Jokowi Gabungkan Kemaritiman dan Investasi, KIARA: Ini Ancaman Serius

“Pemerintahan Joko Widodo hanya melihat pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil hanya sebagai objek investasi. Lebih jauh, hanya sebagai objek eksploitasi.”

BERITA | NASIONAL

Kamis, 24 Okt 2019 14:38 WIB

Author

Adi Ahdiat

Jokowi Gabungkan Kemaritiman dan Investasi, KIARA: Ini Ancaman Serius

Pembangunan sirkuit Moto GP di kawasan pesisir Mandalika, Lombok Tengah, NTB (10/10/2019). (Foto: ANTARA/Ahmad Zubaidi)

KBR, Jakarta - Di periode pemerintahan keduanya, Presiden Jokowi menempatkan urusan investasi di bawah kewenangan Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Kemaritiman.

Jokowi kemudian menunjuk Luhut Pandjaitan sebagai Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi periode 2019-2024.

"Saya kira terobosan-terobosan dalam rangka Indonesia poros maritim dunia, menangani hambatan investasi, dan merealisasikan komitmen-komitmen investasi besar berada di tangan beliau (Luhut)," kata Jokowi saat memperkenalkan calon menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, seperti dikutip Antara, Rabu (23/10/2019).

Di tempat terpisah, Luhut pun menegaskan bahwa Kemenko yang ia pimpin kini punya bidang pekerjaan yang sangat luas.

“Kita akan mempunyai area pekerjaan yang luas sekali, Kemenko Kemaritiman akan ditambah dengan menangani bidang investasi. Nanti juga akan ada penambahan kedeputian di sini,” kata Luhut, seperti dilansir situs Kemenko Kemaritiman dan Investasi, Rabu (23/10/2019).

“Nanti ada 6-7 kementerian di bawah koordinasi kita. Menko punya kewenangan koordinasikan, kendalikan, dan Menko memiliki hak veto terhadap kebijakan Kementerian yang bertentangan dengan keputusan rapat yang telah dilakukan di tingkat Kemenko,” kata Luhut lagi.


KIARA: Ini Ancaman Serius

Meski diklaim sebagai terobosan, penggabungan urusan kemaritiman dan investasi dikritik keras oleh Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA).

Menurut Sekjen KIARA Susan Herawati, langkah itu berpotensi mendorong eksploitasi kawasan pesisir dan pulau kecil, yang rawan memicu konflik antara investor dan masyarakat lokal.

"Semuanya (kawasan investasi) akan dibangun di kawasan pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil. Semuanya (kawasan investasi) akan merampas ruang hidup masyarakat bahari, yang terdiri lebih dari delapan juta rumah tangga perikanan," kata Susan dalam rilisnya, Kamis (24/10/2019).

“Hal ini merupakan ancaman yang sangat serius bagi ruang hidup masyarakat pada masa-masa yang akan datang. Sebab selama ini investasi selalu dalam andaian bisnis an sich, memenangkan kepentingan modal di atas agenda kesejahteraan masyarakat bahari,” katanya lagi.


Kawasan Pesisir Jadi Objek Eksploitasi

Sekjen KIARA Susan Herawati menegaskan dirinya tidak anti terhadap investasi. Namun, ia menolak jika kegiatan investasi itu punya kecenderungan eksploitatif dan abai terhadap ruang hidup masyarakat miskin di pesisir dan pulau-pulau kecil.

Susan pun mengingatkan kasus yang menimpa Poroduka, warga Sumba yang meninggal ditembak aparat karena mempertahankan tanahnya dari industri pariwisata

“Pemerintahan Joko Widodo hanya melihat pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil hanya sebagai objek investasi. Lebih jauh, hanya sebagai objek eksploitasi,” kata Susan.

"Padahal seharusnya laut dipandang sebagai kekayaan bersama yang harus dikelola dengan pendekatan demokrasi ekonomi, yaitu dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk sebesar-besar kemakmuran masyarakat bahari," tegasnya lagi.


Ubah Penamaan Kemenko Kemaritiman dan Investasi

Karena pertimbangan di atas, KIARA mendesak Presiden Jokowi agar mengubah nomenklatur (penamaan) Kemenko Kemaritiman dan Investasi menjadi "Kemenko Sumber Daya Alam dan Kebaharian".

Menurut Sekjen KIARA Susan Herawati, langkah itu bisa mengarahkan fokus kerja pemerintah pada kepentingan masyarakat.

“Kementerian Koordinator Sumberdaya Alam dan Kebaharian bertugas untuk memastikan konsep dan praktik pembangunan supaya berpusat pada manusia, dalam hal ini masyarakat bahari, sekaligus berpusat pada keberlanjutan ekologis atau ekosistem laut," kata Susan.

“Ekonomi masyarakat bahari adalah ekonomi yang berbasis pada gotong royong dan kekeluargaan, sekaligus berpijak pada keberlanjutan lingkungan. Tidak ada praktik eksploitasi alam, yang ada adalah memuliakan alam,” katanya lagi.

"Masyarakat bahari menolak menjadi turis di lautnya sendiri,” kata Susan.

Editor: Agus Luqman

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 20

Kabar Baru Jam 19

Kabar Baru Jam 18

Kabar Baru Jam 17

Mahkamah Agung Tuai Protes Usai Mengobral Pengurangan Hukuman Koruptor