KBR, Jakarta- Kepolisian menetapkan 12 orang tersangka provokasi demonstrasi pelajar melalui Grup WhatsApp (GWA). Juru bicara Mabes Asep Adi Saputra mengatakan, seluruh yang ditangkap merupakan admin dan kreator konten di Grup WhatsApp STM dan SMK.
Kata dia, tersangka yang masih dibawah umur akan mendapat diversi.
"Kalau kemarin sudah tujuh orang yang ditetapkan sebagai tersangka, namun kemudian karena tujuh orang ini adalah orang-orang masih berusia masih di bawah umur lalu pendekatan diversi. Perkembangan terakhirnya sampai dengan hari ini bertambah menjadi 12. Dari tujuh menjadi 12, hari ini jadi bertambah lima. Dan ini juga lima ini adalah anak-anak di bawah umur, Kita tetap melakukan pendekatan melalui diversi," ujar Juru bicara Mabes Asep Adi Saputra di Humas Mabes Polri, Senin (07/20/2019)
Sebelumnya Kepala Subdirektorat (Kasubdit) II Direktorat Tindak Pidana Siber (Dirtipidsiber) Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri Rickynaldo Chairul mengatakan satu tersangka berinisial RO terlibat sebagai kreator. Sementara enam sisanya berinisial MPS, WR, DH, KS, MAM, dan GI menjadi pengurus GWA.
RO ditangkap di Depok, Jawa Barat. Dia menjadi orang yang pertama kali membuat grup ajakan demonstrasi pelajar pada Rabu, 25 September 2019. Upaya itu melahirkan grup lainnya untuk memprovokasi pelajar turun dalam demonstrasi menolak sejumlah rancangan undang-undang (RUU). Setidaknya ada 14 grup WA STM/SMK terkait aksi yang terpantau polisi.
Editor: Rony Sitanggang
"Jadi saksi saja tentang OTT kemarin, untuk pak Isa Anshary, Dzulmi Eldin, dan Syamsul."
"Ini adalah kenaikan defisit yang cukup besar, dibandingkan tahun lalu yaitu 25,8 persen."
"Y inilah amir kelompok ini ditangkap di Sumut sebagai leader dari jaringan RMN. Dia memimpin latihan di Gunung Sibayak."
"Tantangannya, pemahaman mengenai objek bea meterai ini masih kurang."
"Seperti khilafah misalnya ya harus dipahami bahwa khilafah itu tidak relevan, tidak kontekstual, sama sekali tidak cocok di Indonesia"
"Pengusaha atau pengurus korporasi akan takut melakukan tindakan apapun, karena apabila business judgment mereka salah maka rentan dipidana. Hal ini jelas akan berdampak buruk pada iklim investasi."
“Kami menghimbau kepada tokoh-tokoh masyarakat, juga tokoh-tokoh bangsa, agar dalam menyampaikan statement itu menghindari hal-hal yang mengandung muatan-muatan yang nanti kontraproduktif."
"Banyak data NIK dan KK di Dukcapil Kabupaten/kota yang belum terintegrasi secara penuh dengan database Dukcapil pusat."
Menurutnya ini merupakan salah satu kegiatan proaktif yang dilakukan WhatsApp, guna menyisir akun-akun palsu sehingga keamanan pengguna lebih terjaga.
"Kemarin 18, sekarang ada ditambah lima orang, dua di antaranya menyerahkan diri tadi malam didampingi Kepling ke Polsek Hamparan Perak,"
"Nanti kita lihat lebih lanjut ya, tidak mungkin saya jelaskan sekarang gratifikasinya terkait apa. Ini masih terus kami klarifikasi, ada beberapa orang juga yang perlu kami mintakan keterangan,"
Berdasarkan putusan Mahkamah Agung nomor 3318 K/Pid/Sus Tahun 2019, tanggal 17 Oktober 2019. Yang dijatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp477,359,539.
"Banyak di antara mereka yang belum memahami hak-hak perempuan pekerja, serta merasa takut, malu, dan tidak tahu tempat untuk melapor ketika mengalami kekerasan ataupun diskriminasi di tempat kerja."
"Mungkin ke depan diproyeksikan Biak ini menjadi semacam 'space island' atau pulau keantariksaan."
"APBD-nya hampir 70 persen untuk mengurusi orang-orang Pemda. Jadi sisa-sisanya untuk rakyat. Itu kan tidak benar.”
"Sistem jalan berbayar sering dinilai sebagai kebijakan elitis, yang menghalangi orang miskin menggunakan jalanan sehingga orang kaya bisa bepergian tanpa hambatan."
"Program ini untuk kita dorong, agar sebelum mereka formal menikah, sudah dapat informasi itu," ujar Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kemenkes, Kirana Pritasari. 
“Yang gede-gede itu tidak ngurusin yang kecil-kecil. Supaya ekonomi rakyat diberikan kepada pengusaha lemah UMKM, itu arahnya ke sana, yang gede ngurus yang gede, yang kecil biar kepada UMKM".
"Intinya bahwa atas berbagai yang dinamakan pelanggaran HAM, kita jangan hanya fokus kepada penyelesaian yudisial, tapi juga ada alternatif penyelesaian nonyudisial."
"Tunggu saja tanggal mainnya. Pokoknya sudah masuk target saya, "