak Jokowi menempatkan lagi pak Prabowo kedalam kabinetnya. Ini bagaimana yang keempat ini?" kata Ferry Kusuma.

Deputi Koordinator Kontras, Ferry Kusuma memprediksikan persoalan HAM masa lalu akan suram jika Prabowo masuk kabinet.

Menurutnya, Jokowi seharusnya memilih orang-orang profesional, mengerti persoalan hukum, keamanan, dan terbebas dari kasus-kasus HAM masa lalu ketimbang Prabowo.

Selain menteri-menteri, Ferry menyebut, Jaksa Agung dan Kapolri adalah bagian penting penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu.

Ferry tetap mengharapkan, pemerintahan Jokowi periode kedua lebih baik ditengah pesimisme publik dan korban pelanggaran HAM masa lalu.  

"Nah lima tahun kedepan ini, kalau ditanya optimis atau pesimis. Kebanyakan ya kita pesimis dengan situasi lima tahun ini. Pak Jokowi harus memprioritaskan penegakan hukum dalam hal ini, penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu itu. Apa lagi misalnya, Widji Thukul. Pak Jokowi kenal dengan Widji Thukul, katanya begitu ya dulu. Tapi tidak ada upaya mencari keberadaan Widji Thukul dan nama-nama 12 orang lagi itu dalam pemerintahan ini," ujarnya.

Editor: Agus Luqman 

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 18

Kabar Baru Jam 17

Puluhan Pabrik Tahu di Sidoarjo Gunakan Sampah Plastik Impor untuk Bahan Bakar

Cegah Radikalisme Menag Akan Ganti Ayat-ayat Al Qur'an?

Kabar Baru Jam 15