KBR, Jakarta - Gubernur Papua Lukas Enembe menyesalkan kurangnya perhatian publik terhadap pengungsi konflik Nduga.
“Padahal sebagian besar masyarakat Nduga yang mengungsi sudah meninggal. Data yang saya (terima) ada sekitar 180 lebih meninggal dunia, dan itu bukan jumlah yang sedikit,” kata Lukas, seperti dilansir situs Pemprov Papua, Rabu (9/10/2019).
“Media massa juga tidak pernah membicarakan ini. Kamu (pers) sudah tahu, tapi dibiarkan,” katanya lagi.
Baca Juga:
- Konflik Trans Papua, Negara Diminta Tangani Trauma Ribuan Pengungsi
- Pemerintah dan Aktivis Saling Bantah Soal Konflik Nduga
Pemerintah Pusat Kurang Perhatian
Selain mengkritik media massa, Gubernur Papua Lukas Enembe juga mengkritik kurangnya perhatian pemerintah pusat soal pengungsi konflik Nduga.
"Setelah TNI masuk ke Nduga, 180 masyarakat pengungsi yang meninggal seperti didiamkan, baik secara nasional maupun internasional. Ini tidak boleh, karena orang Papua harus dihargai sama seperti masyarakat Indonesia yang lain,” kata Lukas.
Gubernur Papua mengaku sudah berkoordinasi dengan sejumlah bupati di Papua untuk menangani para pengungsi Nduga.
Namun, karena banyaknya jumlah pengungsi, ia berharap ada perhatian serius dan bantuan dari pemerintah pusat. Menurut Gubernur Papua, sejak Desember 2018 sampai sekarang ada sekitar 5.000 warga Nduga yang mengungsi.
“Sebab kasus pengungsian masyarakat Kabupaten Nduga juga adalah masalah kemanusiaan yang luar biasa. Sehingga kita harap ada perhatian semua pihak,” ujarnya.
Editor: Agus Luqman
Ikhtiar meningkatkan kesejahteraan lansia
Survei aplikasi kencan Seeking Arrangement menyebut jumlah sugar daddy di Indonesia itu paling banyak kedua se-Asia. Kemenparekraf membentuk satgas khusus guna menindak para turis yang berulah di Bali
Said mengatakan alasan pihaknya mengajukan uji materiil karena Permenaker Nomor 5 Tahun 2023 itu, bertentangan dengan Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) Nomor 11 Tahun 2020.
Seperti, mempersiapkan tenaga kerja penduduk lokal di daerah tujuan investasi.
Hal itu tak sesuai dengan asas profesionalitas dan netralitas dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.
Ada sembilan catatan terkait pasal-pasal bermasalah dan merugikan kalangan buruh dalam Perpu Cipta Kerja.
Afifuddin membantah adanya upaya mediasi dari PN Jakarta Pusat dalam menyelesaikan perkara itu. Menurutnya, pihak pengadilan tidak mengadakan mediasi.
Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengingatkan masyarakat menjaga persatuan, perdamaian dan tidak terprovokasi berita bohong atau diadu domba selama tahun politik.
Kenaikan harga pangan yang sudah tidak wajar yakni pada sektor bawang merah dan bawang putih yang kenaikannya mencapai 20 persen.
"Ternyata pemerintah cuma pemadam kebakaran saja. Jika harga sudah berterbangan naik baru menggelar operasi pasar."
Fobia ini menyebabkan penderitanya merasa takut secara berlebihan terhadap kematian.
Sebelum memimpin BI selama lima tahun belakangan, Perry menjabat sebagai Deputi Gubernur BI periode 2013-2018.
Majelis hakim menilai gugatan perwakilan kelompok cara tepat sebagai upaya yang efisien guna mewakili 324 anak korban gagal ginjal akut.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto beralasan, Perpu Cipta Kerja dapat menjadi salah satu solusi Indonesia dalam menghadapi krisis ekonomi global.
"Selama pemerintah tidak menguasai stok gabah, maka selamanya pemerintah akan menjadi bulan-bulanan para pemain swasta."
PYCH di Papua merupakan yang pertama di Indonesia.
Mahfud menambahkan, korupsi di Indonesia saat ini menjadi fenomena yang gila. Kata dia, praktik korupsi ada ketika kita menoleh ke segala penjuru.
Ia pun optimistis pertumbuhan ekonomi bakal bercokol di kisaran 5 hingga 5,3 persen tahun ini.
Syarat menjadi hakim MK berdasarkan undang-undang adalah harus memiliki integritas.
Top Three Hoax of The Week
