Greenpeace: Calon Menteri KLHK Jokowi Harus Penuhi Kriteria Ini

calon menteri KLHK memiliki sejumlah tantangan, yaitu mengatasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia, peningkatan deforestasi di Papua, dan mengurangi polusi udara

BERITA | NASIONAL

Rabu, 16 Okt 2019 20:00 WIB

Author

Muthia Kusuma

Greenpeace: Calon Menteri KLHK Jokowi Harus Penuhi Kriteria Ini

Ilustrasi penanganan kebakaran hutan dan lahan. (Foto: KBR/Edho Sinaga)

KBR, Jakarta - Greenpeace Indonesia meminta agar sosok yang mengisi jabatan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK) dalam Kabinet Kerja Jokowi Jilid II adalah seseorang yang independen, wawasan, dan bebas dari kepentingan politik dan bisnis di bidang lingkungan.

Menurut Ketua Tim Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Arie Rompas, calon menteri KLHK memiliki sejumlah tantangan, yaitu mengatasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia, peningkatan deforestasi di Papua, dan mengurangi polusi udara, yang gagal diatasi oleh Menteri KLHK periode 2014-2019, Siti Nurbaya Bakar.

"Banyak sebenarnya tantangan karena sebenarnya karhutla situasi yang sedang terjadi saat ini. Ada persoalan-persoalan yang berkaitan dengan lingkungan hidup yang luas ada bicara soal polusi udara ada kebijakan-kebijakan gambut bagaimana juga penegakan hukum di kasus lingkungan hidup ini adalah tangan ke depan yang akan dihadapi oleh Kementerian (KLHK) ke depan," ucap Arie Rompas saat diskusi media: "Poyeksi 5 Tahun Pemerintahan Mendatang, Sub Isu: SDA dan Lingkungan", Rabu (16/10/2019).

Arie menambahkan, Menteri KLHK terpilih juga harus melaksanakan putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya, Kalimantan Tengah yang diperkuat oleh putusan Mahkamah Agung, tentang kelalaian dan pemerintah yang abai dalam melindungi masyarakat Palangkaraya.

"Yang dalam tuntutannya, pemerintah harus membuat standar kualitas udara di wilayah tersebut baik, serta bertanggung jawab atas korban-korban yang terkena ISPA," katanya.

Greenpeace juga meminta Presiden Jokowi untuk merealisasikan janji-janjinya saat kampanye pilpres 2019 lalu.

Misalnya, saat Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Riau, dan menjanjikan tidak ada lagi karhutla, yang pada kenyataannya, karhutla masih terjadi di masa-masa akhir periode jabatannya sebagai Presiden 2014-2019.

"Fakta saat ini yang ia sampaikan pertama kali terpilih itu tidak terbukti, karena tidak ada komitmen kuat pemerintah," katanya.

Greenpeace juga meminta Jokowi memperluat dan bertanggung jawab terkait karhutla, lima tahun ke depan.


Editor: Kurniati Syahdan

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 20

Kabar Baru Jam 19

Kabar Baru Jam 18

Kabar Baru Jam 17

Rencana Pembentukan Komponen Cadangan Militer Tuai Polemik